Jargon demokrasi “dari
rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat” adalah utopis. Faktanya, sebagaimana
diketahui oleh umum, partisipasi dalam demokrasi membutuhkan dana besar. Dalam
konteks inilah politisi kemudian membutuhkan kucuran dana segar dari kelompok
bisnis. Kolaborasi penguasa dan pengusaha akhirnya menjadi pilar penting dalam
sistem demokrasi.
Dengan semua itu
negeri ini akan makin dicengkeram oleh korporasi/perusahaan (asing).
Korporasi-korporasi asing akan bisa semakin dalam memengaruhi kebijakan negeri
ini mulai dari perumusan hingga penerapannya. Semua gambaran itu menunjukkan
penjajahan atas negeri ini akan terus terjadi bahkan makin dalam. Lawan
kezaliman!
Ketimpangan
kesejahteraan yang melanda dunia saat ini terjadi akibat diterapkannya sistem
ekonomi kapitalisme, bukan karena tidak tersedianya pangan atau sumber daya
alam. Data menunjukkan, satu dari delapan orang seluruh dunia menderita busung
lapar.
Demikian dikatakan
pengamat ekonomi Universitas Pendidikan Indonesia, Arim Nasim, Selasa 13
September 2016. “Kelaparan ini bukan disebabkan tidak tersedianya sumber daya
alam tapi dikarenakan 80 persen kekayaan dunia dikuasai oleh 20 persen
manusia,” ujarnya.
Semakin lama Indonesia
tenggelam dalam format corporation state.
dalam negara korporasi tak ubahnya perusahaan yang hanya memikirkan keuntungan.
Rakyat pun diposisikan layaknya konsumen dan negara sebagai penjual. Dalam
negara korporasi, subsidi terhadap rakyat, yang sebenarnya merupakan hak
rakyat, dianggap pemborosan. Aset-aset negara yang sejatinya milik rakyat pun
dijual. Itulah negara korporasi, yang tidak bisa dilepaskan dari sistem
pemerintahannya: demokrasi. Dengan demikian negara korporasi telah mengubah
demokrasi menjadi: “dari korporasi, oleh
korporasi dan untuk korporasi”.
Indonesia termasuk
menjadi negara korban kapitalisme. ketimpangan ekonomi di Indonesia terjadi
karena liberalisasi ekonomi yang lahir dari sistem ekonomi kapitalisme dan
politik ekonomi kapitalisme yang memfokuskan kepada produksi kekayaan tapi
mengabaikan distribusi atau pemerataan. Dengan demikian, sumber daya alam dan
komoditas strategis yang seharusnya milik umum, justru dikuasai dan dimonopoli
oleh para kapitalis.
Asing telah menguasai
pengelolaan sumberdaya alam negeri ini. Liberalisasi finansial dan investasi
akan membuat asing makin leluasa menguasai semua sektor kehidupan negeri ini.
Penguasaan asing yang besar di sektor SDA, perdagangan, industri, kehutanan, perkebunan,
perbankan, telekomunikasi, dan sektor lainnya akan makin dalam. Pembukaan ruang
yang lebar bagi investor asing untuk turut membangun infrastruktur baik
jaringan kereta api, jalan, pelabuhan, transportasi dan sebagainya akan
memperdalam penguasaan asing di negeri ini. Dengan itu, berbagai pelayanan
publik akan berada di bawah penguasaan swasta (asing).
Mengapa sistem ekonomi
berbasis Syariat Islam dapat melahirkan kesejahteraan dan menghapuskan
ketimpangan, karena fokus sistem ekonomi tersebut adalah distribusi kekayaan
dan melarang keras monopoli terhadap barang-barang milik umum, seperti SDA dan
komoditas strategis
sistem ekonomi
kapitalisme yang saat ini banyak mempengaruhi undang-undang telah merusak
kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan diterapkannya sejumlah aturan yang
berbau kapitalisme, ketimpangan di Indonesia semakin tinggi, yang kaya makin
kaya dan yang miskin makin miskin. Oleh karena itu, Syariat Islam yang memiliki
basis ekonomi syariah bisa menjadi solusi bagi ketimpangan dan kemiskinan yang
saat ini terjadi di Indonesia.
