Amerika Tak Berubah, Tetap Memusuhi Islam

Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika memunculkan banyak reaksi di dunia termasuk umat Islam. Banyak yang melihat Amerika sekarang berbeda dengan sebelumnya, hanya dengan melihat sosok kontroversi Trump. Benarkah demikian? Untuk mengaji hal itu wartawan Media Umat Riza Aulia mewawancarai aktivis Hizbut Tahrir Eropa, Okay Pala, yang datang ke Jakarta di tengah-tengah acara Konferensi Perempuan Internasional pada Sabtu (11/5).

Bagaimana pengaruh kebijakan Trump terhadap dunia Islam?

Jangan kita merasa terjebak dengan kepribadian Trump, (yang kontroversial) tapi kita harus melihat bahwa kebijakan Amerika tidak berubah dengan bergantinya presiden, mungkin ada perubahan di dalam negeri tapi dalam kebijakan luar negeri, Amerika tetaplah bermusuhan terhadap dunia Islam, yang berbeda hanya perubahan wajah dan tingkatannya. Bush melakukan perang secara langsung, tapi akibatnya terjadi krisis ekonomi yang tidak bisa dia menangkan, tidak mendapatkan cukup dukungan. Ketika Obama terpilih, dia melakukan hal yang sama. Dia menggunakan drone untuk membunuh banyak Muslim.

Bagaimana dengan Trump sekarang?

Sekarang Trump juga melakukan hal yang sama, tapi pendekatannya berbeda. Contohnya dengan Turki, terjadi pendekatan secara halus. AS membiarkan Turki tumbuh dengan Islam liberal, tapi mereka membatasinya. Mereka khawatir, kalau tidak dibatasi dunia Islam akan menuntut khilafah. Kita lihat dunia Islam saat ini memiliki kecenderungan kepada Islam yang sangat kuat. Mereka sadar, saat mereka memerangi dan membunuh umat Islam, akan banyak lagi yang menggantikannya. Jadi taktiknya adalah dengan memberi jalan kepada Islam liberal. Trump hanya melanjutkan apa yang dilakukan Obama.

Meskipun terjadi krisis kapitalisme yang memperlemah Barat tapi kenapa tetap tidak mudah untuk mempromosikan ide-ide Islam dan ide-ide khilafah?

Apakah dunia Barat kuat maupun lemah, tetap saja sulit untuk menyebarkan ide-ide Islam karena kita melihat bahwa para penguasa di dunia Islam didukung oleh Barat. Karena itulah terjadi revolusi karena mereka adalah para diktator, jadi seruan untuk Islam akan dihentikan. Walaupun kita melakukan yang terbaik, tapi banyak yang berakhir dengan penjara. Pada semua tingkatan, seruan kita berusaha dihentikan. Memang kita bisa memanfaatkan kelemahan kapitalisme ini, tapi umat yang jumlahnya sangat besar ini memiliki banyak masalah yang berat, karenanya kita perlu banyak waktu dan tenaga dan karena itulah terdapat kevakuman ideologi di Barat dan dunia.

Lantas masalahnya apa?

Sebenarnya kerusakan kapitalisme sudah sangat nyata, lihatlah apa yang dilakukan Barat dengan demokrasi, lihat apa yang terjadi dengan Mursi. Walaupun dia menang lewat demokrasi tapi Amerika tetap saja mendukung rezim militer. Kita lihat penyakit-penyakit kerusakan akhlak dan kemaksiatan yang datang dari dunia Barat yang sekuler. Sebenarnya umat melihat hal ini tapi masalahnya adalah alternatif. Kita melakukan hal yang terbaik untuk memunculkan alternatif itu dan itulah perjuangan kita.

Jika demikian, apa yang harus kita lakukan?

Ini adalah pertanyaan yang paling umum ditanyakan di dunia Muslim. Yang paling penting adalah bahwa pertanyaan membutuhkan jawaban yang benar. Yakni perubahan ini harus terjadi dengan metode yang khas. Jika tidak, maka perubahan yang hakiki tidak terjadi, meskipun kita mengorbankan waktu, pikiran dan tenaga, namun pada hal yang salah. Dalam banyak revolusi, kita melihat darah kaum Muslim yang tumpah. Karenanya perubahan hanya akan terjadi dengan tegaknya khilafah, pemerintahan Islam yang telah digariskan oleh Allah SWT. Untuk meraihnya harus seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yakni perubahan yang menyeluruh (inqilabiyah) dengan cara thalabun nusrah, mendapatkan dukungan nyata dari pemilik kekuasaan (seperti militer). Dengan cara itulah perubahan yang hakiki akan terwujud. []riza aulia

Sumber: Tabloid Media Umat edisi 193

---

Harga Daging Sapi Mahal, Mafia (Lagi) ‘Dagang Sapi’?

Daging sapi membumbung tinggi. Harganya mencapai Rp140ribu per kilo. Masyarakat menjerit. Pedagang daging pun kelimpungan.

Harga yang tinggi ini menjadikan masyarakat beralih ke daging ayam atau lainnya. Sementara para pedagang harus gigit jari karena dagangannya tak laku. Maka beberapa hari pekan lalu para pedagang daging sapi mogok berjualan.

Mereka menuntut pemerintah bertindak menurunkan kembali harga dagang sapi ini. Mereka juga menuntut agar mafia daging dihabisi.

Ada beberapa stakeholder dalam memenuhi permintaan daging sapi di pasar yaitu para feedloter, peternak lokal, pemerintah yang memberikan regulasi, dan pedagang di pasar. Kalau terjadi kekompakan dan tak ada yang berspekulasi maka harga daging bisa stabil hingga Idul Adha nanti.

Karut marut harga daging sapi ini teriadi setelah pemerintah secara tiba-tiba membatasi impor sapi bakalan secara mendadak dari 250 ribu ekor ke 50 ribu ekor. Saat itu Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan stok daging sapi cukup hingga 4 bulan. Ini mengundang pertanyaan besar karena harga daging tak bisa dikendalikan. Dalam waktu bersamaan, para importir ramai-ramai mendesak kran impor dibuka bagi mereka.

”Gonjang-ganjing harga daging sapi, patut diduga dengan kuat karena ulah pedagang besar dan importir, agar pemerintah menambah kuota impor sapi," kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi.

Adanya mafia kartel dalam tata niaga daging sapi ini sudah lama diendus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mantan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas pernah memaparkan populasi sapi potong di Indonesia berdasarkan data yang diperoleh KPK, mencapai 93 persen. Jumlah tersebut seharusnya dapat mencukupi kebutuhan daging dalam negeri. Tapi faktanya, pemerintah malah tetap melakukan impor daging sapi dari luar negeri seperti dari Australia.

KPK juga pernah mendapati temuan adanya daging-daging sapi lokal yang tidak sampai ke Jakarta. Setelah diusut, ternyata ada upaya mencegah suplai daging sapi lokal untuk bisa sampai ke Jakarta. Sebanyak lima Rumah Pemotongan Hewan (RPH) ternyata kosong selama lima tahun. Modus-modus dari mafia kartel daging sapi impor inilah yang membuat harga daging sapi menjadi mahal.

Padahal, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan hampir seluruh sapi impor dinikmati hanya oleh tiga provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Dengan total 69 juta penduduk, ketiga provinsi ini mengonsumsi sekitar 159 ribu ton daging sapi dari total konsumsi nasional sebesar 600 ribu ton per tahun. Sebagai perbandingan, total impor sapi hidup dan daging sapi pada 2014 adalah 120 ribu ton. Pertanyaannya, kenapa harga daging lokal di daerah lain pun merangkak naik tak karuan?

Salah satu modus dari mafia kartel ini, misalnya sejumlah peternak sudah bersiap mengirimkan sapi potong ke Jakarta atau ke Pulau Jawa. Namun karena mafia kartel ini mengetahuinya, mereka berlaku sebagai tengkulak, kemudian diboronglah dengan harga Rp6 juta per ekor. Di Jakarta kemudian dijual lagi menjadi sebesar Rp11-12 juta per ekornya.

