Page

Penduduk negeri makin dicengkeram neoimperialis


 

Jargon demokrasi “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat” adalah utopis. Faktanya, sebagaimana diketahui oleh umum, partisipasi dalam demokrasi membutuhkan dana besar. Dalam konteks inilah politisi kemudian membutuhkan kucuran dana segar dari kelompok bisnis. Kolaborasi penguasa dan pengusaha akhirnya menjadi pilar penting dalam sistem demokrasi.

Dengan semua itu negeri ini akan makin dicengkeram oleh korporasi/perusahaan (asing). Korporasi-korporasi asing akan bisa semakin dalam memengaruhi kebijakan negeri ini mulai dari perumusan hingga penerapannya. Semua gambaran itu menunjukkan penjajahan atas negeri ini akan terus terjadi bahkan makin dalam. Lawan kezaliman!

Ketimpangan kesejahteraan yang melanda dunia saat ini terjadi akibat diterapkannya sistem ekonomi kapitalisme, bukan karena tidak tersedianya pangan atau sumber daya alam. Data menunjukkan, satu dari delapan orang seluruh dunia menderita busung lapar.
Demikian dikatakan pengamat ekonomi Universitas Pendidikan Indonesia, Arim Nasim, Selasa 13 September 2016. “Kelaparan ini bukan disebabkan tidak tersedianya sumber daya alam tapi dikarenakan 80 persen kekayaan dunia dikuasai oleh 20 persen manusia,” ujarnya.

Semakin lama Indonesia tenggelam dalam format corporation state. dalam negara korporasi tak ubahnya perusahaan yang hanya memikirkan keuntungan. Rakyat pun diposisikan layaknya konsumen dan negara sebagai penjual. Dalam negara korporasi, subsidi terhadap rakyat, yang sebenarnya merupakan hak rakyat, dianggap pemborosan. Aset-aset negara yang sejatinya milik rakyat pun dijual. Itulah negara korporasi, yang tidak bisa dilepaskan dari sistem pemerintahannya: demokrasi. Dengan demikian negara korporasi telah mengubah demokrasi menjadi: “dari korporasi, oleh korporasi dan untuk korporasi”.

Indonesia termasuk menjadi negara korban kapitalisme. ketimpangan ekonomi di Indonesia terjadi karena liberalisasi ekonomi yang lahir dari sistem ekonomi kapitalisme dan politik ekonomi kapitalisme yang memfokuskan kepada produksi kekayaan tapi mengabaikan distribusi atau pemerataan. Dengan demikian, sumber daya alam dan komoditas strategis yang seharusnya milik umum, justru dikuasai dan dimonopoli oleh para kapitalis.

Asing telah menguasai pengelolaan sumberdaya alam negeri ini. Liberalisasi finansial dan investasi akan membuat asing makin leluasa menguasai semua sektor kehidupan negeri ini. Penguasaan asing yang besar di sektor SDA, perdagangan, industri, kehutanan, perkebunan, perbankan, telekomunikasi, dan sektor lainnya akan makin dalam. Pembukaan ruang yang lebar bagi investor asing untuk turut membangun infrastruktur baik jaringan kereta api, jalan, pelabuhan, transportasi dan sebagainya akan memperdalam penguasaan asing di negeri ini. Dengan itu, berbagai pelayanan publik akan berada di bawah penguasaan swasta (asing).

Mengapa sistem ekonomi berbasis Syariat Islam dapat melahirkan kesejahteraan dan menghapuskan ketimpangan, karena fokus sistem ekonomi tersebut adalah distribusi kekayaan dan melarang keras monopoli terhadap barang-barang milik umum, seperti SDA dan komoditas strategis

sistem ekonomi kapitalisme yang saat ini banyak mempengaruhi undang-undang telah merusak kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan diterapkannya sejumlah aturan yang berbau kapitalisme, ketimpangan di Indonesia semakin tinggi, yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Oleh karena itu, Syariat Islam yang memiliki basis ekonomi syariah bisa menjadi solusi bagi ketimpangan dan kemiskinan yang saat ini terjadi di Indonesia.

