Kasus Novel Baswedan: Koruptor Tak Lagi Takut

Selasa (11/4), menjadi hari yang menghentikan langkah Novel Baswedan mengungkap perilaku kotor oknum pemakan duit negara untuk sementara. Pada hari itu ia disiram air keras oleh dua orang tak dikenal usai shalat shubuh. Cairan H2SO4 telah membakar kulit muka dan mata kirinya.

Novel Baswedan dikenal sebagai penyidik KPK paling ulet, banyak kasus suap dan korupsi besar yang ditanganinya, dan tak sedikit pula sejumlah pejabat atau pengusaha besar terseret dalam kasus yang diungkap oleh Novel.

Meski pelaku penyiraman belum tertangkap dan motif dari para pelaku belum diketahui, masyarakat menilai bahwa kejadian tersebut ada sangkut-pautnya dengan pekerjaan Novel. Lagi pula ini bukan penyerangan yang pertama kalinya. Menurut data yang dihimpun Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi, Novel sudah berkali-kali mengalami upaya kekerasan dan pembunuhan.

Seperti yang terjadi pada tahun 2010, saat mengusut kasus cek pelawat yang melibatkan 25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2004-2009 dan mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Gultom. Juga kasus korupsi pengadaan simulator SIM pada 2012, dengan tersangka Irjen Djoko Susilo.

Dan pada 2015, mobil tim penyidik KPK serta penyidik Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), termasuk di dalamnya Novel, mengalami kecelakaan masuk sungai di Dompu, Nusa Tenggara Barat. Saat itu mereka sedang mengecek fisik terkait kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.

Menurut pengamat sosial dan politik Iwan Januar, kejadian yang menimpa Novel adalah bentuk dari hilangnya rasa takut para pelaku koruptor terhadap operasi pemberantasan korupsi.

”Bukan berarti selama ini aparat penegak hukum yang berperang memberantas korupsi tidak pernah menerima ancaman dan intimidasi, tapi bahwa para koruptor dan kaki tangannya membuktikan ancaman mereka secara fisik dan dilakukan di tempat publik, menandakan bahwa mereka ini orang-orang kuat, dan yakin negara tidak akan sanggup menggulung mereka," jelas Iwan kepada Media Umat.

Iwan menilai bahwa KPK sudah lama coba dilumpuhkan melalui produk hukum, kemudian anggotanya dikriminalisasi, termasuk Novel. Sekarang para koruptor dan pendukungnya mulai melakukan aksi kekerasan fisik. Ini pesan yang dikirim oleh mereka bahwa koruptor ini sudah marah sekali karena eksistensi mereka diusik-usik.

”Siapa yang tidak kesal, apalagi sekarang semua parpol sudah pasang kuda-kuda untuk pemilu 2019. Mereka butuh citra yang bersih dan uang yang banyak. Pantas saja mereka kesal pada orang-orang seperti Pak Novel,” kata Iwan.

Iwan juga mengatakan adat korup di negara Indonesia sudah seperti lingkaran setan, hampir tak ada parpol, anggota legislatif, politisi bahkan aparat keamanan yang tak berada dalam pusaran korupsi. Kalaupun bukan pelaku mereka adalah temannya koruptor atau anggota parpol yang pejabat parpolnya melakukan korupsi.

"Nah, celakanya bukan saja koruptor yang moralnya bejat, tapi teman-teman di sekelilingnya malah memberikan support, perlindungan, dan perlawanan. Ini kan sama-sama bejat, dan berarti memang lingkaran setan,” ungkapnya.

Korupsi yang terjadi di Indonesia dinilai Iwan sudah secara sistematis dan kolektif, yang menyebabkan adanya politik sandera hingga akhirnya kasus korupsi tidak akan pernah habis.

”Akhirnya semua orang pegang kartu truf masing-masing. Sehingga ketika ada koleganya disidik aparat karena dugaan kejahatan korupsi, kawan-kawannya membantunya dengan cara apa saja agar ia bisa lolos," kata Iwan.

Menurut Iwan, sebab korupsi yang dirasakan saat ini adalah sistem Demokrasi yang bisa dibilang mahal, sehingga memancing banyak orang untuk melakukan apa saja demi membayar apa yang sudah dia keluarkan untuk masuk sistem demokrasi.

”Tidak ada jalan lain selain pilih pejabat yang punya integritas, berakhlak mulia, aturannya jelas, dan mau tidak mau harus campakkan demokrasi. Karena biang keroknya memang demokrasi,” pungkasnya. []fatih

Sumber: Tabloid Media Umat edisi 195

---

Akan Bangun Masjid, Muslim Di Bitung Diserang

Akan Bangun Masjid, Muslim Bitung Dihadiahi Kepala Babi

Kaum Muslim Bitung dapat ujian saat Ramadhan. Mereka diteror oleh sekelomok orang yang menolak rencana pembangunan masjid di Perumahan Girian Permai, Kelurahan Girian Permai, Bitung, Sulawesi Utara, Sabtu (11/7/2015). Wakil Ketua MUI Sulawesi Utara, Taufik Pasiak membenarkan peristiwa itu. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan Media Umat, para peneror ini meletakkan kepala babi tepat di atas patok arah kiblat yang sudah diukur. Tak hanya itu, mereka juga meletakkan buraian usus babi itu di sekitarnya. Akibatnya, bau busuk menyengat menyebar ke sana ke mari.

