PENYESATAN POLITIK

Begitu semangatnya pemerintah saat ini untuk mengkriminalkan ulama dan membubarkan ormas Islam seperti HTI, tentu menimbulkan pertanyaan. Mengingat, masih banyak urusan urusan rakyat yang penting yang justru terabaikan. Beban ekonomi rakyat yang semakin berat, harga-harga yang semakin meningkat, krisis sumber pendanaan negara, utang yang semakin bertambah, belum lagi kriminalitas yang semakin parah. Anak-anak muda semakin brutal dengan geng motornya, ditambah pemakai narkoba di kalangan remaja yang semakin mengkhawatirkan.

Kita patut curiga apa yang terjadi sekarang adalah penyesatan politik (tadhlilul siyasi). Pertama, mengalihkan perhatian masyarakat dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang semakin menyulitkan mereka seperti kenaikan tarif listrik dan kelangkaan premium. Masyarakat pun disibukkan dengan urusan urusan 'ideoiogi'. Rezim ini tampaknya lupa, pengalihan perhatian sifatnya hanyalah sementara, masyarakat pun tidak bodoh. Apalagi kalau beban ekonomi mereka semakin parah.

Kedua, mengalihkan dari persoalan yang sesungguhnya dihadapi oleh bangsa ini. Seolah-olah yang menjadi biang kerok berbagai persoalan sekarang adalah Islam. Seolah-olah bangsa ini diambang kehancuran karena adanya kelompok yang mereka tuding militan, ekstrimis, radikal, yang ingin memperjuangkan syariah Islam dan khilafah. Padahal, sangat nyata yang menghancurkan negeri ini justru ideologi kapitalisme yang diadopsi dan diterapkan di negara ini oleh rezim penguasa. Bagaimana mungkin kesalahan ditimpakan kepada Islam yang belum diterapkan?

Untuk menutupi kedok, merekapun berlindung pada narasi ’Pancasila', padahal kenyataan yang diterapkan sekarang adalah kapitalisme liberal yang mengatasnamakan Pancasila. Lihatlah seluruh produk UU kita dalam bidang ekonomi maupun politik, nyaris semua dijiwai pandangan liberal. Mulai dari UU Migas, UU Kelistrikan, UU Sumber Daya Alam. Kebijakan negara pun jelas sangat liberal seperti menghilangkan subsidi, privatisasi BUMN, utang luar negeri. Kebijakan inilah yang merusak negara dan menyengsarakan rakyat.

Ketiga, hiruk-pikuk sekarang, sangat mungkin untuk menutupi kejahatan-kejahatan para elite politik yang kerap kali mengklaim dirinya paling pancasilais sambil menuding lawan politiknya anti Pancasila. Bukankah mereka yang mengklaim pancasilais itu terlibat berbagai kasus korupsi besar seperti BLBI dan Bank Century? Mereka pun terlibat dalam penjualan aset-aset negara. Tidak hanya itu, para politisi liberal dan aktivis LSM liberal yang ngotot membubarkan ormas Islam, memiliki rekam jejak sebagai pendukung disintegrasi Timor Timur atas nama kebebasan berpendapat.

Sementara itu, kiaim “Saya Pancasila" seraya menuding pihak lain anti Pancasila, sesungguhnya mengulangi kejahatan penguasa represif sebelumnya. Pancasila oleh rezim berkuasa, menjadi palu politik menggebuk lawan politiknya, atau yang mengancam kepentingan keserakahan elite politik. Termasuk untuk menggembirakan tuan-tuan politik mereka dari negara-negara imperialis. Menunjukkan pelayanan mereka yang totalitas demi menjaga eksistensi kepentingan penjajahan kapitalisme di negeri ini.

Perlu kita tegaskan, penyesatan politik ini tidak akan ampuh. Barang busuk tetaplah busuk. Penyesatan ini akan gagal menutupi kebusukan sistem kapitalisme-liberal yang diterapkan sekarang. Termasuk tidak bisa menyembunyikan kejahatan-kejahatan politik, para elite politik penguasa. Karena selama Indonesia masih menerapkan kapitalisme liberal, rezim yang berkuasa pasti gagal melayani rakyat dengan baik, gagal menyejahterakan rakyat.

Sebaliknya, penerapan kapitalisme telah memberikan jalan bagi para koruptor untuk merampok uang rakyat, membuka pintu yang seluas-luasnya bagi negara-negara imperialis untuk merampok kekayaan alam negeri ini.

Karena itu kita kembali mengingatkan, kalau kriminalisasi terhadap ajaran Islam, ulama, dan ormas Islam ini tidak dihentikan, jangan salahkan kalau umat Islam akan menganggap rezim sekarang sebagai penindas yang anti Islam. Bagaimana tidak, rezim liberal saat ini telah menganggap ajaran Islam yang mulia, seperti syariah Islam dan khilafah, sebagai ancaman negara. Sementara sistem Barat yang busuk seperti kapitalisme, liberalisme, demokrasi dan pluralisme dianggap sebagai sistem terbaik yang harus dijaga bahkan disebut harga mati.

Tidaklah mengherankan segala sesuatu yang terkait dengan Islam kemudian dipersepsikan sebagai ancaman. Melawan penistaan agama dan menyerukan penerapan syariah dianggap anti kebhinnekaan, pemecah-belah negara, dan anti NKRI.

Padahal adalah wajar, umat Islam yang menjadi bagian penting dari negeri ini yang tentu tidak ingin negeri ini hancur. Yang dilakukan umat Islam adalah ingin memberikan solusi bagi negeri ini sebagai bentuk kecintaan mereka terhadap negeri ini. Dan solusi mereka adalah syariah Islam yang rahmatan lil alamin secara totalitas. Lantas, kenapa harus dimusuhi? []farid wadjdi

Sumber: Tabloid Media Umat edisi 199

---

SMS/WA Berlangganan Tabloid Media Umat: 0857 1713 5759

Aktivis Islam Dizalimi Rezim Pakistan Brutal

Ketakutan penguasa-penguasa yang menjadi boneka-boneka negara-negara imperialis terhadap kebangkitan Islam, telah membuat para penguasa itu bersikap brutal terhadap aktivis-aktivis Islam yang memperjuangkan tegaknya Islam. Hal ini hampir terjadi di semua belahan dunia. Termasuk di Pakistan.

Di Pakistan telah terjadi penindasan luar biasa dalam jangka panjang terhadap para penyeru khilafah dari Hizbut Tahrir Pakistan. Mereka mengalami penderitaan yang sangat keras akibat penyiksaan, termasuk tidak boleh tidur, pukulan tanpa belas kasihan, dipaksa memakan obat yang menyebabkan halusinasi, disetrum dengan listrik oleh aparat keamanan.

Sebagian dari para penyeru khilafah itu dijebloskan di penjara dan sebagian lainnya diculik sementara keberadaan mereka tidak diketahui hingga hari ini. Pihak otoritas Pakistan menolak berkali-kali memberikan pengobatan, izin kunjungan dan hak-hak paling sederhana dan mendasar mereka yang dibekap di penjara. Keluarga, teman dan para pendukung mereka yang dipenjara dan diculik itu juga diancam berkali-kali dan terus berulang oleh aparat dinas keamanan.

Rezim brutal Pakistan telah memperlakukan secara brutal aktivis Islam yang dikenal terpandang dan mulia di tengah-tengah masyarakat. Sebagian besar, mereka adalah para pemuda yang taat dan ayah yang dikenal lurus. Mereka berasal dari berbagai jenjang pendidikan. Penyiksaan ini dilakukan meskipun penguasa Pakistan paham bahwa Hizbut Tahrir merupakan partai politik yang hanya menempuh metode Rasulullah SAW yaitu metode tanpa aktivitas fisik (non-kekerasan) seperti yang telah dijelaskan kepada umat Islam oleh Nabi Saw.

Menyikapi kezaliman ini, Hizbut Tahrir Pakistan dalam pernyataan persnya pada 24 Jumaduts tsani 1437 H (2/4/2016), menyerukan kepada rezim Pakistan agar menghentikan penindasan terhadap aktivis-aktivis Hizbut Tahrir yang memperjuangkan Islam. Partai politik ini juga mengingatkan bahwa kebenaran akan berbicara sebagai pertolongan Allah kepada para pengemban dakwah khilafah yang mulia.

Partai global yang berjuang di negeri-negeri kaum Muslim termasuk Pakistan mempertanyakan bagaimana mungkin dakwah untuk menyerukan khiIafah dikatakan kejahatan yang berbahaya, dijatuhi sanksi yang keras, justru oleh negara (Pakistan) yang justru didirikan atas nama Islam.