Menghubungkan de-radikalisasi (baca : de-islamisasi) dengan kepentingan ekonomi, hanyalah akal-akalan Barat semata. Apalagi mengaitkan agenda ini dengan keinginan untuk memberdayakan perempuan secara total demi mengejar target pertumbuhan ekonomi. Jelas sudah bahwa agenda-agenda yang berisikan janji-janji kemakmuran, keadilan dan ketahanan sesungguhnya tidak lain hanyalah kelicikan Barat kapitalis yang tidak pernah puas memerah keringat, darah dan air mata siapapun demi mempertahankan hegemoni dan penjajahan ekonomi mereka.

ini adalah era bangkitnya kesadaran umat secara menyeluruh, bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia, bahwa mereka miskin, lemah dan tidak berdaya, karena mereka tidak bersatu dan terjajah, atau belum merdeka. Karena itu, kesadaran untuk bangkit dan merdeka pun menyeruak di mana-mana. Kapitalisme global telah menjadi musuh bersama umat, bahkan bukan saja umat Islam, tetapi juga seluruh umat manusia.

Kapitalis amat menyadari bahwa dibalik pertumbuhan ekonomi yang berpihak pada kekuatan modal, akan selalu menyisakan problem kemanusiaan. Di manapun dan kapanpun, pembangunan ekonomi ala kapitalistik tidak akan pernah mewujudkan kesejahteraan yang riil dan merata. Namun mereka tidak mau mengakuinya dan bahkan terus-menerus mendesak negara-negara yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi untuk menekan resiko masalah sosial yang dideritanya. Bila dibiarkan, kemiskinan dan ketimpangan akan menimbulkan bencana sosial -seperti eksploitasi manusia, kehancuran relasi dalam masyarakat termasuk pada keluarga, kriminalitas- masalah ekologi, masalah psikologis dan penghancuran pembangunan yang telah memakan investasi besar-besaran. Pelaku kapitalis menjadikan proyek pengentasan kemiskinan hanya demi mengamankan aset dan keuntungan ekonomi yang telah mereka bangun dengan susah payah. Sehingga, jangan berharap bila Kapitalis memberangus kemiskinan dan ketimpangan hanya demi alasan humanis semata.

keberpihakan pada agenda kapitalistik tiada lain adalah keberpihakan pada korporasi kakap, tanpa mengindahkan kepentingan khalayak. Semua sejalan dengan arahan global. Semua mengarah pada kebijakan pasar bebas neoliberalisme, sekalipun terkesan membawa angin segar bagi rakyat. Tak ada yang benar-benar tulus mengurus dan menjaga kebutuhan rakyat kecuali pemerintahan yang dibangun atas sendi ketaqwaan akan Allah SWT dan berpedoman pada teladan Rasulullah SAW. Hanya Khilafah yang mampu mewujudkan tujuan kemakmuran, benar-benar melenyapkan ketimpangan dan kemiskinan dalam masyarakat.

Saat negara tidak-Islam menerapkan kebijakan liberalisasi di berbagai lini, siapa yang diuntungkan di atas penderitaan rakyat ini? Jawabannya adalah asing dan para anteknya. Asinglah yang secara real telah memiliki berbagai energi primer negara ini. Pemaksaan sistem ekonomi kapitalis, yang menyebabkan berbagai liberalisasi di sektor energi, adalah jalan asing untuk menguasai energi primer kita.
Perlu disadari, sistem kapitalisme tidak menganggap kekayaan sebagai milik umum, akan tetapi dianggap sebagai milik negara.Masyarakat dianggap sebagai konsumen dan dianggap tidak ikut memilikinya. Negara pun menjual BBM, bukannya mendistribusikan secara adil seperti yang diperintahkan Allah untuk produk olahan ini atau menjualnya dengan harga sesuai biaya produksinya saja,karena merupakan milik umum.
Sistem ekonomi kapitalis itu akibat dari kenyataan bahwa itu adalah buatan manusia, dan manusia itu telah sesat dan salah dalam solusinya atas permasalahan ekonomi. Di samping bahwa sistem ekonomi kapitalis itu terpancar dari ideologi kepitalisme yang rusak dan batil.