Haflah Santri Jawa Barat Serukan Politik Islam Hakiki

Ratusan pengasuh pondok pesantren, majelis taklim, dan santri dari Jawa Barat berkumpul dalam acara Haflah Santri Jawa Barat dalam rangka Tarhib Ramadhan 1439 H, dengan tema "Politik Santri Jawa Barat untuk Kemuliaan Umat Muhammad SAW”, di Pesantren Modern Baiturrahman Bandung, Kamis (10/5/2018).

Di acara tersebut para santri menyerukan penegakan politik Islam yang hakiki yang dituangkan dalam rekomendasi politik santri Jawa Barat.

”Santri Jawa Barat menegaskan rekomendasi politik kaum santri, yaitu: politik dalam makna yang sebenarnya adalah bagian dari Islam; ulama dan santri wajib terlibat dalam politik yakni melakukan amar ma'ruf nahi munkar, muhasabah lil hukkam (mengoreksi penguasa), dan dakwah untuk melanjutkan kehidupan Islam dengan tegaknya syariah dan khilafah,” ungkap Asep Soedrajat sebagai perwakilan santri Jawa Barat.

Asep menuturkan bahwa Jawa Barat adalah Provinsi Santri, karena lekat sekali dengan Islam dan perjuangan sejak masa sebelum kemerdekaan.

Santri Jawa Barat, lanjut Asep, tidak akan terkait dengan gerakan dukung-mendukung politik praktis pilkada Jawa Barat yang dinilai berisi kepentingan segelintir orang saja, bukan untuk kepentingan masyarakat, terutama para santri.

“Santri Jawa Barat tidak terlibat dukung-mendukung dalam politik praktis Pilkada Jawa Barat termasuk kepentingan-kepentingan yang ada di dalamnya. Dan menolak pragmatisme partai politik yang hanya berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai politik masing-masing," ungkap Asep.

Ia menambahkan bahwa santri Jawa Barat menyerukan para politisi dari partai politik Islam agar ikut bersama-sama memperjuangkan hukum Allah dan mewujudkan satu kepemimpinan Islam yakni khilafah.

”Santri Jawa Barat menyerukan para pihak untuk mewujudkan partai politik Islam yang hakiki sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an surat Ali Imran ayat 104 dan kepemimpinan dalam Islam yakni al-Khilafah,” jelasnya.

Acara tersebut dihadiri para tokoh. Mereka yang menyampaikan taushiyahnya antara lain adalah Prof KH Buya Salimuddin (Ponpes Baiturrahman), KH Nanang Maulana Ishaq (Ponpes Madinatul 'Ulum), dan KH Ali Bayanullah, al-Hafizh (Ponpes Darul Bayan).

Buya Salimuddin menyampaikan terkait khabar akhir zaman dan umat manusia akan memasuki fase kelima yakni khilafah. Maulana Nanang menyampaikan tanggung jawab amar ma'ruf nahi munkar dan perjuangan menegakkan khilafah adalah tanggung jawab seluruh umat Islam, bukan tanggung jawab satu kelompok saja. Ajengan Ali menegaskan mengenai aktualisasi politik ulama dan santri dalam dakwah menegakkan khilafah.

Pada sesi mudzakarah, Saif M Al Amrin (Majelis Rubath An-Nahdhah) menyampaikan bahwa ulama dan santri dalam sejarahnya terlibat langsung dalam perjuangan. Asep Soedrajat (Majelis Cinta Rasulullah) menyampaikan hakikat politik ulama dan santri, dan tanggung jawab muhasabah lil hukkam.

Dalam sesi tanggapan, para peserta menyampaikan fakta-fakta bahwa Jawa Barat adalah bagian dari pergerakan para santri seperti kisah-kisah Mbah Muqayyim pada kesultanan Cirebon dalam penentangannya terhadap kompromi antara haq dan bathil.[]fs

Sumber: Tabloid Media Umat edisi 220

Mewaspadai Kejahatan Di Balik ‘Proyek’ Terorisme

Terorisme sebagai sebuah proyek bukanlah omong kosong. Kita tahu perang melawan terorisme dalam konteks internasional adalah proyek besar Amerika Serikat dalam politik luar negerinya. Perang melawan terorisme ini tidak lain dirancang untuk kepentingan Amerika. Global War on Terrorism (GWOT) ini menjadi alat politik luar negeri Amerika untuk mengintervensi berbagai kawasan dunia. Dalam praktiknya GWOT penuh dengan konspirasi, rekayasa, propaganda, dan operasi-operasi intelijen yang jahat dan mengorbankan rakyat.