”Dan bagaimana mungkin itu terjadi untuk dakwah kepada khilafah yang tidak bisa kecuali dianggap sebagai sesuatu yang tinggi dan agung? Bukankah Rasulullah SAW memberitahu kita akan kembalinya khilafah yang mengakhiri kezaliman sebagaimana sabdanya dalam hadist riwayat Ahmad: "Kemudian menjadi kekuasaan diktator dan akan tetap ada sesuai kehendak Allah kemudian Allah akan mengangkatnya jika Dia berkehendak mengangkatnya, kemudian akan ada khilafah yang mengikuti manhaj kenabian, kemudian beliau diam,” tegas Hizbut Tahrir Pakistan dalam pernyataan persnya.

Hizbut Tahrir juga mengingatkan dan menyerukan kepada orang-orang berpengaruh dari kaum Muslim Pakistan, para penasihat konstitusional, aparat keamanan dan para pegiat HAM, untuk secara serius angkat suara untuk menyatakan yang benar adalah benar dan secara berani menentang dan mengakhiri kezaliman. Bukankah menegakkan keadilan adalah sebuah kewajiban? []af

Inilah Aktivis Pejuang Khilafah Korban Kebrutalan Rezim Pakistan

Nama  Umur  Latar Belakang  Status Keluarga  Lokasi Sekarang

1. Aga Tahir 39 Insinyur tekstil berkeluarga dengan empat anak Penjara pusat Kot Lakpat, Lahore
2. Arshad Jamal Profesional Teknologi Menikah dengan tiga anak Penjara pusat Kot Lakpat, Lahore
3. Asad Jagranvi 45 Guru Menikah dengan tujuh anak Penjara pusat Kot Lakpat, Lahore
4. dr Iftkhar Ahmed 40 Dokter Menikah dengan tiga anak Penjara pusat Kot Lakpat, Lahore
5. Kamran Sheikh 39 Dosen Menikah dengan tiga anak Tidak diketahui
6. Manzar Aziz 57 Pengusaha Menikah dengan empat anak Tidak diketahui
7. Naveed Butt 47 Insinyur elektro Menikah dengan empat anak Tidak diketahui
8. Saad Jagranvi 42 Pengusaha Menikah dengan sembilan anak Penjara pusat Kot Lakpat, Lahore
9. Saleem Sethi 38 Master Jurnalisme Menikah belum punya anak Penjara pusat Kot Lakpat, Lahore
10. Shahzad Ahmad Malik 29 Insinyur Elektro Menikah belum punya anak Penjara pusat Kot Lakpat, Lahore
11. Shehryar Najam 33 MBA Hendak menikah Penjara pusat Kot Lakpat, Lahore
12. Qamar Abbas 43 Dosen ekonomi Menikah dengan tiga anak Penjara pusat Kot Lakpat, Lahore
13. Zeeshan Akhter 38 Insmyur tekstil Menikah dengan empat anak Penjara pusat Kot Lakpat, Lahore

Sumber: Tabloid Media Umat edisi 172

---

Astaghfirullah… Sabda Rasulullah SAW Disebut Hate Speech

Begitu membaca kicauan Tifatul Sembiring di akun twitter @tifsembiring, yang mengutip hadits “siapa yang mengerjakan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah,” produser film Joko Anwar langsung geram, Jumat (26/ 2/2016).

Pendukung kriminal seksual LGBT tersebut berupaya melaporkan mantan menteri komunikasi dan informatika itu ke Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dan Divisi Humas Mabes Polri.

”Laporin sekali lagi ke @TwitterID, @jokowi @DivHumasPolri @HaitiBadrodin hate speech berbahaya @tifsembiring," katanya melalui @jokoanwar.

Tifatul pun membalas Joko dengan menulis, "Mengutip hadits Nabi saw, hate speech ?…opo sik mas...!!"

Terkait kicauan keduanya yang menuai perdebatan di dunia maya tersebut pengasuh rubrik Ustadz Menjawab di tabloid kesayangan Anda ini pun angkat bicara. “Apa yang dilakukan Tifatul Sembiring tidak salah. Hadits Nabi SAW yang dikutip Tifatul adalah suatu kebenaran, walaupun ada yang menyebutnya sebagai hate speech,” tegas Ustadz Shiddiq Al-Jawi, Selasa (1/3/2016) kepada Media Umat.

Karena, lanjut Shiddiq, hadits Nabi SAW bagi orang Islam adalah wahyu, sama statusnya seperti Al-Qur’an sebagai wahyu. Wahyu dari Al-Qur’an dan Hadits adalah pedoman hidup bagi setiap orang Islam.

”Jika ada yang menyalahkan Tifatul, mungkin orang itu memang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW," kata Shiddiq.

Faktanya, Nabi Muhammad SAW memang pernah bersabda, ”Barangsiapa yang kalian dapati dia itu berbuat seperti perbuatan kaumnya Nabi Luth (homoseks/liwath), maka bunuhlah kedua pelakunya.” (Arab: man wajadtumuuhu ya'malu 'amala qaumi luuthin faqtulul faa'ila wal maf'uula bihi). (HR Tirmidzi no.1481, Abu Daud no.4464, Ibnu Majah, no.2561 , Ahmad.no 2727, Al-Hakim, no.8047). Hadits ini adalah hadits shahih (otentik). Bukan hadits lemah (dhaif) atau pun palsu (maudhu', fabricated). (Lihat Nashiruddin Al-Albani, Irwa‘ul Ghalil, 8/17; Al-Hakim, Al-Mustadrak, hadits no.8047)

”Jika dikatakan bahwa tindakan Tifatul itu merupakan hate speech, yaitu menyebarkan kebencian kepada para homoseks (gay), di mana salahnya? Karena menurut akidah Islam, seorang Muslim memang harus membenci apa yang dibenci Allah dan Rasul-Nya. Lalu di mana salahnya jika seorang muslim membenci perilaku homoseksual (liwath)? Bukankah Islam dengan tegas telah mengharamkan perbuatan menjijikkan itu?" jelasnya.

Jadi, membenci sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya, adalah suatu hal yang wajar bagi seorang Muslim dan itu tidaklah salah sama sekali. ”Yang salah dan tidak boleh adalah seorang Muslim membenci apa yang dinilai baik oleh Allah dan Rasul-Nya, misalnya membenci syariah, membenci khilafah, dan sebagainya,” ujarnya.

Ia pun membacakan Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 216 yang artinya, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Shiddiq pun menilai yang dilakukan Joko Anwar dengan melaporkan Tifatul ke Polri adalah suatu upaya untuk menghancurkan dan menjungkirbalikkan norma ajaran Islam, sekaligus merupakan provokasi yang jahat kepada negara agar negara berhadap-hadapan dengan rakyatnya sendiri yang mayoritas Muslim.

”Namun, insya Allah, kami yakin dan berharap, di kalangan Polri masih ada polisi Muslim yang lurus dan tidak termakan provokasi murahan seperti itu. Mudah-mudahan Polri dapat menempatkan posisinya secara profesional dan proporsional di tengah-tengah kontroversi LGBT yang sangat keras saat ini. Aamiin,” pungkasnya.

Bacaan: Tabloid Media Umat edisi 169, Maret 2016

---

Kemah Rohis SMA/SMK Ada Pendangkalan Akidah

Ada pernyataan MC pada acara pembukaan bahwa tidak berhijab (berkerudung) adalah bentuk keberagaman.

Alih-alih memberi pembekalan untuk memantapkan akidah Islam, Perkemahan Rohis II yang diselenggarakan pada 2-6 Mei 2016 malah dijadikan ajang untuk mendangkalkan akidah para pengurus kerohanian Islam (Rohis) SMA/SMK se-Indonesia. Saat pembukaan misalnya, anak-anak rohis disuruh menggunakan busana khas berbagai agama yang telah disediakan. Ada yang mengenakan pakaian putih berkalung salib, ada pula yang mengenakan baju biksu.

"Setahu saya yang pakai kalung salib itu siswa Muslim karena ada teman saya yang bertanya langsung ke siswa tersebut dan siswa tersebut menyatakan kalau dirinya Muslim," ujar sumber Media Umat yang berada di lokasi kejadian.

Bentuk pendangkalan akidah yang lainnya adalah pernyataan MC pada acara pembukaan bahwa tidak berhijab (berkerudung) adalah bentuk keberagaman. "Makanya, dalam beberapa tampilan hiburan terdapat siswl-siswi perempuan yang tidak berkerudung padahal kegiatan Rohis,” ujar sumber tadi.

Dalam acara tersebut, hadir pula pentolan liberal Abdul Moqsith Ghazali sebagai pembicara sarasehan.

Lebih kejinya lagi, semua tindakan penyesatan itu disebut sebagai bentuk perwujudan dari pengembangan "kepribadian Muslim yang damai dan toleran" serta ”Islam rahmatan lil 'alamin" seperti tertuang dalam Piagam Cibubur 2016.