Sumber Media Umat di Bitung menjelaskan, teror itu dilakukan oleh sekelompok orang dengan mengatasnamakan organisasi adat Minahasa. Dalam media sosial yang menyebar, mereka melarang pembangunan masjid di bumi Minahasa. ”Ini yang sedang kita cari sumbernya," kata sumber tersebut.

Secara prosedural, menurut Kepala Kantor Kementerian Agama Bitung Ulyas Thaha, kaum Muslim telah memenuhi prosedur seperti ditetapkan oleh aturan negara yakni Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri tentang pendirian tempat ibadah. Kaum Muslim di Girian Indah telah memenuhi persyaratan yakni ada 90 pengguna dan didukung oleh 60 orang dari masyarakat setempat. Mereka pun telah mengantongi rekomendasi dari Kementerian Agama setempat. "Secara administrasi, mereka sudah memenuhi syarat sehingga kita keluarkan surat rekomendasi," kata Ulyas kepada Media Umat.

Meski telah mengantongi surat rekomendasi dari Kemenag, ternyata rekomendasi berikutnya yang diharapkan dari lurah tidak keluar-keluar. Inilah yang kemudian mendorong kaum Muslim mendesak kepada lurah agar mengeluarkan rekomendasi. Mereka mempertanyakan mengapa rekomendasi tidak keluar padahal semua syarat dipenuhi.

Sambil menunggu rekomendasi lurah keluar, kaum Muslim di Girian Permai melakukan kerja bakti membersihkan lokasi masjid. Pada saat itu, kata sumber Media Umat, datanglah sekelompok orang yang menghalang-halangi kegiatan tersebut dengan dalih bahwa rekomendasi belum keluar. Kaum Muslim masih menahan diri.

Namun, rekomendasi yang diharapkan dari lurah tak keluar juga. Sambil menunggu proses berjalan, panitia berinisiatif ke kantor Kemenag untuk minta diukurkan arah kiblat. Permintaan ini dipenuhi oleh Kemenag. Maka diukurlah arah kiblat dan kemudian diberi patok.

Rupanya kelompok ini tak terima. Mereka yang tidak setuju ini melihat bahwa panitia telah melakukan pembangunan. Selang beberapa hari, tak disangka mereka mematok kepala babi di tempat patok arah kiblat dan menyebarkan usus babi di situ sehingga menimbulkan bau busuk.

Pagi harinya kepala babi dan usus ini ditemukan oleh jamaah. Jelas ini menyulut kemarahan kaum Muslim setempat. Ini penghinaan luar biasa. Mereka kemudian melaporkan kasus ini ke kepolisian. Mereka menuntut polisi bertindak. Bersamaan dengan itu tokoh-tokoh Muslim menenangkan massa dan berhasil.

Diserang

Sementara perisitiwa ini sedang diusut dan belum tuntas, tiba-tiba kaum Muslim Bitung dikejutkan dengan serangan dari sekelompok orang saat mereka takbir keliling. Mereka dilempari batu/kerikil.

Para pelempar pun dikejar dan dikepung. Mereka lari. Namun kaum Muslim berhasil menahan tiga orang. Di media sosial menyebar informasi bahwa mereka yang ditangkap itu meninggal. Padahal tidak.

Esok harinya, polisi justru menangkap kaum Muslim yang menahan para teroris tersebut. Ini menimbulkan kemarahan kaum Muslim Bitung. Muncul spekulasi, polisi tidak profesional dan diskriminatif. Maka di hari kedua Idul Fitri, massa kaum Muslim mendatangi kepolisian.

Mereka menuntut pembebasan rekan mereka. Mereka pun melaporkan kasus ini ke Polda Sulut dan Gubernur Sulut.

Atas laporan itu, pertemuan dilangsungkan atas inisiatif Polda, Selasa (21/7/2015). Pada saat pertemuan dilaksanakan, dalam waktu bersamaan organisasi adat Minahasa mengadakan konvoi di Bitung. Kembali terjadi kejar-kejaran. Muslim kembali melapor ke polisi. Namun jawaban polisi, mereka yang konvoi itu bukan orang Bitung. "Lho tahu bukan orang Bitung, kenapa dibiarkan?” kata sumber tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, kaum Muslim menuntut kepolisian bertindak tegas dengan menindak siapapun yang menimbulkan kekacauan dan provokasi. Provinsi berjanji akan memfasilitasi.

Kaum Muslim di Girian Indah sudah bertekad akan membangun masjid karena itu adalah kebutuhan. Di Bitung sendiri, secara statistik kaum Muslim tercatat ada 36 persen. Padahal, menurut sumber, jumlah secara de facto di atas 40 persen. []abi nabhan

Sumber: Tabloid Media Umat edisi 155

---

Kaki Tangan Penjajahan Gaya Baru

Siapa Mereka?

Sebuah tumpeng besar setinggi 7 meter dibuat oleh relawan Jokowi di Tugu Proklamasi, Jakarta menandai kemenangan Jokowi-JK. Menjelang maghrib, tumpeng itu kemudian dipotong. Sebelumnya, doa lintas agama dikumandangkan. Tak lupa salam 'metal’ diacungkan. Jokowi pun sumringah [baca: gembira] di tengah pendukungnya.

Relawan ini berasal dari berbagai elemen. Di sana ada kader PDI Perjuangan, kelompok Kristen, kelompok kiri, kalangan liberal, pemuja HAM, dan lainnya. Mereka bersuka cita menyambut tokoh mereka ke pentas kekuasaan lima tahun ke depan.