Jika sapi potong ini telah tiba di Jakarta, mafia ini sudah membatasinya dengan meminta rumah pemotongan hewan (RPH) untuk tidak menerima sapi potong. Mafia ini memberikan fee lebih besar jika RPH hanya mau menerima sapi impor untuk dipotong di RPH tersebut. Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya Perda (Peraturan Daerah) yang melarang sapi betina untuk didistribusikan ke luar pulaunya. Sedangkan wilayah produksi tidak diarahkan untuk menghasilkan daging beku yang dapat tahan lama.

Dalam kondisi seperti ini, sayangnya pemerintah tak siap. Pemerintah melalui Badan Urusan Logistik (Bulog) berusaha mengintervensi dengan menyelenggarakan operasi pasar daging murah. Namun, operasi pasar itu hingga berita ini ditulis tak berhasil menurunkan kembali harga daging sapi [] emje dari berbagai sumber

Sumber: Tabloid Media Umat edisi 156, Agustus-September 2015

---

Penghapusan DNI Karpet Merah Investasi Asing

Pemerintah Indonesia kembali mengeluarkan paket kebijakan ekonomi. Pada kebijakan ekonomi yang ke-10 ini, pemerintah membuka 100 persen investasi asing bagi 35 bidang usaha yang selama ini masuk dalam kategori Daftar Negatif Investasi (DNI) atau tertutup untuk investasi asing.

Usaha yang dibuka itu mencakup bidang, antara lain jasa penunjang kesehatan, farmasi, pariwisata, industri film, dan pengusahaan jalan tol. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, perubahan kebijakan DNI merupakan yang terbesar dalam 10 tahun terakhir dan diharapkan dapat memberikan dampak yang besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga investasinya tidak turun.

Selain dengan dalih pertumbuhan ekonomi, pencabutan DNI yang berakibat industri bisa dikuasai asing tanpa ada batasan, diharapkan dapat meningkatkan kompetisi dan memberikan dampak terhadap masyarakat. Di antaranya penurunan harga, misalnya, di bidang industri bahan baku obat. Menurut Kepala BKPM Franky Sibarani, dengan dibuka 100 persen penanaman modal asing dalam industri bahan baku obat, maka harga obat diharapkan menjadi lebih murah. Dia menambahkan sudah ada investor bidang farmasi yang menyatakan minatnya, antara lain India, Korea, dan Cina.

Kebijakan ini mendapat kritikan dari berbagai kalangan. Ekonom dari Universitas Sam Ratulangi Manado Agus Tony Poputra, sebagaimana dikutip okezone.com (13/2/2016), menyatakan paket kebijakan itu bisa menjauhkan dari kemandirian ekonomi, bahkan ke depan Indonesia semakin terjajah secara ekonomi dan semakin banyak anak bangsa yang menjadi budak asing di negeri sendiri.

Menurut Agus, ada empat konsekuensi negatif dari investasi asing ini. Pertama, investasi asing akan mengutamakan bahan baku impor terutama dari negara asalnya sehingga terjadi aliran dana ke luar negeri dan nilai tambah domestik yang tidak besar. Sebagai contoh, susahnya pemerintah membujuk Freeport untuk menggunakan produk dalam negeri.

Kedua, bila investasi asing memanfaatkan Indonesia sebagai pasar produknya, maka di masa mendatang semakin banyak uang yang mengalir keluar dari Indonesia dalam bentuk dividen, royalti, dan sebagainya, di luar bahan baku. Ini akan mempengaruhi likuiditas perbankan serta cadangan devisa dalam negeri ke depan.

Ketiga, bila investasi asing berorientasi ekspor, ini juga tidak terlalu memberikan dampak positif yang besar terhadap likuiditas perbankan serta cadangan devisa dalam negeri. Saat ini saja, hanya sebagian kecil hasil ekspor yang masuk ke dalam perbankan domestik karena ditahan di luar negeri terutama di negara asal investor.

Keempat, investasi asing umumnya banyak memberikan kompensasi bagi pekerja asing jauh lebih besar dibanding pekerja lokal pada jabatan atau beban kerja yang setara. Akibatnya tenaga kerja lokal menghadapi ketidakadilan kompensasi dan uang kompensasi itu akan mengalir ke negara asal pekerja asing.

Sementara itu Ketua Lajnah Maslahiyyah DPP HTI Arim Nasim menilai, kebijakan rezim jokowi dengan paket ekonomi yang ke-10 ini kian menunjukkan bahwa rezim Jokowi itu betul-betul rezim yang diperbudak oleh para kapitalis asing sehingga semua kebijakannya hanya untuk memenuhi kepentingan para kapitalis dengan mengabaikan kepentingan rakyat. ”Makin jelas dan gamblang, Jokowi ini menjadi kepanjangan tangan asing," tandas Arim. []

Sumber: Tabloid Media Umat edisi 169, Maret 2016

---

Tolak Separatisme, Saatnya Tegas!

 

Belasan ribu warga Papua turun ke jalan untuk menuntut pembubaran organisasi separatis Komite Nasional Papua Barat (KNPB). ”Segera bubarkan KNPB! Kalau tidak, jangan salahkan massa yang bertindak!" ujar salah seorang orator di depan para anggota DPRD Papua, Rabu (2/6/2016) siang di Jayapura.

Massa juga menuntut pemerintah agar mengusut tuntas semua pejabat yang terlibat. “Usut tuntas eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang terlibat langsung memberikan dukungan kepada KNPB! Siapapun orangnya dan apapun jabatannya," pekik sang orator.

Dalih adat, yang biasa digunakan KNPB untuk upaya separatis juga disinggung massa. ”Jangan mengotori nama adat, demi referendum!" tegas orator.

Paginya, massa berkumpul di Lapangan Trikora, Abepura. Panitia acara pun sengaja mensetting dengan mendirikan panggung, selain dipakai untuk orasi sekaligus memberikan arahan agar pelaksanaan aksi ini bisa berjalan dengan tertib. "Kurang lebih diikuti belasan ribu massa yang berasal dari wilayah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom,” ujar panitia.

Bukan hanya perwakilan dari tokoh-tokoh masyarakat, dalam aksi itu tampak pula orasi dari TNI dan Polri. Kemudian massa konvoi menggunakan sepeda motor ke Gedung DPRD Papua.

Dalam pantauan Media Umat, sempat terjadi insiden pemukulan yang dilakukan oleh peserta kepada salah seorang pengguna kendaraan bermotor yang melintasi jalannya aksi di Lapangan Trikora. Pasalnya, pengguna jalan yang diduga pro KNPB tersebut meneriakkan kata-kata cacian terhadap massa. Hal ini memicu kemarahan beberapa peserta yang mendengarkan langsung. Yang kemudian terjadi upaya pengejaran serta dihadang oleh massa lainnya. Sebelum menjurus pada tindakan yang lebih berbahaya, beberapa peserta lainnya langsung berusaha melerai.

Sebelumnya aksi serupa dilakukan oleh sejumlah masyarakat asli Kokoda, Sorong, Papua Barat yang menolak Gerakan Separatis Papua Merdeka dan menolak kehadiran organisasi yang gencar mengopinikan pemisahan Papua dari Indonesia yaitu KNPB dan Gerakan ULMWP. Aksi mereka berlangsung di Komplek Kokoda, Kota Sorong, Sabtu 28 Mei 2016. Aksi demo dan deklarasi itu dipimpin oleh Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kota Sorong, Esau Gogoba.

Dalam deklarasi tersebut mereka menghimbau masyarakat Sorong untuk berhati-hati terhadap propaganda pecah-belah yang dilakukan oleh kelompok separatis yang telah meresahkan dan mereka berharap agar aparat pemerintah dan keamanan bertindak tegas terhadap siapapun yang mengusik keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Sorong..