Piagam Cibubur ini diucapkan oleh seluruh peserta Perkemahan Rohis melalui 12 (dua belas) perwakilannya. Berikut penggalan naskah dua poin pertama dari lima poin Piagam Cibubur:

“Demi kokohnya bangsa Indonesia, kami Rohani Islam (Rohis) siswa SMA/SMK Indonesia dengan ini berkomitmen untuk: (1) Menjadlkan Rohis sebagai wadah pembinaan yang memanfaatkan seluruh ruang, kreasi seni, bakat, dan keterampilan dalam mengembangkan kepribadian muslim yang damai dan toleran; (2) Mengantisipasl masuknya paham-paham yang akan merusak citra Rohis sebagai pejuang Islam Rahmatan lil 'Alamin.”

Acara pun ditutup oleh Direktur Pendidikan Agama Islam, Amin Haedari di lapangan utama Bumi Perkemahan Cibubur, Jumat (6/5/2016) pagi.

Liberalisasi

Menurut Ketua Lajnah Dakwah Sekolah (LDS) DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Dede Tisna, komitmen yang dituangkan dalam Piagam Cibubur ini didasari pada pemikiran keberagaman atau pluralisme.

"Islam mengakui bahwa umat manusia ini memang plural, tetapi ide pluralisme yang mengakui semua agama itu sama sehingga harus ada pencampuradukan dalam hal akidah, ini bertentangan dengan firman Allah dalam QS Ali lmran 19,” bebernya.

Karena pemikiran yang mendasari komitmen ini tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sesungguhnya, maka poin-poin dari komitmen ini perlu dikritisi. "Apakah benar dalam rangka menjadikan anak-anak Rohis ini sebagai generasi yang semakin bertakwa, atau justru sebaliknya, semakin dikaburkan dari Islam rahmatan lil ‘alamin yang sesungguhnya?” kritik Dede.

Ia pun mensinyalir apa yang dibacakan sebagai komitmen oleh anak-anak Rohis dalam bentuk Piagam Cibubur tersebut adalah komitmen yang telah disiapkan, bukan berasal dari kesadaran anak-anak Rohis itu sendiri.

”Selama ini kita tahu anak-anak Rohis adalah mereka yang taat dan komit terhadap ajaran agama islam, bukan orang-orang yang mudah terbawa budaya yang tidak Islami. Maka menjadi hal yang aneh ketika mereka tiba-tiba mau menyimulasikan diri dengan berpakaian seperti pendeta,” ujarnya.

Karena, lanjut Dede, anak anak Rohis sangat paham bahwa Islam lewat lisan Nabi Muhammad SAW telah melarang umatnya melakukan tasyabuh. Rasul SAW bersabda: Barangsiapa menyerupai suatu kaum maka ia termasuk bagian dari mereka (HR Abu Dawud).

Jadi ini bukanlah budaya yang ada pada anak-anak Rohis. ”Bisa jadi mereka yang melakukannya dalam kondisi terpaksa karena mengikuti kehendak penyelenggara. Dan ini jelas upaya pendangkalan akidah islam," tegasnya.

Dede juga menyinggung kehadiran Abdul Moqsith Ghazali sebagai pembicara dalam acara Rohis tersebut. ”Kalau dia dihadirkan dalam saresehan kemping Rohis ini, maka semakin jelaslah ada upaya liberalisasi pemikiran terhadap anak-anak Rohis yang hadir," ujarnya.

Karena, lanjut Dede, semua tahu siapa dan bagaimana pemikiran Moqsith. ”Dia adalah tokoh liberal yang giat menyuarakan liberalisasi Islam yang bertentangan dengan pemahaman para ulama salafus shalih!" pungkasnya. []

Sumber: Tabloid Media Umat edisi 174, Mei-Juni 2016

---

Di Balik Islamophobia Trauma Perang Salib

Islamophobia, atau prasangka dan diskriminasi terhadap Islam dan kaum Muslimin merupakan sebuah sikap sosial dan individual yang sebenarnya sudah muncul sejak lama. Kini menjadi populer kembali ketika marak serangan terorisme terhadap Barat yang kemudian pelakunya dituduhkan kepada umat Islam, sebagaimana yang terjadi pada peristiwa 11 September 2001 dan yang terbaru adalah Paris Attack pada 13 November 2015 baru lalu.

Phobia ini sedemikian mengakarnya sehingga seperti seorang psikolog Denmark, Nicolai Sennels sampai menulis sebuah buku berjudul 'Among Criminal Muslims: A Psychologist's Experience from the Copenhagen Municipality' yang menyebutkan bahwa 'Islam creates monsters’. Islam berbeda dengan agama lain karena Islam mengajarkan dengan mencuci otak kaum mudanya dengan pesan-pesan kekerasan.

Islamophobia ini tentunya memberikan dampak terhadap pencitraburukan ajaran Islam dan diskriminasi terhadap Umat Islam, terutama yang menjadi kaum minoritas di Barat sana. Islam dianggap sebagai ajaran setan yang memuat gagasan teror. Masjid-masjid dipersulit untuk didirikan. Menara masjid dianggap sebagai simbol syiar yang merusak nilai-nilai liberalisme Barat. Jenggot, niqab, cadar dan jilbab dianggap sebagai budaya primitif yang mengintimidasi kebebasan masyarakat Barat. Dan bentuk-bentuk Islamophobia lainnya yang menjadikan umat Islam sebagai bahan kriminalisasi bangsa Barat.

Bila merunut kepada sejarah, maka Islamophobia ini muncul karena trauma Barat terhadap Perang Salib. Perang yang terjadi ratusan tahun tersebut memberikan ketakutan yang melekat bagi Barat. Syeikh Taqiyuddin An Nabhani dalam kitabnya Daulah Islam menyebutkan hal tersebut, "Permusuhan salib ini terpendam dalam seluruh jiwa bangsa Barat, apalagi Eropa, khususnya Inggris. Permusuhan yang mengakar dan dendam yang sangat hina inilah yang menciptakan strategi jahanam untuk melenyapkan Islam dan kaum Muslimin. Permusuhan itu pula yang menyebabkan kehinaan kita di negeri kita sendiri dengan kehinaan yang memalukan. Ketika Lord Allenby berhasil membebaskan al-Quds dan memasukinya pada tahun 1917 M, dia berkata, 'Hari ini, Perang Salib telah berakhir’. Ini tidak lain merupakan ungkapan jujur yang terlontar dari perasaan yang terpendam, kemarahannya yang membara, dan dendam yang mengakar dalam jiwanya. Ungkapan itu juga merupakan bentuk gambaran jiwa setiap orang Eropa yang terjun ke medan perang -baik perang pemikiran maupun militer- untuk memusuhi kaum Muslim.” [] budi mulyana

Sumber: Tabloid Media Umat edisi 164, Desember 2015

---

Jumlah Homo Terlaknat Meningkat Pesat Di Depok, Astaghfirullah

Astaghfirullah, Di Depok Jumlah Homo Terlaknat Meningkat Pesat

Bukannya berkurang, jumlah lelaki penyuka pria alias kaum homo terlaknat meningkat pesat. Hingga tahun ini (2015) mencapai 6.000-an dari tahun sebelumnya yang 5.000-an orang.

Data tersebut diungkap Komisi Penanggulangan Aids (KPA). Tercatat, ada sekitar 5.791 pria di Kota Depok melakukan seks sesama jenis selama periode Januari hingga Agustus 2015. Sebelumnya pada 2014 jumlah kaum homo tercatat sebanyak 4.932.

"Seiring meningkatnya perilaku penyimpangan seks tersebut, angka ODHA (pengidap HIV/AIDS) di Kota Depok pun ikut meningkat. Tahun 2014 tercatat, ada sekitar 426 ODHA, dan pada tahun 2015 ini mencapai 488 kasus dengan 27 orang di antaranya meninggal dunia," ujar Sekretaris KPA Kota Depok, Herry Kuntowo di Depok, Selasa (17/11/2015).

Herry melanjutkan, ada juga para pria tersebut yang murni melakukan hubungan seks menyimpang karena transaksi. Pelakunya bahkan ada yang sudah memiliki keluarga dan istri. Banyak alasan, ada yang karena tidak berisiko hamil. Terlepas dari itu semua, faktor lemahnya iman menjadi penyebab perilaku menyimpang ini berkembang. "Dan ini harus menjadi perhatian kita semua," katanya.

Menurut Herry, berdasarkan penelusuran KPA, Lelaki Suka Lelaki (LSL) di Kota Depok telah memiliki komunitas. Namun keberadaannya masih sulit terdeteksi. Tapi, titik terbanyak para homo ini berkumpul di kawasan Jalan Margonda, yang merupakan pusat Kota Depok.