Kalangan Minoritas

Media Katolik internasional http ://indonesia.ucanews.com/ beberapa saat setelah hasil quick count keluar, langsung menurunkan sebuah liputan berjudul: ”Kelompok Minoritas Sambut Kemenangan Jokowi Berdasarkan Quick Count”. Media ini mewawancarai kelompok-kelompok pendukung Jokowi.

Di antaranya adalah kalangan Syiah. Dedengkot Syiah Jalaludin Rahmat, berharap Jokowi bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi kelompok minoritas agama. ”Paling tidak, ia tidak punya beban moril untuk menindak kelompok-kelompok intoleran yang selama ini menjadi pemicu persoalan,” kata anggota DPR terpilih dari PDIP ini.

Pendeta Palti Panjaitan dari HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Filadelfia di Bekasi, Jawa Barat, mengatakan bahwa Jokowi telah membuktikan rekam jejaknya dalam mengatasi kasus-kasus intoleransi agama.

"Ini membuat kami bisa berkata, ia bisa membawa perubahan dalam menghadapi kasus-kasus intoleransi. Selama ini persoalan kita, presiden tidak memiliki komitmen jelas. Ia memang beberapa kali mengatakan bahwa ia menghormati kebebasan beragama, tapi tidak ada langkah konkret yang ia ambil,” katanya.

Sementara itu Firdaus Mubarik, juru bicara Jamaah Ahmadiyah lndonesia (JAI), berharap Jokowi menyelesaikan masalah Ahmadiyah. ”Kami berharap kemenangan Jokowi yang hadir sebagai pemimpin dengan karakter berbeda dari pemimpin sebelumnya bisa mengatasi situasi ini. Yang kami inginkan, presiden memiliki keberpihakan tegas pada kebhinnekaan. Jokowi sudah tunjukkan itu, tidak hanya dengan kata-kata tapi juga dengan tindakan," lanjutnya.

Sedangkan Hendrikus Masan Hena, Humas Paroki St. Joannes Baptista di Parung, Bogor, Jawa Barat, meminta Jokowi bisa merevisi SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang pendirian rumah ibadah. ”Jika tidak bisa merevisi SKB itu. lebih baik menghapusnya,” tulis media tersebut.

Dukungan pun datang dari Wakil Direktur Asia Pasifik Amnesty International Rupert Abbott. Ia mendesak presiden yang baru agar melakukan suatu penilaian yang mendalam tentang hak asasi manusia di Indonesia selama satu dekade terakhir. Pihaknya juga mendesak Jokowi menghapus UU tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan Penodaan Agama dan SKB tahun 2008 tentang Ahmadiyah.

Mantan anggota DPR RI Mashadi menilai ada tiga kelompok yang sangat senang dengan Jokowi-JK menang. Mereka adalah pertama, kafir musyrik yakni Yahudi dan Nasrani; kedua, konglomerat hitam dan konglomerat Cina anti Islam; dan ketiga, kebatilan. "Realitasnya yang mendukung Jokowi kan itu," tandasnya.

Sama seperti Mashadi, Direktur IRESS Marwan Batubara sepakat para konglomerat lah yang sangat senang dengan kemenangan Jokowi. Mereka akan lebih menancapkan kukunya di sektor ekonomi.

Selain itu, menurut Marwan, adalah negara asing yang memang punya kepentingan yang terus mendominasi sektor ekonomi keuangan dan sektor-sektor lainnya secara keseluruhan baik di sisi politik, ekonomi, sosial, budaya dsb. "Atau minimal akan menguasai sumber daya alam kita, sumber daya ekonomi kita agar tetap mereka kuasai,” jelasnya.

Kaki Tangan AS

Menarik apa yang ditulis oleh M Sembodo, penulis buku Pater Beek, Freemason dan CIA. Dalam analisnya menyebut tiga kelompok di balik Jokowi.

Menurutnya, Jokowi sebetulnya tidak lebih hanyalah boneka bunraku. Boneka tersebut dimainkan dalam pertunjukkan sandiwara Jepang untuk menghibur kalangan bangsawan. Dan bangsawan-bangsawan yang terhibur dengan boneka bunraku bernama Jokowi adalah: fundamentalis Katolik (CSIS/Kasebul), fundamentalis Kristen (James Riyadi dkk) dan PSI (Goenawan Mohamad dkk). ”Yang ketiganya merupakan kaki tangan ndoro-ndoro di Amerika Serikat sana,” tulisnya dalam situs tikusmerah.com (16/4/2014).

Peran CSIS (Centre for Strategic and International Studies) yang dulu menjadi think-tank rezim Orde Baru ini terlihat dalam pertemuan Jokowi-Megawati dan Dubes Amerika Serikat serta Dubes Vatikan di rumah pengusaha Jacob Soetoyo. Ternyata Jacob bukan sekadar pengusaha, tapi ia adalah bagian dari CSIS. “Tentu banyak yang terperangah ketika Jacob Soetoyo bisa mempertemukan beberapa duta besar negara-negara “hiu” dengan Jokowi dan Megawati,” paparnya.

CSIS sendiri dikenal sepanjang sejarah Orde Baru sangat anti Islam. Sebab, pendiriannya tak lepas dari Kasebul (Kaderisasi Sebulan) yang didirikan oleh Pater Beek, rohaniawan Jesuit asal Belanda yang berpandangan Islam sebagai musuh setelah komunis tumbang. Di dalamnya pun ada pengusaha Jusuf Wanandi.