Usai deklarasi penolakan KNPB dan ULMWP, masyarakat Kokoda yang dipimpin oleh Esau membentangkan beberapa spanduk yang bertuliskan, "ULMWP dan KNPB apa yang telah kau perbuat untuk anak adat. Hentikan penipuan dengan mengatasnamakan adat untuk kepentingan pribadi".

Meski sudah jelas organisasi KNPB-lah yang gencar mengopinikan propaganda separatisme dan masyarakat banyak yang menolak KNPB, akan tetapi belum terlihat jelas tindakan dari pemerintah untuk menindak organisasi tersebut.

Seperti yang diutarakan oleh pengamat politik internasional Budi Mulyana (Aktivis HTI) yang menilai pemerintah tidak menyadari kasus separatisme ini. ”Pemerintah Indonesia semestinya menyadari hal ini. Dan menjadikannya untuk lebih tegas lagi dalam penanganan separatisme di Papua,” ujarnya.

"Demo penolakan terhadap KNPB dan ULMWP oleh masyarakat adat Sorong Papua menunjukkan bahwa ada kepentingan di balik isu separatisme Papua dari Indonesia,” ungkap Budi.

Ia juga menilai bahwa masyarakat sebetulnya sudah sadar ada kepentingan pribadi di balik separatisme tersebut, "Bahkan disebut bahwa hal itu adalah kepentingan pribadi. Yang kalau kita melihat kiprahnya, tentunya disupport oleh kepentingan asing,” katanya.

Melihat latar belakang KNPB, memang terlihat ada campur tangan asing dalam upaya separatisme, dilihat dari dukungan untuk KNPB dari deklarasi London yang membahas tentang kemerdekaan Papua Barat, yang dihadiri oleh pimpinan negara-negara Pasifik.

Budi juga menegaskan jika masyarakat sudah mendukung, tidak ada toleransi lagi untuk asing. "Tidak ada alasan untuk tunduk pada tekanan asing dan antek-anteknya, ketika masyarakat Papua mendukung utuhnya negeri ini," pungkasnya. []

Bacaan: Tabloid Media Umat edisi 176, Juni-Juli 2016

---

Lirik Tawaran Bank Dunia, Jokowi Mau Ngutang Lagi

Masih ingat kritik Jokowi terhadap Bank Dunia dalam peringatan Konferensi Asia Afrika ke-60 April lalu? Lembaga seperti IMF, Bank Dunia, dan ADB, menurut Jokowi, tidak memberikan solusi bagi persoalan ekonomi global.

Tak sampai sebulan World Bank alias Bank Dunia, pertengahan Mei 2015 lalu datang. Delegasi Bank Dunia yang dipimpin oleh Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim menawarkan pinjaman hingga 11 milyar dolar AS atau sekitar Rp143 trilyun (kurs Rp13.000) kepada rezim Jokowi.

Seperti yang sudah-sudah, Bank Dunia memuji pertumbuhan ekonomi Indonesia yang secara rata-rata tumbuh 6 persen dalam 10 tahun terakhir. Indonesia juga telah berhasil memangkas separuh jumlah penduduk yang menderita kemiskinan ekstrim dalam 15 tahun ke angka 11,3 persen.

“Kami ingin mewujudkan salah satu komitmen pendanaan kami yang terbesar di dunia untuk Indonesia melalui kantor perwakilan Jakarta. Kami ingin berbagi dengan Indonesia akan pengetahuan global dan keahlian teknis kami di berbagai sektor seperti energi, kesehatan, pendidikan, ekonomi maritim sampai ke pelayanan masyarakat di daerah,” kata Kim di Istana Kepresidenan,Jakarta, Rabu (20/5/2015).

Lupa terhadap janji kampanyenya yang tak akan mengambil utang luar negeri baru, pemerintah pun tergiur dengan tawaran tersebut. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menegaskan Indonesia untuk tahun 2015 baru akan menggunakan fasilitas pinjaman dari Bank Dunia tersebut sebesar 1 milyar dolar "Itu rencana pinjaman, kita akan pakai sesuai kebutuhan," kata Bambang.

Pendanaan senilai milyar dolar tersebut merupakan plafon yang ditawarkan oleh Bank Dunia. Adapun penarikannya sesuai dengan kebutuhan dalam tiga atau empat tahun ke depan. "Bukan untuk tahun ini,” katanya.

Ia mengatakan, pemerintah masih membuka peluang untuk menarik pinjaman dari lembaga multilateral. ”Selama masih defisit (anggaran), tidak mungkin kita tidak berutang,” ujarnya.

Dampak Utang

Utang pemerintah mengalami peningkatan yang cukup signifikan di awal tahun 2015. Pada Januari 2015, utang pemerintah mencapai Rp2.702,29 trilyun. Jumlah utang pemerintah pada Januari 2015 itu berarti bertambah hampir Rp100 trilyun, dibandingkan utang per akhir Desember 2014 yang tercatat sebesar Rp2.604,93 trilyun. Bahkan tahun ini pemerintah Jokowi telah berancang-ancang untuk berutang sebesar Rp451,8 trilyun, melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

Padahal, utang itu mengandung bahaya. Semua utang itu mengandung bunga/riba. Semakin banyak utang maka bunganya akan mencekik. Siapa yang harus membayar? Ya rakyat. Selain itu, dampak yang paling hakiki dari utang tersebut yaitu hilangnya kemandirian akibat keterbelengguan atas keleluasaan arah pembangunan negeri, oleh si pemberi pinjaman. Pemerintah akan didikte oleh pemberi pinjaman, dan ini telah terbukti selama ini.

Abdurrahaman al-Maliki dalam bukunya Politik Ekonomi Islam, mengungkap bahaya besar utang luar negeri yakni, menurunkan eksistensi negara dan menjadi jalan penjajahan, masuknya ahli-ahli asing, meningkatkan ketergantungan kepada negara donor, sebagai senjata politik (as silah as siyasi) negara-negara kapitalis kafir Barat kepada negara-negara lain untuk memaksakan kebijakan politik, dan ekonomi. Utang luar negeri inipun sebenarnya sangat melemahkan dan membahayakan sektor keuangan (moneter) negara pengutang.

Semakin jelas, ke mana arah negeri ini akan dibawa oleh rezim Jokowi. Kapan kita akan mandiri? []

Sumber: Tabloid Media Umat edisi 152, Juni 2015

---

Pemerintah Tak Serius Atasi Pembakaran Hutan

Pemerintah Tak Serius Atasi Asap

Sumatera Selatan

Kabut asap di Sumatera Selatan sudah menjadi rutinitas tahunan setiap musim kemarau. Hal ini dipicu oleh kebiasaan masyarakat membakar semak belukar dalam kegiatan pembukaan lahan untuk dijadikan perkebunan. Namun yang paling besar menyumbang asap adalah pembakaran lahan di areal konsesi perusahaan perkebunan dan Hutan Tanaman Industri yang kebanyakan berada di lahan gambut.

Perusahan yang beroperasi di lahan gambut biasanya membuat kanal-kanal untuk mengurangi kandungan airnya agar bisa ditanami. Akibatnya ketika musim kemarau gambut tidak lagi memiliki kandungan air. Gambut yang tersusun dari sisa-sisa tanaman yang tertimbun ribuan tahun jadi lebih mudah terbakar ketika kondisi kering.

Parahnya lagi kebakaran di lahan gambut bukan hanya terjadi di permukaan tetapi menjalar sampai kedalaman satu meter. Beda dengan kebakaran di permukaan yang relatif mudah dipadamkan, kebakaran di lapisan bawah akan sulit dipadamkan meski sudah disiram dengan bom air dari helikopter.