”Biasanya mereka berkumpul di pusat perbelanjaan. Karena masih menutup diri dan tak mau terbuka, kami pun kesulitan untuk memberikan penyuluhan,” tuturnya.

Namun, berdasarkan penelusuran Media Umat di media sosial, mereka kerap mempromosikan perilaku bejatnya di facebook hingga twitter dan menamakan diri dengan berbagai komunitas sesuai dengan nama-nama kecamatan di Depok.

Menurut penulis buku Detik-Detik Penghancuran KeIuarga, Iwan Januar, bukan hanya di Depok, homo alias gay di tanah air sebenarnya memang cukup banyak dan bergerak secara laten. ”Ini karena gaya hidup masyarakat di tanah air semakin permisif. Mereka membentuk komunitas meski masih secara diam-diam," katanya.

Namun di era pemerintahan Jokowi ini arus liberalisme semakin kuat. ”Kita bisa melihat warna ideologi barisan pendukung Jokowi-JK ini kaum liberalis radikal,” terangnya.

Mereka mendapatkan wadah aspirasi dalam pemerintahan Jokowi-JK. Dari sinilah muncul keberanian untuk tampil ke permukaan, termasuk berupaya agar masyarakat dapat menerima eksistensi mereka dan ujungnya ada legitimasi hukum hingga ke arah pernikahan.

Tengok saja media massa pendukung Jokowi-JK cukup sering mengangkat tema ini. Tujuannya adalah publik bisa menerima eksistensi kaum LGBT. Dimunculkanlah teori gay genetis, teori “perempuan terperangkap“ dalam tubuh pria, sampai ujungnya alasan HAM dan demokrasi.

Jadi ini adalah konsekuensi dari demokrasi dan liberalisme. Dalam demokrasi, negara dan publik harus menjamin kebebasan dan semua hak warga, termasuk hak ekspresi seksual mereka. ”Kalau tidak mau ada penyimpangan ala LGBT ini ya jangan pakai demokrasi. Pakai Islam. Selesai," pungkasnya. []

Sumber: Tabloid Media Umat edisi 163, Desember 2015

---

Ancaman Di Depan Penduduk Negeri Indonesia

Ancaman Di Depan Mata

Belum juga Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) diberlakukan, puluhan ribu buruh Cina telah menyerbu lndonesia. Sebelumnya, barang-barang Cina membanjiri pasar-pasar di lndonesia. Tidak hanya barang mewah, bahkan sampai bumbu dapur pun masuk dari Cina ke Indonesia.

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri tak menampik kenyataan tersebut. Ia menjelaskan, sampai akhir Juni 2015 ada 12 ribu buruh Cina di Indonesia. Sejumlah media memberitakan beberapa proyek pembangunan infrastruktur dikerjakan sepenuhnya oleh buruh Cina di beberapa lokasi di Indonesia.

Mereka antara lain bekerja di proyek pembangunan PLTU Celukan Bawang di Buleleng, Bali. Proyek ini dibangun konsorsium China Huadian Power Plant Operation Co. Ltd., China Huadian Engineering Co. Ltd., PT CR 17, dan mitra lokal PT General Energy Bali. Pekerja lokal di perusahaan tersebut mengeluhkan perlakuan yang tidak adil yang mereka terima jika dibandingkan buruh asal Cina. Misalnya dalam hal upah, mess, hingga jatah makan harian.

Selain di Bali, pekerja Cina juga dapat ditemui di Banten. Jumlah mereka sekitar 400 orang. Mereka membangun pabrik semen dan dermaga milik PT Cemindo Gemilang. Pihak perusahaan mengklaim, pekerja Cina itu memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan oleh pabrik tersebut.

Di rezim Jokowi ini pula, pemerintah membuka kesempatan kepada pihak asing untuk menguasai properti di Indonesia. Ini disampaikan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro beberapa waktu yang lalu. Hanya saja ia menambahkan, kepemilikan itu hanya untuk apartemen, bukan landed house. Kendati begitu, informasi Real Estate Indonesia (REI) menyebutkan, di beberapa kota sudah ada orang asing yang menguasai properti dengan mengakali hukum.

Pengawasan yang begitu longgar terhadap orang asing di Indonesia ini pun dimanfaatkan oleh jaringan sindikat internasional. Apakah sindikat narkoba maupun penjualan manusia (trafficking). Yang terbaru, sebanyak 28 warga negara asing diduga terlibat kejahatan narkoba dan cyber crime internasional ditangkap secara bersamaan di Bandung Barat.

Sebelumnya juga diamankan 29 pelacur di Medan. Sembilan di antaranya adalah pelacur asal Cina. Mereka ditangkap di tempat penampungannya. Di kota-kota besar lain, pelacur asing pun konon mudah didapatkan. Mereka berasal dari berbagai negara.

Di tengah gempuran asing ini, kondisi ekonomi Indonesia kini terpuruk. Nilai tukar rupiah terus melemah. Bahkan sudah melewati angka Rp 14.000 per dolar Amerika. Tinggal Rp 1.000 lagi mendekati kondisi yang sama seperti krisis 1998.

Bersamaan dengan itu, harga-harga merangkak naik. Daging sapi dan ayam melambung tinggi. Harga kebutuhan pokok ikut meningkat. Jangan tanya soal harga barang elektronik, sudah naik duluan bersamaan dengan nilai dolar yang terus meningkat.

Pada saat bersamaan, melemahnya mata Uang Cina Yuan akan mendorong masuknya barang-barang Cina ke Indonesia. Banyak pihak mulai khawatir dengan kondisi ini karena bisa jadi produk nasional akan tergerus oleh barang dengan harga murah dari Cina.

Yang pasti rakyat mulai menjerit. Inflasi naik. Daya beli mereka terus menurun. Tanda-tanda pemutusan hubungan kerja (PHK) di banyak perusahaan mulai nyata. Seperti di Kabupaten Karawang, Jabar, berdasarkan data Asosiasi Pengusaha lndonesia (Apindo) Jabar, sudah ada 5 ribu karyawan yang dilaporkan telah diputus hubungan kerja (PHK). Ribuan karyawan itu bekerja di sektor industri otomotif dan manufaktur.

Dalam situasi seperti ini, pemerintah justru menambah utang luar negeri. Per Juni 2015, utang luar negeri Indonesia tercatat 304,28 milyar dolar AS atau setara dengan Rp 4.201 tryliun. Jumlah utang ini juga mengalami kenaikan jika dibanding awal tahun lalu. Pada Januari 2015, utang luar negeri lndonesia yang hanya 301,18 milyar dolar.

Seperti yang dikutip dari data BI, utang luar negeri sebesar itu atas utang pemerintah bersama Bank Indonesia serta swasta. Porsi utang pemerintah sendiri mencapai 129,44 milyar dolar. Posisi utang Bank lndonesia sebesar 5,15 milyar dolar. Sedangkan untuk utang swasta tercatat sebesar 169,68 milyar dolar.

Ancaman Asing

Sutiyoso, sekarang Kepala Badan Intelijen Negara, saat fit and proper test di depan anggota DPR mengemukakan berbagai ancaman potensial yang dihadapi lndonesia saat ini. Selain ISIS, ia mengungkapkan adanya ancaman penyusupan agen asing.

Menurutnya, ancaman kejahatan terorganisir seperti narkoba, keuangan, pedagangan manusia imigran gelap, pembalakan liar dan penjarahan kekayaan laut semakin membahayakan kepentingan nasional.

Mantan Wakil Danjen Kopassus ini menilai ancaman teknologi informasi nyata dihadapi lndonesia. Apalagi dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi. "Masyarakat lndonesia saat ini semakin intensif memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Di sisi lain pengaman terhadap infiltrasi melalui dunia maya serta perang telekom dan cyber relatif masih lemah," kata Bang Yos ini.

Secara faktual, peneliti dari Asosiasi Ekonomi Politik lndonesia (AEPI) Salamuddin Daeng menyatakan, Indonesia dalam kondisi terjajah secara tidak langsung. ”Lebih berbahaya daripada penjajahan Belanda dulu," katanya.

Penjajahan ini, menurutnya, terjadi karena paham neoliberalisme yang diterapkan oleh negara. Paham itu memang melegalkan seluruh sektor-sektor strategis Indonesia dikuasai asing. "Listrik, BBM, jalan tol maupun tol laut, kapal-kapal laut, properti, dll kini dikuasai asing. Sehingga swasta dalam hal ini asing, dapat dengan leluasa mengendalikan dengan kata lain menjajah politik, ekonomi dan budaya kita,” tegas Daeng.