Menurut Sembodo, munculnya Jacob ini tidak lepas dari persaingan para cukong di lingkaran Jokowi sendiri. James Riyadi, seorang fundamentalis Kristen, telah mendukung Jokowi sejak awal. James dikenal sebagai konglomerat sukses di dalam dan luar negeri serta punya hubungan yang sangat erat dengan Partai Republik di AS. "Walaupun sama-sama memusuhi Islam, antara fundamentalis Katolik dan fundamentalis Kristen terjadi permusuhan yang sengit,” jelasnya.

Di luar itu ada lagi kelompok yang melingkari Jokowi yakni faksi Partai Sosialis Indonesia (PSI). Tokohnya adalah Goenawan Mohamad. Ia menggunakan jaringan-jaringan yang dimilikinya seperti Jaringan Islam Liberal (JIL), Tempo grup sampai orang-orang kiri.

Menurut Sembodo, selain Goenawan, ada faksi PSI yang dikomandoi oleh Jakob Oetama dengan kelompok Kompas-nya. Mereka mempunyai media nasional yang sudah sejak lama telah menggoreng Jokowi lewat pemberitaan-pemberitaannya. Sebagai sesama Katolik, Kompas grup tentu bisa bekerja sama dengan kubu CSIS. [] mj dari berbagai sumber

Lingkaran Jokowi

Sebelum benar-benar menduduki tampuk kekuasaan, Jokowi membentuk Tim Transisi. Tim ini diketuai oleh Rini Mariani Soemarno. Ia adalah mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan di era Megawati. Ia sempat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyelidikan KPK soal SKL (Surat Keterangan Lunas) dalam Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) beberapa waktu lalu. Di masanya beberapa BUMN lepas ke pihak asing.

Rini dibantu oleh empat staf deputi antara lain Hasto Kristianto, Sekretaris Tim Pemenangan I Andi Widjajanto, Sekretaris Tim Pemenangan II Faisal Akbar, dan Juru Bicara Tim Pemenangan Jokowi JK Anies Baswedan.

Hasto adalah seorang Katolik tulen. Ia mengaku niatnya yang bulat untuk terjun ke dunia politik tak lepas dari campur tangan gereja. Bahkan, hingga kini, Hasto masih melakukan bimbingan rohani dengan Pastor Herman Joseph Suhardiyanto SJ.

Sedangkan Andi Widjajanto adalah anak petinggi PDIP dan penasihat Megawati, Theo Syafei -tokoh PDIP yang sangat benci terhadap Islam. Andi, seperti bapaknya, beragama Kristen. Dosen UI ini punya peran besar di lingkaran Jokowi.

Di luar itu ada penasihat Tim Transisi. Di antaranya adalah mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono. Rekam jejaknya kepada umat Islam tergolong buruk. Ia dianggap bertanggung jawab terhadap kasus Talangsari, Lampung yang menyebabkan korban umat Islam. Pernyataan-pernyataannya juga sering menyudutkan umat Islam.

Kalaupun dalam tim itu ada orang Muslim, mereka adalah orang yang keberpihakannya kepada umat sangat rendah. Bisa dikatakan liberal. []

Sumber: Tabloid Media Umat edisi 134, September 2014

---

Demokrasi Tak Berarti Redam Korupsi

Ada yang berharap demokrasi bisa menyudahi korupsi. Yang terjadi? Makin demokratis negeri ini, korupsi justru makin subur.

Ketika demokrasi di negeri ini mendapat banyak pujian, dan negara republik ini bahkan dinobatkan jadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, nyatanya korupsi justru kian merata ke seantero negeri, dari pusat hingga ke daerah.
Korupsi juga makin sistemis melanda semua institusi, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, termasuk aparat penegak hukum.

Parpol legislatif dan kepala daerah yang berperan aktif dalam penegakan demokrasi justru yang paling banyak memproduksi koruptor. Hingga saat ini sudah ratusan kepala daerah dan wakil serta anggota dewan yang menjadi tersangka dan terpidana korupsi.

Indeks Korupsi yang dikeluarkan oleh transparency.org pada tahun 2014 menempatkan Indonesia pada peringkat 107, hanya tiga tingkat di atas Ethiopia dan satu tangga di bawah Djibouti (lihat https://www.transparency.org/cpi2014/results).
Bahkan Indonesia masih kalah oleh negara penuh konflik geng kriminal macam Meksiko yang berada di peringkat 103. Meski diakui peringkat Indonesia mengalami perbaikan setelah pada tahun 2013 menempati urutan ke 114.

Kenapa sistem demokrasi yang makin maju di negeri ini tak mampu mengurangi korupsi? Banyak penelitian menunjukkan bahwa demokrasi tidak serta merta menurunkan angka korupsi. Menurut Ivar Kolstad and Arne Wiig, demokrasi bukan obat mujarab memerangi korupsi Ini karena parpol membutuhkan dana besar dalam setiap pemilu, sehingga mendorong terjadinya korupsi oleh berbagai pihak.

Sementara itu beberapa negara yang tidak demokratis justru lebih bersih dan transparan. Lihat Singapura, Hongkong, dan Uni Emirat Arab. Ketiganya termasuk negara yang kurang bahkan tidak demokratis.

Keberhasilan pemberantasan korupsi tidak ditentukan oleh seberapa demokratisnya satu negara. Tapi dipengaruhi oleh adanya kemauan politik yang kuat, sistem aturan dan hukum yang tepat dan adil, kepastian hukum, dan sinergi antar lembaga negara. Justru faktor-faktor itulah yang nihil di negara ini.