Akibat kebakaran lahan, setiap pagi kabut asap tebal menyelimuti kota Palembang. Asap mulai menipis sekitar pukul 08.00-09.00 pagi kemudian di sore hari sekitar pukul 17.00 asap kembali pekat hingga pagi hari. Bukan hanya asap yang dihadapi warga, asap juga seringkali disertai abu bekas kebakaran. Jarak pandang di pagi hari sekitar 100 meter menyebabkan penerbangan di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II terganggu meski tidak sampai lumpuh. Kabut asap juga telah merenggut nyawa seorang bayi berusia 28 hari bernama M Husein Saputra yang terjangkit radang paru-paru.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan, penderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) bulan Oktober 2015 sebanyak 6.398 orang di Palembang sendiri sebanyak 3.281 orang. Sedangkan bulan September 2015 tercatat 26.462 se-Sumsel dan Palembang selama bulan September 2015 15.474 penderita.

Menyikapi kondisi kabut asap, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kota Palembang menyelenggarakan Tabligh Akbar dan Shalat Istisqa pada Ahad, (4/10) bertempat di halaman Rumah Dannis Jl. Basuki Rahmat Palembang. Shalat lstisqa diikuti sekitar 300-an umat Islam. Shalat Istisqa adalah cara non teknis agar Allah SWT segera menurunkan hujan untuk memadamkan api yang membakar hutan sejak Juni 2015.

Dalam khutbah Istisqa, Ketua Lajnah Maslahiyah DPP HTI Arim Nasim mengajak umat Islam untuk instropeksi diri serta menyadari terjadinya kemarau panjang dan bencana kabut asap adalah akibat dosa-dosa yang kaum Muslimin kerjakan di antaranya dosa tidak menegakkan syariah Islam dalam naungan khilafah.

Sedangkan Ketua HTI Sumsel Mahmud Jamhur sangat menyesalkan ketidakseriusan pemerintah daerah dan pemerintah pusat mengatasi kabut asap. Hal ini terlihat dari belum ditetapkannya kabut asap menjadi bencana nasional, padahal jelas bencana asap sudah meluas di Sumatera dan Kalimantan bahkan sampai ke luar negeri. Karena belum menjadi bencana nasional biaya penanganannya pun tidak maksimal. Perhatian pemerintah berbeda jika yang menjadi permasalahan menyangkut kepentingan para kapitalis.

Dari sisi ruhiyah, Mahmud menilai tidak ada upaya pemerintah untuk mengajak masyarakat bertaubat, dan berdoa agar diturunkan hujan melalui shalat Istisqa. Penyelenggaraan shalat Istisqa yang dilakukan masyarakat hanya bersifat spontan dan sporadis.

Lebih lanjut Mahmud mengatakan bahwa persoalan kabut asap erat kaitannya dengan penerapan sistem ekonomi kapitalis yang melegalkan swasta bahkan asing mendapatkan konsesi ratusan ribu hektar untuk mengolah lahan gambut menjadi perkebunan. Padahal berdasarkan karakteristiknya lahan gambut tidak boleh kering. Adanya konsesi itu menjadi dasar para perusahaan untuk mengeksploitasi lahan gambut dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya.

Untuk itu HTI Sumsel mendesak pemerintah baik daerah maupun pusat agar serius menangani kabut asap sampai tuntas dengan mengerahkan tenaga, teknologi dan dana secara maksimal. “Terkait izin operasi perusahaan di lahan gambut sudah seharusnya dicabut permanen. Lalu lahan gambut yang ada dijadikan kawasan lindung,” tegasnya.

Terakhir Mahmud mengatakan adanya bencana asap sebagai akibat keserakahan kapitalis harus diakhiri dengan menerapkan sistem ekonomi Islam. Dalam sistem lslam pengelolaan hutan tidak boleh diserahkan kepada swasta karena termasuk kepemilikan umum.

”Akan tetapi sistem ekonomi Islam hanya bisa diterapkan jika negaranya berdasarkan ideologi Islam yaitu Khilafah Islamiyah," pungkasnya. []

Riau

Akibat negeri ini salah pilih sistem untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, hutan yang menurut Islam merupakan milik rakyat dan wajib dikelola oleh negara pun malah diserahkan kepada swasta bahkan asing tak terkecuali di Riau. Celakanya para kapitalis yang mendapat konsesi ratusan ribu hektar tersebut malah membakar hutan untuk membuka lahan baru sehingga terjadilah kebakaran berkepanjangan.

Hutan Riau itu milik rakyat jadi sudah seharusnya hutan itu dikembalikan kepada rakyat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bukan malah diserakan kepada korporasi apapun alasannya. 10 perusahaan yang terlibat harus hengkang.

Massa aksi juga menyeru kepada seluruh rakyat Riau dan Pemerintah untuk kembali kepada sistem Islam dengan bersungguh-sungguh menjalankan dan menerapkan hukum-hukum Islam dalam mengelola hutan dan negeri ini, sehingga negeri ini menjadi negeri baldatun toyyibatun warobbur ghoffur. Dan itu semua akan terwujud dalam naungan Khilafah Islamiyah.

Bacaan: Tabloid Media Umat edisi 160, Oktober-Nopember 2015

---

Neoliberalisme Lebih Bahaya dari Penjajahan Belanda

Lebih Bahaya dari Penjajahan Belanda

Pelan tapi pasti asing masuk dan menguasai Indonesia. Kekuatan ekonomi Indonesia yang begitu lemah dan ketiadaan konsep pembangunan yang jelas membuat situasi negeri ini tambah buruk. Tanpa sadar justru pemerintah sendiri yang menyerahkan pengaturan negeri ini kepada asing. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Benarkah kita terjajah? Ikuti wawancara wartawan Media Umat Joko Prasetyo dengan Salamuddin Daeng, peneliti dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI). Berikut petikannya.

Mengapa Indonesia kini di ambang krisis ekonomi?

Memang ada situasi internal kita yang sangat buruk. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Pertama, kondisi di dalam neraca transaksi berjalan kita mengalami defisit yang luar biasa besar, sekitar USD 27 milyar dalam setahun. Itu tidak bisa ditutupi dengan surplus perdagangan kita yang sangat kecil.

Dalam transaksi berjalan juga ada pendapatan primer. Tahun lalu sekitar USD 29 milyar. Jadi sekitar hampir mendekati Rp 400 trilyun kalau dikurskan dengan Rp 14 ribu per USD 1. Itu menguras sumber keuangan dalam negeri karena itu adalah akibat dari aliran keuntungan modal asing yang melakukan investasi di Indonesia dan pembayaran bunga utang dan cicilan pokok.

Sehingga secara fundamental kita mengalami arus keluar modal yang sangat besar dan itu tidak tergantikan. Dalam sistem seperti ini, ada dua yang bisa menggantikan. Mendapatkan lagi investasi asing secara besar-besaran atau mendapatkan utang luar negeri secara besar-besaran. Akan tetapi jika hal itu terjadi, itu akan menjadi beban bagi generasi mendatang.

Selanjutnya?

Kedua, kita mengalami masalah kelemahan ekonomi secara makro yang ditandai dengan inflasi yang tinggi, daya beli yang rendah, dan penyerapan tenaga kerja yang sangat rendah. Padahal perusahaan-perusahaan yang ada umumnya meminjam utang luar negeri. Swasta utangnya besar sekali sekitar USD 100 milyar. Itu nanti kalau penerimaan di dalam negeri ini menurun maka otomatis akan mempengaruhi kemampuan mereka membayar utang dan bunga baik dalam jangka pendek maupun panjang.

Hal ini juga membuat penerimaan pajak yang semakin menurun di tengah upaya pemerintah memburu pajak secara besar-besaran karena target kenaikan pendapatan pajaknya 30 persen untuk tahun ini. Untuk mencapai target sebesar itu, pemerintah akan berburu luar biasa dan itu akan semakin menekan kegiatan ekonomi rakyat di dalam negeri.

Nah, itu semua membuat para calon investor menjadi enggan berinvestasi di lndonesia. Mereka beralasan untuk apa berinvestasi di Indonesia sementara rakyatnya tidak mampu beli.

Ketiga, rendahnya efektivitas penyerapan anggaran pemerintah. Sayangnya itu terjadi karena masalah-masalah yang dibikin oleh pemerintah sendiri. Misalnya, perubahan nomenklatur kabinet, lelang jabatan di dalam kabinet, pilkada-pilkada. Itu semua membuat politik menjadi sangat crowded, butuh perhatian yang sangat ekstra sehingga untuk memikirkan masalah-masalah ekonomi riil tersendat.