Ia mengungkapkan, jika dulu Belanda hanya mengangkut rempah-rempah, tetapi neoimperialisme mengangkut semuanya. “Rempah-rempah diangkut, uang diangkut, emas diangkut, minyak diangkut, dan seterusnya. Lalu kita, tinggal membayar utang dan bunga," katanya.

Kini semua sumber-sumber kehidupan bergantung kepada negara lain." Kita jadi numpang di negeri sendiri, bahkan seperti budak di negeri sendiri. Tapi kalau budak masih mending ya, dikasih tempat tinggal sama tuannya, tapi kita nanti lebih parah dari itu, kita akan tersingkir karena tidak mempunyai tempat tinggal,” pungkas Daeng. []

IMF Datang Tawarkan Utang?

Direktur Operasional Dana Moneter internasional atau International Monetary Fund (IMF) Christian Lagarde berkunjung ke Indonesia 1-2 September 2015. Selain menjadi pembicara dalam seminar dengan tema: 'Future of Asia's Finance: Financing for Development 2015', Lagarde beserta rombongan IMF juga dijadwalkan bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kedatangan IMF ini bertepatan dengan kondisi ekonomi nasional yang lagi morat-marit. Meski Bank Indonesia mengklaim, Legarde tidak akan menawarkan utang baru kepada Indonesia, banyak kalangan justru menduga sebaliknya. IMF diperkirakan akan kembali mengiming-imingi utang kepada Indonesia.

Desember 2014 lalu, saat Jokowi baru duduk di kursi RI 1, IMF pun terus merayu Indonesia agar mau mengambil utang baru. International Monetary Fund (IMF) kembali menawari Indonesia untuk menambah utang baru. IMF menganggap Indonesia masih berpotensi untuk menambah utang lagi.

"Kami meyakini Indonesia masih memiliki kapasitas untuk meminjam lebih banyak," kata Kepala Divisi IMF Asia-Pasifik, David Cowen saat itu.

Maka bukan mustahil jika kedatangan Lagarde ini untuk maksud yang sama. Lobi tingkat tinggi untuk merayu Jokowi dan JK, yang konon lagi bingung nyari pendapatan negara. Paling mudah ya ngutang! Apalagi belakangan pemerintah lagi doyan ngutang. []

Sumber: Tabloid Media Umat edisi 157, September 2015

---

Pemerintah Demokrasi Zalim Semaunya

Berharap Bukan Basa Basi

Lebih dari 700 ulama dan asatidz berkumpul di Pondok Pesantren At-Tauhidiyah, Tegal, Jawa Tengah, 8-10 Juni 2015 lalu. Pasti ada sesuatu yang penting. Ya, banyak persoalan keumatan yang memerlukan jawaban dari para ulama ini.

Pertemuan bertajuk Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama lndonesia (MUI) se-Indonesia V tahun 2015 sebenarnya peristiwa rutin. Berlangsung tiap dua tahun sekali. Yang menarik justru tema-tema yang dibahasnya.

Mengusung tema besar: "Ulama Menjawab Problematika Umat dan Kebangsaan," acara ini menyoroti banyak masalah. Yang paling menonjol adalah soal pemimpin yang ingkar janji. Topik ini termasuk masalah hangat yang menjadi perbincangan umat.

Di tengah masyarakat, kepemimpinan rezim Joko Widodo dan Jusuf Kalla memang jadi sorotan. Belum sampai memimpin selama setahun, berbagai kebijakan telah dikeluarkan. Namun, banyak kebijakan itu justru bertentangan dengan janji-janji mereka saat kampanye.

Masih belum hilang dari benak masyarakat, bagaimana rezim Jokowi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Padahal, sebelumnya ia berjanji tak akan menaikkan harga BBM. Ketika publik menagih janjinya itu, Jokowi bilang bahwa ia tidak menaikkan harga BBM tapi hanya mencabut subsidi BBM saja.

Ingkar janji tersebut tidak hanya soal itu saja. Dalam penyusunan kabinet dan pemilihan anggota kabinet, janjinya sama sekali tak ditepati. Juga soal kedaulatan bangsa dalam bidang ekonomi, politik dsb. Justru saat Jokowi berkuasa, asing seolah menjadi anak emas. Freeport sudah dijanjikan untuk diperpanjang kontraknya. Beberapa BUMN siap diprivatisasi. Perusahaan-perusahaan asing diundang masuk ke Indonesia dengan berbagai kemudahan.

Jadilah 'Trisakti' yang dulu dibanggakan Jokowi dan PDIP cuma basa-basi. Negeri ini kian jauh masuk dalam jebakan neoliberalisme dan neoimperialisme. Setiap hari masyarakat disuguhi tontonan yang menyayat hati karena para pemimpin lebih memihak kepada asing daripada rakyatnya sendiri, meskipun ia sering blusukan ke sana ke mari.

Sayangnya, seperti hasil ijtima'-ijtima ulama sebelumnya, hasil kali ini pun tak mengikat. Bisa hilang begitu saja. Selain tidak bisa langsung dieksekusi, juga tidak ada yang menjaganya dalam perjalanan waktu.

Dan bagi para pemimpin sendiri, apa yang dilakukannya mungkin dianggap tidak salah. Karena bisa jadi dalam pandangan mereka ini bukanlah ranah salah dan benar, tapi ini adalah ranah politik. Soal kepentingan, soal popularitas, dan soal keduniawian lainnya.

Dan ternyata, dalam tatanan hukum Indonesia, pemimpin yang ingkar janji tidak bisa disalahkan oleh hukum. Tidak ada satupun aturan yang bisa menjerat pemimpin yang ingkar janji. Tidak ada. Dan bisa jadi, celah hukum ini sudah diketahui oleh para pemimpin negeri ini.

Dan memang beginilah buah dari sistem demokrasi. Sistem buatan manusia ini memang tak mengaitkan perilaku manusia, termasuk penguasa, dengan Allah SWT. Dalam kacamata demokrasi, ada pemisahan agama dari kehidupan atau dikenal sebagai sekularisme. Agama tidak boleh turut campur dalam urusan duniawi termasuk mengurus negara dan publik. Kebijakan negara semata-mata adalah hasil konsensus "rakyat".

ltulah wujud jargon demokrasi: dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Intinya adalah menegasikan keberadaan tuhan hadir dalam kehidupan. Tuhan hanya diletakkan dalam hubungan pribadi semata. Wajar jika kemudian tuntunan agama termasuk dalam masalah akhlak tidak tampak dalam keseharian para pemimpin. Mereka berbohong, menindas, berkhianat, membiarkan kemaksiatan, bekerjasama dengan orang kafir (dalam kezaliman), dsb sebagai hal yang dianggap biasa.

Makanya, persoalan pemimpin ingkar janji sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari sistem demokrasi-sekulerisme-kapitalisme-liberalisme yang sedang diterapkan. Selama sistemnya tetap seperti itu maka selamanya akan muncul pemimpin-pemimpin yang berwatak sama. Demokrasi memberi kesempatan siapapun untuk berbuat semaunya (selain menerapkan sistem Islam).

Walhasil, jika permasalahan pemimpin ingkar janji hanya dibahas kasus per kasus, persoalannya tidak akan pernah terselesaikan. Soalnya, sistemnya memang rusak. Diibaratkan sebuah habitat air, demokrasi adalah habitat yang sudah tercemar logam berat yang berbahaya sehingga ikan apapun yang hidup di dalamnya pasti akan ikut rusak dan akhirnya binasa.

Butuh Perubahan Sistem

Kalau kini tidak ada sanksi bagi para pemimpin ingkar janji -sebut saja pembohong- lalu apa yang harus dilakukan? Sebagian orang berpendapat, ”Ya sudahlah. Tunggu saja sampai ada pemilu berikutnya. Nanti tidak usah dipilih lagi.” Mereka berpendapat seperti itu untuk mempertahankan mekanisme demokrasi yang ada, karena menganggap tidak ada jalan lain yang bisa ditempuh.

Boleh jadi begitulah mekanismenya. Tapi apakah secara imani umat ini rela dengan berbagai kebijakan zalim para pembohong itu? Bolehkah membiarkan kebohongan merajalela dengan tanpa berbuat apa-apa? Adakah jaminan bahwa nanti tidak akan muncul lagi pemimpin-pemimpin pembohong berikutnya? Dan masih banyak deretan Pertanyaan yang bisa diungkapkan,

Padahal sebenarnya. masalah sangat jelas. Pemimpin pembohong ini lahir dari sebuah sistem rusak yakni demokrasi. Di sana tidak ada kebenaran hakiki, yang ada hanya kebenaran relatif berdasarkan suara terbanyak. Secara lebih ekstrim, ayat-ayat ilahi dikalahkan oleh pendapat/suara manusia. Ayat-ayat Allah harus tunduk pada konstitusi manusia. Begitulah nyatanya.