Bacaan: Tabloid Media Umat edisi 146, Maret 2015

---

“Prestasi” Ekonomi Jokowi Dan Demokrasi

Mereka Bicara

Muhammad Asdar, Ketua Majelis Guru Besar FE Universitas Hasanuddin:

Dijajah Asing

Kita ini bangsa dengan mayoritas penduduk Islam tetapi pengamalan Islamnya sangat lemah. Itu yang pertama, yang kedua, kita bermasalah karena kita sudah dijajah oleh asing. Kemudian UU yang dihasilkan DPR sekitar seratusan yang nyata-nyata mendukung asing.

Juga terjadi ketidakadilan antara pembangunan Indonesia barat dengan timur, juga bantuan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil. Dampak lanjut dari semua itu terjadi kesenjangan sosial dan kemiskinan yang besar, baik kemiskinan struktural, budaya, dll semua sangat-sangat nyata, daya beli masyarakat juga sudah berkurang, tidak ada lagi subsidi, tidak ada kepastian harga.

Hanya sistem Islam sebagai jawaban dari semua permasalahan ini. Sistem politik, sistem ekonomi, sistem hukum dan lainnya harus pakai Islam secara kaffah. []

Muhammad Hatta Taliwang, Institut Ekonomi Politik Soekarno Hatta:

Dibiayai Kekuatan Pemilik Modal

Terpilihnya Jokowi merupakan output dari sistem juga. Kalau tidak ada kelompok-kelompok pemodal, tidak mungkin orang sekelas Jokowi ini bisa tampil hingga menjadi presiden tanpa ada modal besar dari kelompok-kelompok besar. Itu yang saya sebut ada operasi untuk intelijen, ada operasi untuk intelektual, ada operasi untuk media massa, ada operasi untuk partai, ada operasi untuk LSM dan lain-lain. Semua secara sistemik dibiayai oleh kekuatan pemilik modal ini. Sistem itulah yang mengatur kita sekarang. []

Hidayatullah Muttaqin, Pengamat Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat:

Penyebabnya Utamanya Sistem Buruk

Penyebab utama buruknya prestasi Jokowi adalah sistem yang buruk yang meliputi sistem demokrasi dan sistem ekonomi kapitalis. Sistem politik demokrasi melahirkan penguasa yang tidak amanah, kebijakan yang berorientasi untuk kepentingan para sponsor pemilu.

Sedangkan sistem ekonomi kapitalis melahirkan kesengsaraan rakyat karena kebijakan menjadi liberal, negara pun tunduk pada kepentingan para pemilik modal / konglomerat dan negara-negara asing. []

Enny Sri Hartati, Direktur The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF):

Selesaikan Akar Masalahnya

PLN selama ini merugi dan Pertamina selama ini merugi. PLN merugi karena sumber bahan bakunya didominasi BBM yang relatif lebih mahal daripada gas atau batubara sehingga produk outputnya akan mahal. Kenapa sumber persoalan ini yang tidak diselesaikan pemerintah? Mengapa pasokan gas dan batubara untuk PLN tidak dipenuhi sehingga PLN tidak rugi dan masyarakat tidak harus menanggung beban kenaikan TDL terus?

Selama tidak ada perubahan struktur bahan baku di PLN, juga penyelesaian utang yang menumpuk, salah kelola energi Tangguh dan lain sebagainya itu tidak diselesaikan maka TDL akan naik terus. Makanya, setiap persoalan harus diselesaikan dari akar masalahnya terlebih dahulu. Jadi tidak hanya yang terlihat di permukaan seperti, “PLN merugi ya sudah naikkan saia TDL-nya.”

Elpiji (gas minyak bumi yang dicairkan/liquefied petroleum gas/LPG) juga demikian, elpiji terus naik karena impor. Persoalannya mengapa harus impor? Mengapa tidak mengelola karunia Allah yang begitu besar yakni gas alam cair (liquefied natural gas, LNG)? Inilah masalahnya, pemerintah tetap mau ambil jalan pintas atau memang berpikir untuk menyelesaikan persoalan masyarakat? Kalau ingin menyelesaikan persoalan masyarakat semestinya bila kita mempunyai energi yang murah. []

Arim Nasim, Ketua Lajnah Maslahiyah DPP HTI:

Rezim Pemalak Rakyat!

Pemerintah akan menaikkan pajak dan menambah utang. Itu konsekuensi logis dari penerapan sistem ekonomi kapitalis, ketika sumberdaya alam diserahkan kepada pihak swasta dengan liberalisasinya, maka pemerintah memalak rakyat dalam bentuk pajak sehingga pajak ditingkatkan baik jumlah pembayar pajak (intensifikasi pajak) atau menambah obyek pajak (ektensifikasi pajak) bahkan warteg pun rencananya akan dipajak, tol kena pajak, transaksi atau belanja di atas 250.000 akan kena pajak atau bea materai karena mengejar setoran agar target pajak 1.400 trilyun bisa terpenuhi.