Menghubungkan
de-radikalisasi (baca : de-islamisasi) dengan kepentingan ekonomi, hanyalah
akal-akalan Barat semata. Apalagi mengaitkan agenda ini dengan keinginan untuk
memberdayakan perempuan secara total demi mengejar target pertumbuhan ekonomi.
Jelas sudah bahwa agenda-agenda yang berisikan janji-janji kemakmuran, keadilan
dan ketahanan sesungguhnya tidak lain hanyalah kelicikan Barat kapitalis yang
tidak pernah puas memerah keringat, darah dan air mata siapapun demi
mempertahankan hegemoni dan penjajahan ekonomi mereka.
ini adalah era
bangkitnya kesadaran umat secara menyeluruh, bukan hanya di Indonesia, tetapi
di seluruh dunia, bahwa mereka miskin, lemah dan tidak berdaya, karena mereka
tidak bersatu dan terjajah, atau belum merdeka. Karena itu, kesadaran untuk
bangkit dan merdeka pun menyeruak di mana-mana. Kapitalisme global telah
menjadi musuh bersama umat, bahkan bukan saja umat Islam, tetapi juga seluruh
umat manusia.
Kapitalis amat
menyadari bahwa dibalik pertumbuhan ekonomi yang berpihak pada kekuatan modal,
akan selalu menyisakan problem kemanusiaan. Di manapun dan kapanpun, pembangunan
ekonomi ala kapitalistik tidak akan pernah mewujudkan kesejahteraan yang riil
dan merata. Namun mereka tidak mau mengakuinya dan bahkan terus-menerus
mendesak negara-negara yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi untuk menekan
resiko masalah sosial yang dideritanya. Bila dibiarkan, kemiskinan dan
ketimpangan akan menimbulkan bencana sosial -seperti eksploitasi manusia,
kehancuran relasi dalam masyarakat termasuk pada keluarga, kriminalitas-
masalah ekologi, masalah psikologis dan penghancuran pembangunan yang telah
memakan investasi besar-besaran. Pelaku kapitalis menjadikan proyek pengentasan
kemiskinan hanya demi mengamankan aset dan keuntungan ekonomi yang telah mereka
bangun dengan susah payah. Sehingga, jangan berharap bila Kapitalis memberangus
kemiskinan dan ketimpangan hanya demi alasan humanis semata.
keberpihakan pada
agenda kapitalistik tiada lain adalah keberpihakan pada korporasi kakap, tanpa
mengindahkan kepentingan khalayak. Semua sejalan dengan arahan global. Semua
mengarah pada kebijakan pasar bebas neoliberalisme, sekalipun terkesan membawa
angin segar bagi rakyat. Tak ada yang benar-benar tulus mengurus dan menjaga
kebutuhan rakyat kecuali pemerintahan yang dibangun atas sendi ketaqwaan akan
Allah SWT dan berpedoman pada teladan Rasulullah SAW. Hanya Khilafah yang mampu
mewujudkan tujuan kemakmuran, benar-benar melenyapkan ketimpangan dan
kemiskinan dalam masyarakat.
Saat negara
tidak-Islam menerapkan kebijakan liberalisasi di berbagai lini, siapa yang
diuntungkan di atas penderitaan rakyat ini? Jawabannya adalah asing dan para
anteknya. Asinglah yang secara real telah memiliki berbagai energi primer
negara ini. Pemaksaan sistem ekonomi kapitalis, yang menyebabkan berbagai
liberalisasi di sektor energi, adalah jalan asing untuk menguasai energi primer
kita.
Perlu disadari, sistem
kapitalisme tidak menganggap kekayaan sebagai milik umum, akan tetapi dianggap
sebagai milik negara.Masyarakat dianggap sebagai konsumen dan dianggap tidak
ikut memilikinya. Negara pun menjual BBM, bukannya mendistribusikan secara adil
seperti yang diperintahkan Allah untuk produk olahan ini atau menjualnya dengan
harga sesuai biaya produksinya saja,karena merupakan milik umum.
Sistem ekonomi
kapitalis itu akibat dari kenyataan bahwa itu adalah buatan manusia, dan
manusia itu telah sesat dan salah dalam solusinya atas permasalahan ekonomi. Di
samping bahwa sistem ekonomi kapitalis itu terpancar dari ideologi kepitalisme
yang rusak dan batil.