Dengan dalih GWOT ini, Amerika menyerang dan menduduki negeri-negeri lslam. Yang jelas korbannya adalah umat Islam.

GWOT juga telah menjadi alat politik untuk menyerang Islam dan umat Islam yang menyuarakan aspirasi mereka, tuntutan penegakan syariah Islam dan khilafah. Mereka ini pun jadi sasaran kriminalisasi dan dituding radikal.

GWOT ini juga telah menjadi alat pencitraan Amerika untuk mengalihkan isu siapa teroris dunia sebenarnya. Menutupi kejahatan terorismenya dengan menuding pelaku utama terorisme adalah umat Islam. Lihatlah bagaimana umat Islam di Palestina pun dituduh sebagai teroris.

Demikian pula perang melawan terorisme ini telah menjadi legitimasi buat Amerika untuk membunuh secara sadis jutaan kaum Muslimin. Dengan proyek ini Amerika berharap bisa menjadikan umat Islam sebagai kambing hitam dari kekacauan dunia, padahal Amerikalah 'mbah'nya terorisme.

Kalau aksi terorisme di negeri ini adalah bagian dari GWOT ala Amerika, berarti penguasa negeri ini telah melakukan kejahatan yang besar dengan mengorbankan rakyatnya sendiri. Kita tidak berharap perang melawan terorisme menjadi proyek yang dipelihara dan dibiarkan.

Terorisme yang membunuh rakyat yang tak berdosa harus diberantas. Adalah sebuah kejahatan besar yang dilakukan rezim ini kalau terlibat dalam 'pabrikasi' dan pembiaran terorisme ini dengan mengorbankan masyarakat. Kita bukan menuduh hal ini pasti telah dilakukan, tapi kita berharap tidak terjadi hal ini.

Karenanya, seperti yang dikatakan juru bicara HTI dalam pernyataan persnya adalah sangat tepat, kita wajib menolak mengaitkan peristiwa itu dengan kepentingan untuk segera melakukan pengesahan RUU Terorisme. Sebab, cukup banyak pasal-pasal dalam RUU tersebut sangat potensial akan menimbulkan kemudharatan bagi rakyat, khususnya umat Islam.

Kita harus menolak usaha mengaitkan peristiwa itu dengan organisasi atau kelompok dakwah yang ada. Jangan sampai peristiwa ini menjadi jalan bagi penguasa bertindak represif atau berbuat zhalim.

Kita ingatkan lagi, upaya pengaitan terorisme dengan ajaran khilafah Islam adalah kejahatan. Karena hal itu merupakan upaya kriminalisasi dan monsterisasi ajaran khilafah yang merupakan bagian dari syariah Islam.

Bagaimana mungkin Muslim menganggap ajaran khilafah yang bersumber dari Allah SWT, yang akan menerapkan seluruh syariah Islam yang rahmatan lil 'alamin, yang akan mempersatukan umat, yang akan melindungi Islam dan kaum muslimin dianggap sebagai suatu perkara yang buruk.

Sama jahatnya dengan melakukan fitnah dan kriminalisasi terhadap umat Islam, kelompok Islam yang memperjuangkan khilafah yang justru akan menyelamatkan negeri ini. Padahal jelas-jelas kelompok Islam tersebut tidak menggunakan jalan kekerasan dalam meraih tujuannya. Kita berharap tidak terjadi isu-isu terorisme sebagai proyek terorisme yang ditujukan untuk menutupi kegagalan rezim sekarang dan mengalihkan isu seperti yang diduga oleh beberapa pihak.

Kita tidak berharap kasus terorisme diadakan untuk membangun citra sebagai rezim yang berhasil dan kuat membendung apa yang dikatakan sebagai radikalisme dengan cara mengorbankan rakyatnya sendiri. Apalagi kalau untuk kemenangan pemilu dan mendapatkan dana segar dari luar negeri.

Walhasil, sudah seharusnya umat Islam tetap teguh, sabar dan istiqamah dalam perjuangan menegakkan syariah dan khilafah dengan cara atau metode yang benar sebagaimana dicontohkan oleh Baginda Rasulullah SAW. Tidak gentar terhadap setiap tantangan, hambatan dan ancaman hingga cita-cita mulia itu benar-benar tegak. Allahu Akbar!

Bacaan: Tabloid Media Umat edisi 220