Ini betul-betul menunjukkan rezim pemalak, tapi ironisnya para pengusaha justru malah diberi keringan pajak atau insentif pajak. Luar biasa memang rezim Jokowi ini pengabdiannya terhadap para kapitalis semua keinginan kapitalis difasilitasi walaupun harus mencekik rakyat. []

Bacaan: Tabloid Media Umat edisi 147, Maret-April 2015

---

Usaha Kecil Terhimpit

Oleh: Wari Al-Bantany, Ketua Lajnah Khusus Pengusaha DPD I HTI Banten

Muslimpreneurs yang dirahmati Allah SWT, ada ungkapan baru yang terdengar di tengah masyarakat, yaitu ”Wong cilik dadi tambah cilik” (orang kecil jadi tambah kecil).

Ungkapan ini adalah gambaran dari sebuah realitas masyarakat. ”Wong cilik” adalah rakyat yang identik dengan kemiskinan, daya beli lemah, penghasilan rendah, pendidikan kurang serta kesehatan yang tidak terjamin.

Mereka dulu diperah suaranya saat kampanye, dengan janji-janji manis. Mereka menjadi primadona bagi semua partai politik. Namun, setelah berkuasa, ”wong cilik” jadi sasaran kebengisan penguasa. Mereka tambah susah karena BBM naik, listrik naik, gas naik, dan harga sembako melambung tinggi. Alhasil, ”wong cilik dadi tambah cilik”.

Mengokohkan Neoliberalisme

Kenaikan BBM, gas, sembako, dan listrik adalah buah dijalankannya mekanisme pasar murni yang menjadi ciri ekonomi neoliberal. Dengan dijalankannya sistem tersebut kenaikan harga BBM, gas, listrik bersifat dinamis mengikuti mekanisme pasar, seperti yang diungkapkan oleh vice president fuel marketing PT. Pertamina (Persero) Muhammad Iskandar. Ia menegaskan bahwa Pertamina tidak perlu meminta izin untuk menaikkan harga.

"Itu kan dulu (mesti minta izin). Tapi, sekarang semua dikembalikan sesuai dengan mekanisme yang sebenarnya. 'Rule of the game' yang diatur pemerintah adalah yang subsidi (3 kg). Yang tidak disubsidi kan tidak (perlu izin). Jadi, betul-betul kembali ke rule of the game,“ ucap Iskandar di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (2/4/2015).

Kalimat tersebut menegaskan kalau negara tidak lagi melayani rakyat tetapi menjadi pelayan bagi para investor dan pemodal asing (kapitalis). Negara berubah wajah menjadi pedagang yang mengejar keuntungan dari rakyatnya, sehingga rezim ini makin mengokohkan neoliberalisme.

Pedagang Kecil Terhimpit

Pedagang kecil yang memiliki keterbatasan modal sangat sulit memutar modalnya yang sudah sangat terbatas. Di samping itu ketidakmampuan mengelola usaha serta manajemen risiko yang sangat rendah menjadikan usaha kecil kembang kempis.

Tidak hanya itu, persaingan melawan para pemodal besar membuat mereka makin tidak berdaya, apalagi ketatnya persaingan usaha saat ini. Sewa tempat yang makin melangit dengan harga yang tidak rasional membuat mereka harus gigit jari, sehingga tidak bisa mendapatkan tempat usaha yang strategis. Belum lagi kompleksnya persoalan hidup membuat mereka menjadi tidak fokus dalam menjalankan usaha. Hal ini terjadi di semua bidang dan jenis usaha, baik eceran, grosir maupun industri rumahan.

Kebijakan rezim Jokowi menambah beban dan penderitaan rakyat, dengan ditariknya subsidi BBM secara otomatis memiliki efek domino berupa naiknya harga sembako, juga naiknya tarif dasar listrik serta diikuti kenaikan harga gas. Semakin sempurna sudah penderitaan rakyat, khususnya pedagang kecil.

Lawan Kezaliman

Muslimpreneurs, tidak terlalu berlebihan bila saya mengajak semua pedagang, baik kecil maupun besar untuk bersatu melawan kezaliman penguasa saat ini yang makin mengokohkan penjajahan kaum imperialis lewat ekonomi. Akibatnya, kriminalitas semakin meningkat disebabkan kemiskinan absolut dan gersangnya ruang spiritualitas di kalangan masyarakat yang makin sekuler. Semuanya karena sistem kapitalisme yang terbingkai rapi di negara ini.

Saat ini kita menyaksikan kebenaran dari apa yang telah disampaikan oleh Hizbut Tahrir akan adanya ancaman bagi negara ini yakni ancaman neoliberalisme dan imperialisme. Dan hari ini para penguasa kita telah menjadi agen-agen dari para imperialis AS dan sekutunya, sekaligus telah mengokohkan paham neoliberalisme yang menguntungkan para kapitalis dan semakin menyengsarakan rakyat.

Indonesia negara yang kaya raya tetapi rakyatnya menderita, makin sengsara dan jauh dari sejahtera. Untuk itu mari kita tolak segala kezaliman penguasa dan bersama Hizbut Tahrir memperjuangkan kembalinya Daulah Khilafah Islamiyah yang akan menyejahterakan rakyat dengan sistem syariah Islam yang diridhai oleh Allah SWT. Semoga Allah memberi jalan pada umat Islam untuk menegakkan Daulah Khilafah Islamiyah. Allahu Akbar! []

Sumber: Tabloid Media Umat edisi 150, Mei 2015

---

Kabinet Pemerintahan Asal Kerja

Tri Sakti yang Tak Sakti

Jokowi-JK memiliki visi dan misi yang terangkum dalam semboyan Tri Sakti yakni kedaulatan di bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan.