Oleh karena itu, jika ingin ada pemimpin yang baik, butuh sistem yang baik. Sistem itu tentu bukan sistem buatan manusia yang penuh kelemahan dan kepentingan. Sistem itu harus datang dari Dzat Yang Maha Baik dan Maha Benar. ltulah sistem Islam yakni khilafah.

Dengan sistem yang baik, insyaAllah akan lahir pemimpin-pemimpin yang setiap harinya takut kepada Allah. Mereka tak akan berani berbohong. Mereka tak akan berani mengumbar janji. Mereka tak akan berani menzalimi rakyat. Sebab, mereka terikat dengan syariah Allah SWT. Mereka berorientasi akhirat. Mereka juga tak rela berlaku zalim serta harus diadili di dunia atas kezalimannya.

Mereka akan berhati-hati memimpin umat karena ada sabda Nabi SAW: "Tidaklah mati seorang hamba yang Allah minta untuk mengurus rakyat, sementara dia dalam keadaan menipu (mengkhianati) rakyatnya, kecuali Allah mengharamkan surga bagi dirinya" (HR. al-Bukhari dan Muslim). []

Bacaan: Tabloid Media Umat edisi 153, Juni-Juli 2015

---

Buah Liberalisasi, Situs Porno Merusak Generasi

Di tengah keengganan Kemenkominfo merehabilitasi sejumlah situs Islam yang diblokir dengan tudingan radikal, pemerintah terkesan lamban memblokir situs porno. Padahal kriteria radikal masih bias dan porno sudah jelas. Sehingga negeri mayoritas Muslim menjadi negara terbesar ketiga di dunia sebagai pengakses situs esek-esek tersebut.

”Ternyata lndonesia berada di peringkat ketiga yang paling banyak mengakses situs porno dan di peringkat pertama adalah India,” kata Haliq mengutip hasil survei yang dilakukan oleh situs google.com, Ahad (12/4/2015) seperti diberitakan antara.

Menurut Haliq hasil survei yang dilakukan oleh situs penyedia data dan pencari tersebut sangat mengkhawatirkan. Karena salah satu penyebaran HlV/AlDS melalui hubungan seksual. Dengan banyaknva pengakses situs porno di Indonesia, tidak menutup kemungkinan maraknya seks bebas berpotensi menularkan virus HIV melalui hubungan seksual. Bahkan, jelas dia, daerah yang paling besar mengakses situs porno adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Padahal kota ini dijuluki sebagai kota pelajar.

”Kami sangat khawatir, dengan semakin mudahnya masyarakat mengakses situs porno maka penyebaran HIV sulit ditanggulangi. Untuk itu kami meminta kepada Kementerian Kominfo untuk memblokir situs porno maupun berbau porno," jelasnya.

Di sisi lain, KPA Nasional juga telah melakukan survei bersama Kementerian Kesehatan RI, ternyata hasilnya baru sekitar 20 persen pelajar mengetahui apa itu HIV dan AIDS. Untuk itu, pihaknya terus melakukan berbagai upaya agar seluruh masyarakat tahu apa itu HIV, bagaimana penyebarannya, pencegahannya dan menanggulangi jika sudah teridentifikasi positif mengidap penyakit yang belum ada obatnya ini.

"Cara yang paling mudah mencegah penularan adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT dan meningkatkan kadar keimanan kita dan jangan sekali-kali melakukan kegiatan yang berpotensi tertular HIV,” ujar Haliq.

Jumlah penderita HIV AIDS di Indonesia saat ini mencapai 150 ribu orang. Mayoritas pengaidap penyakit ini berusia produktif antara 17 hingga 30 tahun. Bahkan, ada perbedaan penyebaran virus ini dibandingkan beberapa tahun lalu. Awalnya penularan HIV mayoritas dari jarum suntik pengguna narkoba. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir mayoritas penularan dari hubungan seksual.

Liberalisasi Budaya

Pelan tapi pasti Indonesia telah masuk ke pelukan liberalisasi budaya. Dan korbannya adalah para remaja. Penulis buku Detik-Detik Penghancuran Keluarga lwan Januar menyatakan setidaknya ada tiga faktor yang membuat liberalisasi leluasa merusak generasi.

”Pertama, bangsa kita hari ini tumbuh dalam pola pikir sekuleristik, agama hanya dianggap sebagai pelengkap, bukan pedoman hidup sebagaimana mestinya," ungkap Iwan kepada Media Umat.

Hal itu, menurut Iwan, berdampak tiadanya rem yang dapat menghentikan budaya permisif dan hedonis ini. Padahal, rem paling ampuh untuk hentikan perilaku itu ya rasa malu dan takut pada Allah. ”Kalau sekadar kehamilan bisa pakai kondom, kalau penyakit kelamin bisa pakai kondom juga, dll. Paling mujarab ya berasal dari diri sendiri, iman dan takwa,” bebernya.

Kedua, karena asas negaranya sekulerisme maka banyak pihak merasa sah saja membuat karya yang berorientasi seksual, film, lagu, bacaan, dsb. ”Lihat saja sinetron untuk remaja dan anak- anak selalu ada bumbu percintaan, berpelukan, atau keintiman," ungkapnya.

Ketiga, negara abai terhadap realita ini. Nyaris tak ada tindakan preventif untuk keamanan remaja. Menteri agama saja begitu toleran pada perayaan Valentine dengan menyebut "Saya tak pernah rayakan. Tapi saya hormati yang rayakan dengan cara dan tujuan yang baik."

Iwan pun menawarkan solusi. Di antaranya adalah penanaman akidah Islam secara benar kepada umat, kontrol sosial masyarakat, dan negara bertindak tegas terhadap setiap produk yang mengandung ajaran liberalisme. Nah itu semua hanya bisa jika sistem negeri ini diubah dari sistem kapitalisme liberal kepada sistem lslam.[]

Sumber: Tabloid Media Umat edisi 149, April 2015

---

Apakah Menangkap Anggota Hizbut Tahrir Untuk Mendekat Pada Amerika

Apakah penangkapan para anggota Hizbut Tahrir adalah salah satu pengorbanan demi kedekatan dengan Amerika?

Setelah adanya penyebaran selebaran oleh Hizbut Tahrir wilayah Sudan yang berjudul "Apa Yang Ada Di Balik Pelepasan Sanksi AS Atas Sudan," pasukan keamanan menangkap seorang anggota Hizbut Tahrir, Abdul Baqi Abdullah Brema, pada Ahad 15/1/2017, yang membagikan selebaran di masjid komplek Khalid bin Waleed di Umm Badda As-Sabeel di kota Omdurman, setelah sholat isya'.

Kami mengingatkan rezim pelaku penangkapan berulang terhadap para anggota Hizb, dan kami mengingatkan rezim pada janjinya pada masyarakat Sudan ketika rezim menduduki kekuasaan untuk menegakkan hukum Syariah dan menerapkan hukum Allah, dan sebagian kaum Muslimin mendukungnya karenanya. Kaum Muslimin telah membasahi Selatan Sudan dengan darah murni mereka, seruan mereka: "Para tiran Amerika, kami telah berlatih untuk menangkapmu!"

Tidakkah sebuah kehinaan menangkap para anggota Hizb, ketika mereka membimbing Umat, dan menasihati penguasa bahwa jalan kemenangan bukanlah dengan mengikuti Amerika, juga bukan dengan tunduk padanya. Melainkan dengan mencari ridha Yang Mahakuasa atas Amerika, Yang Mahakuasa atas semua orang, Allah Yang Mahaesa al-Wahid al-Ahad, yang tidak bisa dikalahkan oleh kekuatan Amerika, atau tentaranya, atau oleh aparat keamanannya, ataupun oleh para sekutunya.

Wahai rezim "Penyelamatan"! Untuk kepentingan siapa kamu membungkam mulut mereka yang menyerukan kebenaran? Dan siapa yang kamu zalimi ketika kamu melakukan negosiasi rahasia dengan aparat Amerika (musuh)? Berbagai negosiasi yang kata menteri luar negeri Sudan dalam konferensi pers ada 28 pertemuan. Apakah hubunganmu yang haram dengan Amerika wahai "rezim penyelamat" dicapai setelah upah yang kamu bayarkan, yaitu dengan melawan para pengemban dakwah dalam perang terhadap "terorisme"? Padahal sebelumnya kamu menyatakan ditegakkannya Negara Dakwah dan Syariah? Lalu apa yang mengubah dan mengganti urusanmu? Amerika tetaplah memusuhi Islam dan Umat. Apakah kamu, bagian dari Umat dalam rezim "Penyelamat" yang mengubah dan mengganti urusan itu? Apakah salah satu pengorbanan yang kamu bayarkan dalam negosiasi rahasia adalah menangkapi mereka yang membeberkan fakta pada masyarakat dan menyadarkan mereka terhadap janji palsu Amerika?