Kalau faktor dari luar negeri juga ada?

Faktor dari luar yaitu penguatan dolar Amerika (USD) kepada hampir seluruh mata uang dunia. Menguatnya USD semakin memperlemah rupiah yang memang secara internal sudah buruk. Karena rupiah ini kan melemah dengan semua mata uang asing, bahkan dengan Irak, dolar Australia, dolar Singapura, Thailand dan semua mata uang Asia. Ditambah lagi dengan menguatnya USD karena digunakan sebagai alat transaksi internasional. Kita kalau jual beli dengan negara mana saja kan pakai dolar, itu yang membuat rupiah semakin tertekan dan tidak ada harapan.

Mengapa masuknya tenaga kerja asing semakin masif?

lni berkaitan dengan investasi dari negara mereka berasal. Pemerintah memang mendorong tenaga asing masuk ke Indonesia karena berharap dengan demikian akan masuk pula investor asing. Jadi dengan kata lain, didorongnya tenaga asing masuk ke Indonesia sebagai pemancing masuknya modal asing. Nanti ketika modal dan tenaga asing masuk bersamaan, jelas tidak lagi membawa manfaat bagi kepentingan nasional karena uang yang masuk akan diserap negara asing itu sendiri. Uang dari investor asing, barang baku impor sekarang ditambah lagi tenaga juga impor. Jadi tidak menyisakan apa-apa bagi kita kecuali pajak yang dibayarkan kepada pemerintah.

Pajak untuk membangun negara?

Bukan, tapi untuk membayar utang dan bunga yang semakin membesar kepada asing, sama dengan bohong.

Selain inflasi, apa pula yang membuat utang luar negeri semakin membengkak?

Pemerintah ugal-ugalan mencari utang dalam rangka membiayai defisit di dalam neraca berjalan.

Mengapa pula kepemilikan properti asing semakin menjamur?

Itu ada kaitannya dengan investasi asing. Kemudian arus tenaga kerja asing. Pemerintah berharap tenaga kerja asing membeli properti-properti itu. Asing yang membeli properti ini bisa menggadaikan propertinya untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Secara otomatis, asinglah yang memiliki ekonomi kita. Ya, lama-lama negara kita ini menjadi negara asing.

Akar masalah dari semua itu karena diterapkannya liberalisasi gaya baru (neoliberalisme) dan dibiarkannya penjajahan gaya baru (neoimperialisme)?

Oh iya, neoliberalisme memang melegalkan seluruh sektor-sektor strategis kita dikuasai asing. Seperti listrik, BBM, jalan tol maupun tol laut, kapal-kapal laut, properti, dll. kini dikuasai asing. Sehingga swasta dalam hal ini asing, dapat dengan leluasa mengendalikan dengan kata lain menjajah politik, ekonomi dan budaya kita.

Apa bahayanya bila neoliberalisme dan neoimperialisme tetap bercokol di Indonesia?

Lebih berbahaya daripada penjajahan (imperialisme) Belanda dulu.

Mengapa?

Kalau dulu Belanda hanya mengangkut rempah-rempah, tetapi neoimperialisme mengangkut semuanya. Rempah-rempah diangkut, uang diangkut, emas diangkut, minyak diangkut, dan seterusnya. Lalu kita, tinggal membayar utang dan bunga. Sehingga semua sumber-sumber kehidupan kita bergantung kepada negara lain. Kita jadi numpang di negeri sendiri, bahkan seperti budak di negeri sendiri. Tapi kalau budak masih mending ya, dikasih tempat tinggal sama tuannya, tapi kita nanti lebih parah dari itu, kita akan tersingkir karena tidak mempunyai tempat tinggal. []

Sumber: Tabloid Media Umat edisi 157, September 2015

---

Mengikuti Arahan Kafir Penjajah Blokir Dakwah Islam

Jokowi Mengikuti Arahan Negara Kafir Penjajah

Amerika dan kafir penjajah lainnya menginginkan penghancuran Islam dan menghalangi perjuangan kebangkitan Islam, karena mereka tahu musuh yang sebenarnya dari neoliberalisme dan neoimperialisme adalah Islam. Namun sayangnya Presiden Jokowi yang mengaku beragama Islam, dipilih oleh rakyat yang mayoritas Muslim, digaji dari pajak rakyat yang mayoritas Muslim, justru malah tunduk pada perintah kafir penjajah. Mengapa bisa begitu? Lantas apa yang harus umat lakukan? Temukan jawabannya dalam wawancara wartawan Media Umat Joko Prasetyo dengan Ketua DPP Hizbut Tahrir In donesia (HTI) Rakhmat S Labib. Berikut petikannya.

Bagaimana pendapat Ustadz tentang pemblokiran sejumlah situs Islam online?

Tindakan pemerintah itu jelas menunjukkan kesewenang-wenangan rezim. Memang sebagian situs itu akhirnya dibuka. Akan tetapi, itu dilakukan setelah mendapatkan protes keras dari umat, ormas, dan tokoh Islam. Andai tidak ada protes, pemblokiran itu akan terus berlangsung. Bahkan bisa jadi yang diblokir akan terus bertambah.

Mengapa akan terus bertambah?

Karena kritera radikal yang dirumuskan BNPT sangat bias dan tidak jelas. Di antara kriteria radikal yang disebut BNPT adalah memaknai jihad secara terbatas. Apakah ketika memaknai jihad sebagai perang di jalan Allah SWT disebut sebagai radikal? Kalau benar, akan ada banyak situs yang diblokir. Bahkan, ada banyak buku dan kitab fiqih yang harus diberangus karena dianggap mengajarkan radikalisme.

Di samping itu, dengan kriteria yangi bias dan tidak jelas bisa digunakan pemerintah untuk memblokir situs mana saja yang tidak sejalan dengan kepentingan politik penguasa.

Maka kita bisa melihat, yang ditarget adalah situs Islam. Buktinya, situs bukan Islam, seperti situs komunis dan lainnya tidak diblokir.

Direktur Deradikalisasi BNPT Irfan Idris juga menyatakan bahwa yang diblokir itu yang menjelek-jelekan Presiden Jokowi dan sistem yang berlaku...

Banyak sekali situs yang mengungkap kejelekan Jokowi, bukan hanya situs-situs Islam, tetapi mengapa yang diblokir hanya situs Islam? Ini makin menunjukkan bahwa, yang menjadi target pemblokiran adalah situs Islam. Bahkan, Islamnya itu sendiri!

Nah, kalau ada media yang mengungkap kejelekan pemerintah, justru semestinya pemerintah bercermin diri, apakah yang dinyatakan media itu benar atau tidak. Menurut saya, yang dilakukan media bukanlah menjelek-jelekkan Jokowi. Kalau menjelek-jelekkan itu artinya rezim ini baik, namun diberitakan jelek. Padahal faktanya, rezim ini memang bermasalah. Kebijakannya banyak membuat rakyat menjadi menderita . Anehnya, justru banyak menguntungkan asing, seperti mengizinkan Freeport untuk mengekspor dalam bentuk konsentrat, padahal itu jelas-jelas dilarang oleh undang-undang. Oleh karena itu, yang benar bukan menjelek-jelekkan, tetapi mengungkap kejelekannya. Kalau tidak ingin diberitakan kejelekannya ya jangan bertindak jelek!

Itu terkait dengan mengungkap kejelekan rezimnya. Kalau terkait dengan kejelekan sistemnya?

Ya, ya harus diungkap. Jokowi melakukan tindakan itu kan berdasarkan sistem yang diberlakukan. Bahkan aspek sistemnya ini harus lebih diungkap dan ditunjukkan kebobrokannya. Sistem demokrasi dan liberalisme itulah yang jelas-jelas membuat rakyat negeri ini menderita, menyebabkan kekayaan alamnya dijarah, dan mengokohkan penjajahan oleh Amerika dan negara-negara kafir penjajah lainnya. Ini harus diungkap kebobrokannya, agar rakyat menjadi sadar. Sebab kalau sistem bobroknya tidak diganti, hanya ganti pemimpin saja, ya tidak akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik.