Awalnya, kabinetnya akan diberi nama sesuai visi dan misi tersebut. Namun entah kenapa, nama kabinetnya diubah menjadi Kabinet Kerja. Bisa jadi, karena tidak mudah untuk mewujudkan visi dan misi tersebut dalam lima tahun. Lebih enak Kabinet Kerja, yang penting kerja.

Bagaimana mau mewujudkan berdikari dalam bidang ekonomi jika para menteri di bidang perekonomian lebih pro pasar dibanding pro rakyat. Peneliti IGJ Salamuddin Daeng pun menunjuk Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri BUMN, Menteri Luar Negeri dan Menteri Perdagangan. ”Sudah hampir kita bisa pastikan mereka pasti akan menjalankan kebijakan-kebijakan neoliberal, pasti itu! itu dapat dipastikan. Tetapi untuk membuktikan itu, kita akan melihat Iangsung dari praktik kebijakannya di awal-awal,” prediksinya.

Ia mengambil contoh, Menteri Keuangan dan Menteri ESDM karena ini berkaitan dengan rencana pemerintah mengurangi atau mencabut subsidi BBM dan akan menaikkan harga BBM pada akhir tahun 2014.

“Kalau kita lihat pada kebijakan yang seperti itu maka itu kan sudah tidak menuduh lagi bahwa Menteri ESDM dan Menteri Keuangan merupakan kepanjangtanganan dari kepentingan asing,” jelasnya.

Tak Bisa Diharapkan

Majalah Times membuat judul sampulnya ”A New Hope" disertai foto Jokowi. Sebagian masyarakat Indonesia pun berharap Jokowi mampu meningkatkan kesejahteraan mereka. Bisakah Jokowi memenuhi harapanitu?

Di mata juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia Ismail Yusanto, Jokowi bersama kabinetnya tak akan membawa perubahan yang signifikan. Mungkin ada perubahan tapi perubahan ala kadarnya.

Ismail beralasan, Jokowi dan kabinetnya bekerja dalam kerangka sistem lama, yakni sistem sekuler-kapitalis-liberal. Sistem ini terbukti gagal mewujudkan kesejahteraan.

Ia menyebut, selama masa rezim SBY, indeks gini -menunjukkan tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat- malah terus meningkat. Dari sebelumnya sekitar 0.31 menjadi 0.41.

Itu artinya, sekian banyak program bidang ekonomi selama sekian belas tahun itu tidak memberikan pengaruh positif terhadap kesejahteraan seluruh masyarakat. Kalaupun memberi efek, tapi efek peningkatan kesejahteraan itu hanya dinikmati segelintir orang saja. Akibatnya kesenjangan makin melebar.

Apalagi, lanjutnya, sejumlah menteri dalam kabinet Jokowi-JK adalah pengusaha. Sudah lama diketahui, banyak program di bidang industrialisasi, misalnya di bidang otomotif, tidak berjalan bagus karena dikalahkan oleh kepentingan kaum pedagang.

Menurut Ismail, selama ini mereka lebih suka berperan sebaqai ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merek) ketimbang memproduksi kendaraan sendiri yang memang memerlukan usaha yang Iebih keras untuk melakukan disain, riset pengembangan teknologi dan sebagainya. Dengan menjadi ATPM saja mereka sudah untung besar.

”Begitu juga soal korupsi. Bila diharap akan ada usaha pemberantasan korupsi, mungkin harapan itu akan sia-sia mengingat para menteri yang ditunjuk, bahkan juga Jokdwi-JK itu sendiri, bukanlah figur-figur yang benar-benar bersih," jelasnya.

Perubahan Hakiki

Dulu SBY digadang-gadang mampu menyejahterakan rakyat. Dua kali kepemimpinannya ternyata tak membuahkan hasil. Justru utang yang kian banyak. Kini Jokowi yang bila dihitung perolehan suaranya jauh lebih kecil dari SBY mau melakukan hal serupa.

Bayang-bayang kegagalan tampak di depan mata. Kenapa? Sebuah perubahan, menurut pengamat pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Suswanta, tidak cukup hanya diwujudkan dengan sosok yang ramah, murah senyum, dan suka blusukan. "Harus ada perubahan sistem,” tandasnya.

Menurut Ismail, tak mungkin mempertahankan sistem kapitalisme liberal ini karena justru sistem itulah biang masalah keterpurukan negeri ini. Mempertahankan sistem kapitalisme liberal, lanjutnya, berarti melanggengkan Indonesia dalam cengkeraman asing, tidak bisa mandiri, dan menuju jurang kehancuran budaya.

Demikian pula sistem sosialis-komunis. Sistem itu terbukti gagal dan telah hancur. Mengembalikan sistem sosialis ke tengah umat Islam, menurutnya, berarti bunuh diri.

Maka, ia menegaskan, pilihan satu-satunya sistem yang bisa mewujudkan perubahan hakiki hanya sistem Islam. ”Inilah satu-satunya sistem yang akan membawa rahmatan lil 'alamin atau kebaikan bagi negeri ini, sekarahg dan yang akan datang,” tandasnya.

Dengan syariat Islam, paparnya, seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara akan diatur dengan cara yang benar. Dampaknya, ekonomi akan tumbuh, stabil dan akan memberikan keadilan dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat. SDA yang melimpah itu akan dikelola oleh negara untuk rakyat. Dengan syariat pula akan terwujud sistem pendidikan dan budaya yang akan membentuk SDM yang beriman dan bertakwa serta mampu menjawab tantangan kemajuan zaman. Dan dengan kekuatan khilafah, penjajahan baru dalam segala bentuknya bisa dihentikan dengan segera.