Kami juga mengingatkan para putra Umat yang mukhlis dalam pasukan keamanan, para putra gerakan Islam, bagaimana bisa kamu menangkap orang yang menunjukkanmu fakta, dan mengulurkan tangannya padamu sehingga kamu tidak jatuh dalam jebakan setan zaman ini, Amerika?

Selain itu, kami bersyukur kepada Allah bahwa urusan dijernihkan, dan daun yang menutupi kezaliman rezim telah jatuh, dan apa yang rezim pernah sebut "para Amerika tiran" telah menjadi usang. Dan kami bersyukur kepada Allah Swt. bahwa kami berada di kubu melawan Amerika, kafir musuh, pembunuh umat Islam yang kejam, Wahai rezim "Penyelamat"! Jangan berdiri di kubu kemungkaran, Allah Swt. berfirman (artinya):

"Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia menyisihkan yang buruk (munafik) dari yang baik (mukmin)." (TQS. Ali Imran: 179)

Penguasa takutlah kepada Allah, dan berhenti menarget para anggota Hizbut Tahrir dan lepas saudara yang memegang kehormatannya segera; kami mengingatkan pada kemurkaan dan siksa Allah.

kami yakin bahwa kemenangan akan datang, setelah kesabaran, dan tidak akan ada kemudahan kecuali setelah kesulitan, dan perjuangan untuk menegakkan hukum Allah penuh dengan kesulitan, dan Allah memilih para pahlawan darinya, kemudian Allah memberi kemenangan kepada siapapun yang Dia kehendaki, kami telah memberikan janji pada Allah bahwa kami tidak akan berhenti dan tidak akan mengubah janji, hingga Khilafah Rayidah yang mengikuti manhaj kenabian ditegakkan, berikut hukum Allah dan terpenuhinya kabar gembira Rasulullah Saw. Allah Swt. berfirman (artinya):

"Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah; maka di antara mereka ada yang telah memenuhinya (gugur). Dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu (kesempatan) dan mereka sedikit pun tidak merubah (janjinya) dengan suatu perubahan." (TQS. al-Ahzab: 23)

bacaan: Khilafah.com

---

sebarkan Buku-Buku Supremasi Ideologi Islam

Kami Mengutuk Penyiksaan Terhadap Syabab Hizbut Tahrir di Zanzibar

Hizbut Tahrir Tanzania mengutuk keras tindakan barbarian, brutal dan kezaliman yang dilakukan oleh sekelompok orang tak dikenal yang bersenjata. Mereka melakukan penculikan dan penyiksaan terhadap Syabab Hizbut Tahrir pada 1 Maret 2017 di area Kiboje, Wilayah Selatan Zanzibar.

milisi bersenjata (tanpa seragam) tanpa menunjukkan identitas mereka memaksa masuk ke kampung sekitar pukul 2 siang, beberapa dari mereka mengepung rumah (di mana ada para syabab di dalamnya) dengan senjata-senjata seolah mereka adalah pasukan musuh bersenjata, lalu menangkap Juma Muarab, Ibrahim Silima dan Said Mohammed, memborgol mereka, menutupi wajah mereka, memaksa mereka masuk mobil ke lokasi yang tidak diketahui di mana mereka menerima penyiksaan brutal tanpa alasan. Lalu di akhir, melepas mereka di hari yang sama sekitar pukul 10 malam, mengancam mereka untuk tidak terlibat dan bergabung dengan Hizbut Tahrir.

Tindakan ini biadab, memalukan dan pengecut, para milisi itu melakukan kejahatannya dengan menutupi wajah para korban, tak bernyali mengungkap identitas mereka. Selain itu, ini jelas-jelas perwujudan kekejian terhadap Islam dan umat Islam meskipun faktanya muslim adalah penduduk mayoritas di kepulauan Zanzibar.

Di samping itu, kemunculan milisi semacam itu dalam waktu yang lama di Zanzibar dan tindakan brutal mereka di siang bolong tanpa secara resmi dicegah atau dipertanyakan oleh negara telah memunculkan dugaan bahwa operasi mereka mendapat restu penuh dari Kepolisian dan juga digunakan oleh para politisi.

Kami menyeru kepada semua yang punya secuil kemanusiaan dan rasa keadilan untuk mengutuk keras dan memprotes aksi biadab milisi semacam ini yang terus merusak mmasyarakat.

Kami mengingatkan para milisi, para penolongnya dan pendukungnya bahwa kejahatan ini akan diperhitungkan.

"Dan janganlah sekali-kali kamu mengira, bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang lalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak.  Mereka datang bergegas-gegas memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong." (TQS. Ibrahim: 42-43)

bacaan: Khilafah.com

 ---


Para penguasa jahat ini tidak berhenti hanya menyiksa kaum Muslim dan membantainya, bahkan mereka menyerahkan bangsa dan sumber daya alamnya untuk dijarah oleh kaum kafir penjajah. Lihat ini, minyak yang dijarah, harta yang dirampok, dan hak-hak yang dirampas. Lihatlah Afghanistan, Chechnya, Palestina, Syam, Irak, Libya, dan kekayaan Islam yang tiada duanya, semuanya mereka serahkan kepada kaum kafir penjajah. Mereka para penguasa tersebut tidak mewariskan kepada rakyatnya, selain kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Lalu para penguasa boneka yang tengah memimpin umat Islam memerintah dengan buruk, mereka menjual kekayaan umat dengan harga sangat murah. Lalu mereka merobek-robek dunia Islam menjadi lima puluh lebih negara-negara kecil yang rapuh, yang sama sekali tidak diperhitungkan, negara yang tidak mampu melindungi rakyatnya dalam menghadapi kejahatan, bahkan mereka ikut menekannya dan membuatnya kelaparan, serta membiarkan mereka menderita di kamp-kamp tanpa percikan belas kasih.

Sesungguhnya, orang yang melihat semua ini dan banyak lagi lainnya, maka ia akan melihat dengan jelas bahwa sebab umat Islam mengalami penderitaan dan kemerosotan yang parah ini adalah karena hilangnya Islam dari realitas hidupnya, sehingga menyebabkan pecahnya kekuatan umat, hancurnya Khilafah, berkuasanya rezim-rezim zalim dan para thaghut dalam kehidupan kaum Muslim, bukan kekuasaan yang menerapkan sistem kehidupan Islam yang adil, dan syariah Allah yang tidak diturunkan kecuali membawa rahmat bagi seluruh alam. Apabila seseorang mencermati dengan serius, maka ia mendapati bahwa tidak ada tempat berlindung bagi umat Islam, kecuali pada Allah; dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya kecuali dengan mengikuti metode yang diturunkan Allah, serta menerapkannya dalam kehidupan melalui negara Islam, sebab hanya dengan ini umat Islam akan kembali bersatu, jaya dan kuat.

Sungguh ikatan umat Islam telah putus, persatuannya telah tercabik-cabik, dan Khilafahnya telah hilang selama sembilan puluh tahun masehi, atau sembilan puluh tiga tahun hijriyah. Dengan demikian, sudah terlalu lama umat menderita, tidak ada yang bisa menyelamatkannya kecuali dengan mengikuti metode yang diturunkan Allah, menerapkannya dalam kehidupan melalui pendirian kembali negara Khilafah Islam.

Kerusakan Negara Sistem Republik

unduh Buku-Buku Supremasi Ideologi Islam

"Sering tidak disadari orang, bahwa demokrasi itu tidak pernah bisa mewujudkan idealismenya, tidak pernah murni berjalan sebagaimana teorinya. Kegagalan ini bukan semata karena kesalahan dari pelaku demokrasi yang menyimpang dari demokrasi ideal, melainkan karena sistem demokrasi memang cacat permanen. Demokrasi selalu bisa diperalat dan dicurangi sehingga demokrasi yang ideal itu mustahil diwujudkan. Memperjuangkan tegaknya Islam kaaffah melalui demokrasi juga pasti menemui kegagalan karena selalu bisa diakali, dicurangi, dizalimi, dipermainkan, ditipu, dan diakali dan dikadali."