Maka umat ini harus sadar, penguasa juga harus sadar bahwa sistem bobrok inilah yang membuat pengelolaan negara ini gagal, tidak bisa mengurus rakyat dengan benar. Lha, masak kalau mengungkap fakta seperti itu disalahkan? Maka, semestinya berterima kasih kepada yang melakukan kritik itu.

Pemblokiran tersebut menunjukkan sikap rezim yang lslamophobia?

Ya, jelas sekali. Tidak bisa diingkari, semua situs yang diblokir adalah situs Islam. Apakah isinya semuanya sampah yang membahayakan sehingga harus diblokir? Lalu mengapa sikap tegas tidak dilakukan terhadap situs komunis, situs yang mendukung separatisme, situs porno dan situs rusak lainnya? Itu semua menunjukkan bahwa pemblokiran itu didasarkan pada lslamophobia, kebencian mereka terhadap Islam.

Di samping itu, bukan sekali ini saja rezim Jokowi menunjukkan sikap lslamophobia. Sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja melarang guru agama dari luar negeri. Alasannya, guru-guru tersebut dikhawatirkan menebar benih radikalisme. Ini jelas mengada-ada. Kalau itu dianggap ancaman, mengapa guru-guru lain yang mengajarkan demokrasi, kapitalis, HAM, dan semacamnya tidak dipersoalkan? Padahal semua itu adalah warisan penjajah yang membuat rakyat ini menderita, membuat negeri ini terancam, bahkan terjajah oleh neoliberalisme dan neoimperialisme.

Apakah isu radikalisme juga alat propaganda Barat untuk menjegal kebangkitan Islam?

Ya, jelas itu. Yang mereka inginkan adalah menghancurkan Islam, menghancurkan perjuangan kebangkitan Islam, karena mereka tahu musuh yang sebenarnya dari neoliberalisme dan neoimperialisme adalah Islam.

Jadi sebenarnya yang ingin mereka berangus itu lslam. Tetapi kalau langsung menyatakan ”kami ingin memerangi lslam” tentu saja akan mendapatkan perlawanan dari seluruh umat Islam.

Oleh karena itu, mereka membuat kategori-kategori moderat, radikal, tradisional, fundamentalis dan lain sebagainya. Lalu mengadu-domba sesama umat Islam yang telah dikategorikan tadi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memuluskan agenda Barat agar penjajahan mereka atas dunia Islam tetap langgeng.

Kaitannya antara propaganda Barat dengan tindakan pemerintah Indonesia?

Kalau kita lihat sejak awal, pemerintah Indonesia memerangi teroris itu kan hanya mencontek atau mengerjakan tugas dari Amerika saja. George Bush dulu menyatakan ”Anda bersama kami atau bersama teroris.” Dengan kata lain Bush membagi dunia menjadi dua, bila negara-negara yang ada tidak bersama Amerika maka dituduh bersama teroris. Kemudian itu diikuti berbagai negara termasuk Indonesia. LaIu berbagai terminologi dan ajaran Islam seperti "kafir harbi”, "jihad", dikait-kaitkan dengan teroris.

Agenda itu juga dengan jelas disampaikan Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry ketika hadir dalam pelantikan Jokowi jadi presiden. Dalam republika.co.id pada 20 Oktober 2014 yang berjudul Ini Tujuan Kerry Hadiri Pelantikan Jokowi. Di situ ditegaskan bahwa Kerry menginginkan Indonesia sebagai negeri Muslim terbesar memimpin perang melawan radikalisme Islam. Tidak cukup disebut radikalisme! tetapi radikalisme Islam! Jelas Islam yang dibidik.

Sungguh kita sayangkan rezim Jokowi mengikuti petunjuk dan arahan negara kafir penjajah, AS. Apakah dia lupa bahwa dirinya adalah penguasa di negeri Muslim, mengaku beragama Islam, dipilih oleh rakyat yang mayoritas Muslim, digaji dari pajak rakyat yang mayoritas Muslim, namun justru malah tunduk pada perintah kafir penjajah.

Maka umat harus segera sadar, bahwa pemimpinnya terbukti sebagai antek neoimperialisme. Oleh karena itu, seluruh komponen umat Islam harus merapatkan barisan melawan setiap upaya menghacurkan Islam. Di samping itu, kita harus bangkit dan berjuang untuk tegaknya syariah dalam naungan khilafah. Hanya dengan itu semua persoalan yang kini membelit umat Islam dapat terselesaikan.[]

Sumber: Tabloid Media Umat edisi 149, April 2015

---

Republik Negara Sistem Menyimpang

 

Republik Negara Sistem Menyimpang

unduh Buku-Buku Supremasi Ideologi Islam

Sistem republik juga gagal menghilangkan praktik oligharki, yakni saat kekuasaan dikuasai oleh kaum elit. Dalam praktik sistem republik di manapun, kekuasaan tetap dipegang oleh kaum elit yaitu para kapitalis, elit partai dan kelas politik. Hal itu sangat kentara. Penguasa dan politisi di negara sistem republik manapun selalu berasal dari dinasti kelas berkuasa secara politik dan ekonomi.

Sangat berbahaya jika kemudian ada sebagian kaum Muslim berpendapat bahwa sistem republik itu gagal hanya dari segi praktiknya, sedangkan secara konsep sudah baik. Ujung-ujungnya mereka berpendapat bahwa agar sistem republik bisa berjalan dengan baik dan sesuai ide dasar konsep sistem republik maka diperlukan orang-orang yang amanah untuk menjalankan sistem tersebut. Jelas, ini adalah pola pikir yang keliru dan menyesatkan umat. Pasalnya, umat digiring hanya untuk memilih orang (wakil rakyat dan penguasa), bukan memilih sistem yang benar dan baik. Mereka tetap dipaksa memilih sistem republik yang nyata-nyata bobrok.

Padahal apa yang menimpa umat ini bukan hanya disebabkan orang-orang yang tidak amanah, namun juga disebabkan oleh penerapan sistem republik yang bobrok. Sistem republik merupakan buah dari akidah sekularisme yang lahir pada akhir abad 18 & 19 Masehi, yakni akidah yang memisahkan agama dari urusan kehidupan. Sekularisme inilah yang yang menjadi pangkal kerusakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sekularismelah yang melahirkan tatanan ekonomi yang kapitalistik, perilaku politik yang oportunistik, budaya hedonistik, kehidupan sosial yang egoistik dan individualistik, sikap beragama yang sinkretik serta sistem pendidikan yang materialistik.

Fakta juga menunjukan, rezim dan pemimpin di negeri ini sudah berkali-kali silih berganti, namun ternyata tetap tidak membuat negeri ini maju; makmur, sejahtera, aman tenteram dan damai. Ini menunjukan bahwa persoalan yang mendera umat bukan hanya masalah personal saja, melainkan juga masalah sistem. Jika hanya ingin mencari orang-orang yang amanah untuk duduk di sistem pemerintahan sistem republik yang rusak, ibarat kata, masuknya orang-orang "shalih" ke dalam sistem yang salah (baca: sistem kufur), bisa diibaratkan seperti a good driver riding a bad car (sopir yang baik mengemudikan mobil rusak). Sehebat apapun pengemudi tersebut, jika mobilnya rusak, bisa menyebabkan dia celaka. Karena itu, yang harus dilakukan adalah mengganti mobil rusak tersebut dengan mobil yang baik.

Dengan kata lain, saat ini diperlukan kesungguhan untuk mewujudkan sistem yang baik, bukan sekadar para pemimpin yang baik. Sistem ini harus mampu menyelesaikan seluruh masalah manusia. Sistem yang baik tentu berasal dari Zat Yang Mahabaik. Dialah Allah SWT.

Islam berbeda dengan ideologi Kapitalisme-sekular yang melahirkan sistem republik modern. Dalam sistem republik, aturan/hukum yang dibuat untuk mengurusi rakyat bersumber dari akal manusia yang serba lemah dan terbatas. Sebaliknya, dalam sistem Islam, sumber hukum untuk mengatur kehidupan manusia berasal dari Zat Yang menciptakan akal manusia. Dialah Allah SWT, Pencipta alam semesta, manusia dan kehidupan ini. Sebagai Pencipta, Allah SWT adalah Zat Yang Mahatahu atas ciptaan-Nya. Hanya Allah Yang Mahatahu tahu apa yang terbaik untuk manusia. Untuk itulah Allah SWT menurunkan syariah Islam —yang mengatur segala aspek kehidupan manusia— demi kebaikan mereka.

Jalan perubahan hakiki demi kemaslahatan umat hanya ada pada Islam. Ketika Islam menurunkan aturan yang sempurna, yakni syariah Islam, Islam pun memberikan cara agar aturan tersebut dapat terlaksana secara sempurna (kaffah). Di situlah pentingnya Khilafah, yakni sistem pemerintahan Islam. Persoalannya adalah bagaimana thariqah atau jalan yang sahih untuk mewujudkan Khilafah itu jika tidak menggunakan jalan sistem republik?

Sebagai Muslim, kita meyakini bahwa sebaik-baik uswah (panutan) adalah Rasulullah Muhammad saw. (QS al-Ahzab [33]: 21). Karena itu kitapun wajib terikat dengan thariqah (metode) dakwah beliau dalam mewujudkan kekuasaan Islam.

Pemilu mendatang adalah bagian dari sistem republik untuk memilih anggota legislatif dan presiden. Pemilu sebagai bentuk wakâlah hukumnya mubah, tetapi tetap dengan catatan: untuk apa Pemilu tersebut diselenggarakan? Bila dalam kerangka dan untuk tegaknya syariah dan kepemimpinan Islam, hukumnya boleh, dan demikian sebaliknya. Proses politik yang diselenggarakan untuk mengokohkan kerangka sistem politik sekular itu tidaklah sesuai dengan Islam, karena Islam mewajibkan penegakkan sistem Islam, yakni Khilafah yang di dalamnya diterapkan syariah Islam secara kaffah.

Masalah mendasar pada sistem republik ialah kedaulatan (as-siyadah) yang berkaitan dengan sumber hukum. Sistem ini menetapkan kedaulatan ada di tangan rakyat (as-siyadah li asy-sya’bi). Rakyat kemudian mewakilkan kepada wakil rakyatnya di parlemen untuk membuat hukum. Lalu lahirlah hukum-hukum buatan manusia. Padahal dalam sistem Islam, kedaulatan berada di tangan syariah (as-siyadah li asy-Syari), yang sumber hukumnya adalah al-Quran dan as-Sunnah.

Berjuang lewat parlemen dalam sistem republik memaksa umat Islam untuk menandingi Allah SWT dalam membuat hukum. Padahal hak membuat hukum adalah milik Allah SWT (QS al-An’am [6]: 57).

Jika para anggota parlemen tetap melakukan legislasi undang-undang yang bukan berasal dari Allah SWT, mereka bisa mendapat gelar kafir, fasik atau zalim (QS al-Maidah [5]: 44, 45, 47).

Ibnu Abbas mengatakan, “Siapa saja yang mengingkari apa saja yang Allah ‘Azza wa Jalla turunkan, dia telah kafir. Siapa saja yang mengakui apa saja yang Allah turunkan namun tidak berhukum dengannya (hukum Allah) maka dia zalim dan fasik.” (Ath-Thabari, VI/257).

Sistem republik terbukti tak berpihak kepada umat. Sistem ini sarat dengan kepentingan segelintir manusia sebagai pembuat hukum, terutama kepentingan para kapitalis yang memiliki pengaruh besar dalam pembuatan undang-undang. Slogan kedaulatan di tangan rakyat itu hanyalah ilusi belaka. Nyatanya, para pemilik modal yang berdaulat, sementara umat semakin menderita.

Jalan sistem republik takkan mampu mengantarkan partai Islam pada penegakan syariah Islam secara kaffah. Alasannya di antaranya: Pertama, jalan ini tidak sesuai dengan jalan Rasulullah saw. dan para sahabat. Kedua, kemenangan umat Islam dalam sistem republik tak memiliki pondasi yang kuat untuk menerapkan syariah Islam secara keseluruhan; mudah sekali digoyang oleh kaum liberal dan sekular atas nama sistem republik. Ketiga, jalan ini di-setting oleh Barat untuk dapat melumpuhkan perjuangan Islam.

sistem republik memberikan jalan kepada semua ideologi, termasuk ideologi Islam, tetapi itu semu belaka. Mengapa? Sebab, selalu ada batas-batas tertentu yang tak dapat dilampaui oleh ideologi Islam. Batas ini merupakan garis demarkasi ideologis absolut yang tak mengenal toleransi, yaitu tuntutan penegakan Negara Islam (Khilafah). Jika garis demarkasi ideologis itu masih aman, kelompok dengan ideologi Islam dibolehkan berkembang. Namun, begitu garis “sakral” itu nyaris terlanggar atau terlampaui, sistem republik mempunyai mekanisme politik yang sangat kejam dan brutal untuk memberangus ideologi Islam.

perubahan yang diperlukan umat saat ini bukanlah perubahan kecil yang sekadar mengganti rezim (sosok pemimpin) yang ada, melainkan perubahan sistem menuju tegaknya Negara Islam (Khilafah). Jadi, perubahan yang dituju harus dua-duanya: mengganti pemimpin dan sistemnya. Imam Taqiyuddin an-Nabhani pernah menegaskan, “Umat Islam telah mengalami tragedi karena dua musibah. Pertama: penguasanya telah menjadi antek-antek kafir penjajah. Kedua: di tengah-tengah umat telah diterapkan apa-apa yang tidak diturunkan Allah, yaitu diterapkan sistem kufur.” (Taqiyuddin An-Nabhani, Nida` Har ila al-Muslimin min Hizb at-Tahrir, hlm. 48)

Maka dari itu, perubahan yang diperlukan umat sekarang ini bukanlah sekadar perubahan kecil (mengganti rezim), melainkan perubahan yang besar, yaitu mengganti sistem yang ada menuju Khilafah. Jika dalam perubahan besar ini muncul risiko yang juga besar, tentu itu wajar.

unduh Buku-Buku Supremasi Ideologi Islam

Republik Negara Sistem Rusak

 

Republik Negara Sistem Rusak

unduh Buku-Buku Supremasi Ideologi Islam

utopisnya sistem republik untuk menyejahterakan serta mengatasi problematika umat saat ini karena slogan yang diusungnya yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat tidak akan pernah terwujud. Kekuasaan dan kedaulatan berada di tangan rakyat, artinya manusialah yang membuat hukum untuk diri mereka sendiri yang diwakilkan pada wakil rakyat di legislatif. Padahal manusia ketika membuat hukum pasti hanya akan didasarkan pada akal dan nafsu sehingga memunculkan permusuhan dan perselisihan di antara manusia yang lain.

Saat ini sebagian orang berbicara bahwa sistem republik itu final, bagus dan seolah pilihan terbaik, padahal sejatinya sistem republik itulah yang menjadi penyebab kehancuran bangsa ini

sebagai sebuah sistem pemerintahan, sistem republik bukan berasal dari Islam. Tak hanya itu, konsep yang ditawarkan oleh sistem republik penuh berbagai kebohongan. Bohong besar ketika sistem ini menjanjikan sebuah kesejahteraan. Tak ada kesejahteraan, yang ada hanya kerusakan dan kesengsaraan pada rakyat!

sistem republik tak bisa memberikan kebaikan bagi kehidupan umat manusia. Untuk itu, sistem republik harus diganti dengan sistem pemerintahan yang lain, yakni Khilafah.

sistem republik adalah sistem yang dzalim, sistem yang membuka pintu lebar-lebar hegemoni, dominasi bahkan penjajahan asing kafir dan penyebab utama terjadinya krisis multidimensional.