Dalam sistem republik kedaulatan berada di tangan rakyat sedangkan dalam Islam kedaulatan berada pada pembuat syariah, yaitu ada pada Allah SWT,

sistem republik menetapkan keputusan berdasarkan suara terbanyak terlepas sesuai Islam atau tidak, sedangkan menurut Islam keputusan diambil berdasarkan istinbat dalil syariah.

tolok ukur keputusan dan perbuatan dalam sistem republik bersandar kepada azas manfaat sedangkan dalam Islam bersandar pada kaidah halal-haram syariah.

dalam sistem republik memilih pemimpin adalah untuk melaksanakan hukum buatan manusia sedangkan dalam Islam pemimpin dipilih untuk menjalankan hukum-hukum Allah SWT.

dalam sistem republik aturan Allah SWT hanya diperlukan untuk urusan kelahiran, pernikahan, aqiqah dan kematian, sementara dalam urusan kehidupan publik aturan Allah SWT disingkirkan. Justru manusia membuat peraturan tandingan yang bertentangan dengan ketetapan Allah SWT.

Secara prosedural, sistem republik di Indonesia dengan rangkaian Pemilu dan Pemilukada berbiaya sangat tinggi, sehingga ketika sang terpilih berkuasa, dia atau “investor”-nya akan mati-matian berusaha agar modal kembali dan meraup laba. Ini akan memicu korupsi baik secara langsung (korupsi APBN/APBD atau menerima gratifikasi dari rekanan) atau secara tak langsung melalui pembuatan peraturan yang tampak sah secara hukum namun menguntungkan dirinya, keluarganya, kroninya, atau investor baik domestik maupun asing.

Karena hanya mendapat kontrak lima tahunan, politisipun hanya berpikir bahwa dalam lima tahun itu dia harus menghasilkan “QuickWin”, yakni suatu kebijakan yang populis, maksudnya yang hasilnya dapat cepat dirasakan rakyat. Jarang sekali politisi dalam sistem republik berani mengambil kebijakan yang visioner, yakni yang mendasar dan berjangka panjang, yang justru baru akan dipanen atau dinikmati oleh penggantinya,

Demokrasi dengan one-man one-vote (setiap orang satu suara) memaksa para pelakunya untuk menggunakan logika jumlah. Dalam waktu pendek, tidak mudah meraih jumlah pendukung yang signifikan. Yang termudah adalah dengan menjual “sesuatu” yang gampang diterima oleh massa. Kadang sesuatu itu masih dapat berupa gagasan (misalnya “sembako murah” atau citra “bersih”), kadang berupa public-figure seperti da’i kondang, artis terkenal atau mantan pejabat yang populer, dan yang paling murahan adalah sesuatu yang sifatnya fisik seperti bantuan uang atau materi lainnya. Semua hal mudah ini jelas berakibat semakin menjauh dari syariah Islam. Para pemilih bahkan tim sukses pun tidak lagi melihat ideologi atau visi partai yang umumnya terlalu abstrak di benak mereka. Mereka terpaku pada yang “gampang diterima massa”.

dalam sistem republik, proses pengambilan pendapat tidak dipilah, antara mana pendapat yang masuk wilayah qawânîn tasyrî’iyyah, dan mana yang masuk wilayah qawânîn ijrâ’iyyah. Semuanya diputuskan berdasarkan suara mayoritas. Adapun dalam sistem Islam, pendapat yang masuk wilayah qawânîn tasyrî’iyyah diambil berdasarkan mana pendapat yang paling kuat dalil-dalilnya, tanpa melihat apakah pendapat tersebut didukung oleh suara mayoritas atau tidak. Selain itu, satu-satunya yang berhak menyusun dan mengundang-undangkan bukanlah parlemen, tetapi kepala negara (Khalifah). Ini juga berlaku dalam qawânîn ijrâ’iyyah.

Karena itu, bisa dikatakan, bahwa semua perundang-undangan yang dihasilkan oleh sistem republik ini sejatinya bertentangan dengan sistem Islam, karena beberapa alasan. Pertama: dari aspek sumber perundang-undangan (mashâdir tasyrî’). UU yang dihasilkan oleh sistem republik jelas tidak menjadikan Islam sebagai sumbernya. Di Indonesia, misalnya, UU yang dihasilkan harus bersumber dari UU yang lebih tinggi, dan tidak boleh bertentangan dengannya, seperti UUD 45 dan Pancasila. Karena itu, sekalipun UU tersebut diklaim bersumber dari syariah, ketika UU tersebut diterima, alasannya bukan karena kesesuaiannya dengan syariah, melainkan karena tidak bertentangan dengan UU di atasnya, atau bertentangan dengan sumber perundang-undangan yang ada.

UU yang lahir dalam sistem republik jelas prosesnya berbeda dengan UU yang lahir dari sistem Islam. Di dalam sistem republik, semua UU digodok dan dihasilkan berdasarkan suara mayoritas. Ini jelas berbeda dengan Islam

Publik tidak bisa lagi membantah bahwa korupsi menjadi-jadi dalam sistem republik. Ini bukan tudingan kosong tanpa bukti. Selain akibat sanksi pidana yang terbilang ringan (sebagai catatan, Angelina Sondakh yang menilep uang negara sebanyak 14,5 miliar hanya dihukum 4,5 tahun), korupsi di alam sistem republik diakibatkan oleh sistem republik yang memang berbiaya tinggi. Apalagi setelah muncul kebijakan Pilkada.

calon kepala daerah banyak yang bergerilya mencari dana kampanye. Dana itu bisa didapat dengan dua cara. Pertama: melalui sumbangan anggota mereka yang duduk di legislatif. Ini akan memaksa anggota dewan menggelembungkan pundi-pundi kekayaan mereka dengan cara ilegal seperti korupsi, fee proyek atau mark up proyek, dsb. demi membiayai Pilkada jago dari parpol mereka.

Kedua: menerima sumbangan dari broker-broker politik yang menginvestasikan uang mereka dalam Pilkada kepada calon-calon kepala daerah. Saat sang calon menjabat kepala daerah, mereka akhirnya terjerat rente dalam jumlah besar. Akhirnya, mereka tunduk pada kemauan para broker tersebut untuk memuluskan proyek-proyek bisnis mereka.

Lobi politik, suap dan korupsi adalah modus sama di setiap negara sistem republik. Amerika Serikat yang sudah menerapkan sistem republik selama lebih 200 tahun lebih dulu berada dalam pengaruh lobi para pengusaha kakap ataupun kelompok-kelompok lain yang berpengaruh. Akan tetapi, lobi, suap dan korupsi yang dilakukan pengusaha dan penguasa AS dilakukan dengan halus dan tak tampak oleh kebanyakan orang, bahkan legal.

perjalanan sejarah membuktikan bahwa sistem republik hanyalah mainan bagi parpol dan kaum kapitalis.

Pada tahun 2010, industri tembakau menghabiskan dana sebesar 16.6 juta US$ untuk melobi Kongres. Industri rokok raksasa seperti Philip Morris, R. J. Reynolds Tobacco Company, and Lorillard Tobacco Co mempelopori lobi tersebut. Mereka bahkan ikut mensponsori regulasi tembakau di AS. Sebagian dari dana itu dipakai anggota Kongres dalam Pemilu mereka. Tujuannya agar pemerintah tidak terlalu ketat dalam menerapkan regulasi tembakau.

Kalau kedaulatan dikatakan ada di tangan rakyat, artinya kewenangan tertinggi untuk menetapkan hukum ada di tangan manusia. Ini jelas sekali bertentangan dengan Islam, karena dalam Islam yang berhak menetapkan hukum bukan manusia, melainkan hanyalah Allah saja. Ingat firman Allah: In al-hukmu illa lilLah (QS al-An’am [6]: 57). Jadi dalam Islam, kedaulatan bukan di tangan rakyat, tetapi di tangan syariah, karena syariah itu adalah wujud konkret dari hak Allah membuat hukum.

Dalam sistem republik, kriterianya adalah suara mayoritas untuk semua persoalan. Dalam Islam, kriterianya tidak selalu suara mayoritas. Untuk persoalan-persoalan teknis sederhana yang hukumnya mubah, kriterianya memang suara mayoritas. Namun, dalam persoalan-persoalan normatif yang menyangkut hukum, kriterianya bukan suara mayoritas, melainkan dalil syar’i, yakni mana dalil-dalil syar’i yang paling kuat. Untuk persoalan-persoalan strategis yang memerlukan keahlian, kriterianya juga bukan suara mayoritas, melainkan pendapat yang paling benar, yang datang dari para ahlinya.

jika sistem republik berpotensi menimbulkan bahaya berupa dominasi non-Muslim atau orang rusak, ini berarti, sistem republik telah menjadi sarana (wasilah) pada sesuatu yang haram, yaitu munculnya bahaya. Jadi, kaidah fikih yang relevan untuk menghukumi sistem republik adalah: al-wasilah ila al-haram muharramah (segala sarana menuju yang haram hukumnya diharamkan). Jadi, sistem republik itu hukumnya haram, karena dapat menimbulkan sesuatu yang haram, yaitu bahaya berupa dominasi non-Muslim atau orang rusak.

unduh Buku-Buku Supremasi Ideologi Islam