Dan yang lebih parahnya lagi, sistem republik adalah sistem kufur yang diharamkan oleh syara’. Karena sistem republik adalah sistem yang menghalalkan yang diharamkan Allah serta mengharamkan yang dihalalkan Allah,

Meski berkali-kali ditipu, dicurangi dan dikhianati, sebagian orang awam dengan mudah memaafkan partai, para pejabat atau wakil rakyat yang pernah mereka pilih. mereka kembali antusias untuk datang kembali ke pesta-pora sistem republik; memilih kembali partai yang pernah menipu, melupakan atau bahkan mengkhianati mereka. Lagi-lagi dengan antusias dan bergembira ikut merayakan hajatan itu. Usai pesta, lagi-lagi mereka ditipu, dicurangi dan dikhianati. Hak-hak mereka diabaikan. Tuntutan rakyat tak dipedulikan. Kekayaan rakyat dijadikan bancakan. Sumberdaya alam milik rakyat pun digadaikan. Semua itu mestinya menjadikan umat berontak.

Tak mau kalah dengan orang awam, dengan percaya diri para pejabat dan wakil rakyat itu kembali meminta dukungan rakyat saat pesta sistem republik datang lagi.

Sistem juga mendorong orang untuk melakukan gaul bebas yakni corak hidup sekuler kapitalistik yang memisahkan agama dari pengaturan kehidupan dan mengedepankan keuntungan yang dipelihara dalam sistem republik.

masalah utama sistem republik gagal mengantarkan kepada kondisi Dunia dan Indonesia lebih baik, bukan terletak pada salah satu atau kesalahan oknum tetapi terletak pada sistem politiknya. Sehingga Sistem republik harus diganti. Karena sistem politik pemerintahan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan manusia, maka tidak bisa coba-coba. Harus dikembalikan kepada bagaimana Pencipta manusia mengatur urusan-urusan mereka.

Republik berarti Korupsi meningkat, adanya pragmatisme dalam masyarakat dan politik Transaksional oleh elit politik. lebih jauh sistem ekonomi akan semakin Kapitalis dan Liberal. SDA yang ada hanya berputar pada pemilik modal. Maka perubahan yang ada dalam sistem republik adalah perubahan yang semu. Perubahan yang hakiki hanya terjadi pada perubahan sistemik, menuju sistem yang lebih baik yaitu sistem Islam, seperti yang pernah dicontohkan Oleh Rasulullah Muhammad Saw. dan para sahabat.

Sumber hukum yang dipakai dalam sistem republik adalah suara terbanyak dan faktanya itupun sering tidak mewakili suara rakyat. Sementara dalam sistem Islam yang menjadi sumber hukum adalah al Qur'an dan sunnah. Sistem republik pada akhirnya membuat negara menjadi “Corporate State”. Dalam pemerintahan sistem Islam, hubungan antara Pemimpin (Khalifah) dan masyarakat (Ummat) adalah dari bentuk bai’at dan ada Aqad di dalamnya dalam rangka menegakkan Syariat Allah. Dan yang jauh lebih penting adalah sistem Islam mendapat jaminan Ridho dan kesejahteraan dari Allah SWT sebagaimana dijelaskan dalam banyak dalil pasti.

dalam sistem republik politik lebih kental bernuansa rebutan kekuasaan, politik dalam arti yang sebenarnya—yakni bagaimana mengurus urusan rakyat—justru terabaikan. Pasalnya, dalam dua tahun pertama dipastikan para wakil rakyat dan penguasa akan berusaha mengembalikan modal politik yang amat besar—rata-rata miliaran, puluhan bahkan ratusan miliar untuk sebagai capres dan cawapres—terutama untuk kampanye Pemilu. Karena gaji yang ‘tak seberapa’ tak akan bisa membuat balik modal, KKN menjadi satu-satunya cara yang paling efektif dan efisien. Berikutnya, dalam dua tahun terakhir masa jabatan, para wakil rakyat dan penguasa itu telah mulai sibuk kembali mempersiapkan diri untuk ‘rebutan kekuasaan’ lagi atau mempertahankan kursi kekuasaannya. Lalu kapan rakyat diurus, padahal mereka dipilih oleh rakyat justru untuk mengurus rakyat? Entahlah. Yang pasti, di alam sistem republik, rakyat faktanya tambah sengsara dan menderita karena harga-harga makin mahal, daya beli makin menurun, biaya kesehatan dan pendidikan makin tak terjangkau, lapangan kerja makin sempit, dst. Singkatnya, rakyat tetap miskin, tetap susah dan tetap tak pernah hidup sejahtera. Yang sejahtera justru "wakil-wakil" mereka DPR maupun pemerintahan.

Bagaimanapun, itulah sedikit potret sistem republik yang sesungguhnya; sebuah sistem yang nyata-nyata gagal mengurus rakyat.

Bentuk pemerintahan demokrasi atau republik atau kerakyatan menjadi tren dunia pasca sekularisme politik di Eropa selepas Perjanjian Westphalia 1648. Kekuasaan politik benar-benar dilepaskan dari kekuasaan agama agar dapat benar-benar berjalan sesuai dengan idealisme rasionalitas manusia. Perjanjian Westphalia dianggap sebagai titik lahirnya negara-negara nasional yang modern. Melalui Perjanjian Westphalia hubungan negara dilepaskan dari hubungan kegerejaan (keagamaan). Perjanjian Westphalia meletakkan dasar bagi susunan masyarakat Internasional yang baru, baik mengenai bentuknya yaitu didasarkan atas negara-negara nasional (tidak lagi didasarkan atas kerajaan-kerajaan) maupun mengenai pemerintahannya yakni pemisahan kekuasaan negara dan pemerintahan dari pengaruh gereja (agama).

Demokrasi atau demos kratos alias pemerintahan rakyat disepadankan dengan re publica, mengembalikan kekuasaan kepada public (rakyat). Inilah gagasan yang mengemuka pada Revolusi Prancis. Bentuk pemerintahan ini adalah kritik terhadap kekuasaan absolut para raja (monarki /mono archi) dan kekuasaan para bangsawan (aristokrasi). 

Saat itu puncak absolutisme Prancis terjadi pada pemerintahan Raja Louis XIV (1643-1715) dengan semboyan l’etat cest moi (negara adalah saya). Penyerbuan Penjara Bastille pada 14 Juli 1789 menjadi tonggak dari Revolusi Prancis untuk mengakhiri absolutisme Kerajaan. Robespierre kemudian mencetuskan semboyan Liberte (kebebasan), Egalite (persamaan) dan Fraternite (persaudaraan) sebagai prinsip dari demokrasi yang kemudian diabadikan dalam warna-warna bendera nasional Prancis (merah, putih dan biru).

Salah satu yang diimpikan dengan penerapan sistem republik adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Ini merupakan salah satu utopia dari sistem republik. Mengapa? Karena tidak ada hubungannya sama sekali antara sistem republik dan kesejahteraan. Negara-negara yang dianggap sejahtera yang secara faktual menerapkan sistem republik dianggap sebagai role model. Namun, fakta lain menunjukkan banyak negara non sistem republik yang tingkat kesejahteraannya juga tinggi. Tengok saja Singapura, negara dengan indeks sistem republik yang lebih rendah dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya bahkan tidak terkategori negera demokratis justru memiliki PDB 40.920 pada tahun 2010 dibandingkan Indonesia yang pada tahun yang sama hanya memiliki PDB 2.580. Bukti lain adalah RRC, negara yang secara ideologi politik masih menerapkan sistem komunis, sekarang dianggap sebagai negara maju. Bahkan kejayaan Khilafah Islam pada abad pertengahan sama sekali tidak menerapkan sistem republik.

unduh Buku-Buku Supremasi Ideologi Islam