Pertanyaannya, maukah Jokowi-JK menerapkan sistem Islam ini? []

Kado Pahit, BBM Naik

Jokowi tak lama lagi akan memberikan kado bagi rakyat lndonesia. Bukan suatu yang menyenangkan, tapi suatu yang menyesakkan. Ia akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, pengumuman kenaikan harga BBM itu akan dilaksanakan sebelum tahun 2014 habis. Menteri-menteri di jajaran ekonomi pun telah mengisyaratkan hal itu. Hanya saja mereka memilih bahasa yang lebih halus yakni memindahkan alokasi subsidi BBM kepada yang lebih berhak.

Tak tanggung-tanggung, kenaikan harga BBM diperkirakan antara Rp2.000-Rp3.000 per liter. Ini sesuai dengan skenario yang disodorkan oleh Bank Dunia. Lembaga swasta internasional itu berharap, subsidi dihapuskan sama sekali.

Padahal, saat ini justru harga minyak dunia lagi rendah. Artinya, tidak sesuai dengan alasan bahwa APBN akan jebol jika tidak menaikkan harga BBM.

Yang pasti, rakyat akan diajak berpesta oleh rezim Jokowi-JK. Bukan pesta kemeriahan, tapi pesta air mata karena harga-harga akan melambung ke angkasa. []

Sumber: Tabloid Media Umat edisi 138, Nopember 2014

---

Perempuan Di Kabinet Jokowi, Jadi Solusi?

Masyarakat menyorot Susi Pudjiastuti. Salah satu menteri perempuan dalam Kabinet Kerja Jokowi itu memang kontroversial. Selain latar belakang pendidikannya yang diragukan banyak orang, juga penampilannya yang nyentrik, yakni bertato dan merokok.

Tapi, tulisan ini tidak untuk ikut mengkritik sosok menteri kelautan dan perikanan itu. Sebab, masih ada tujuh menteri perempuan lainnya di jajaran eksekutif tersebut. Ya, ada delapan Srikandi dalam kabinet Jokowi.

Kalangan penggiat kesetaraan genderpun bertepuk tangan. Sebab, jumlah ini adalah rekor. Jika kuota keterwakilan perempuan yang diharapkan 30 persen, 8 dari 34 menteri sudah mencapai 23 persen.

Lantas, bisakah para perempuan itu membawa angin perubahan? Benarkah mewujudkan kesejahteraan mengharuskan peran serta perempuan setara persis dengan kontribusi laki-laki?

Bukan Perkara Gender

Paradigma kapitalisme mengharuskan adanya keterlibatan perempuan secara proporsional dalam ranah kekuasaan. Tidak ada batasan gender, siapa saja boleh menjadi leader. Jangankan menteri, presiden pun jadi. Harapan para menteri akan menjadi role model dengan melihat profil keprofesionalan mereka, mungkin saja bisa terpenuhi. Mereka memang sosok inspiratif yang mewakili perempuan sukses (duniawi), cerdas, maju dan karir cemerlang.

Mungkin saja kelak mereka bisa bekerja dengan baik, bahkan melebihi para menteri laki-laki. Itu jika parameter kelayakannya 'hanya' dinilai dari latar belakang kiprahnya selama ini yang diperkirakan mampu mengemban tugas. Nah, mampu tidaknya mereka bekerja sebagai menteri, tidak perlu dilihat dari kacamata gender.

Namun, pokok persoalannya bukan terletak pada jenis kelamin dan mampu atau tidaknya memimpin. Yang harus diubah adalah mindset bahwa “perempuan harus menjadi pejabat agar mampu membawa perubahan, khususnya bagi perempuan.”

Perubahan bukan saja ditentukan siapa yang memimpin, tapi sistem apa yang digunakan untuk mengatur rakyat. Perubahan bukan ditentukan oleh gender. Banyak sedikitnya perempuan dalam kabinet, tidak akan membawa perubahan berarti, khususnya bagi kaum perempuan selama sistem yang diterapkan masih sistem sekuler kapitalis seperti saat ini.

Sistem ini telah terbukti gagal memeratakan kesejahteraan rakyat. Bahkan, kesejahteraan itu hanya dimonopoli para pengusaha, yang sebagian juga adalah sosok para menteri itu Sendiri.

Minus Syarat Agama

Sistem sekuler juga menafikan aspek spiritual atau agama dalam memilih pemimpin. Para ibu-ibu menteri itu, khususnya yang Muslimah, tidak menunjukkan keterikatannya pada syariah Islam. Kecuali Kofifah Indar Parawansa, para menteri Muslimah itu tidak menutup aurat. Mereka memang produk yang lahir di era 50-60-an, di mana Indonesia masih mengalami era kegelapan hijab. Saat itu, hijab sebagai simbol Islam terlarang secara tidak tertulis. Kini, di era hijab, seharusnya merekapun mengenakannya sebagai bukti ketundukan pada syariah. Dari sisi ini saja, mereka tidak layak menjadi role model bagi kaum perempuan.

Bagaimana halnya dengan akhlak dan moral mereka? Melihat track recordnya, dominasi pemikiran liberal sekuler ada di benak mereka. Tentu pola pikir dan perilakunya tidak akan jauh-jauh dari nilai-nilai sekulerisme.

Hal ini sangat berbeda dengan Islam. Parameter dalam memilih pemimpin sangat jelas. Ada batasan jabatan-jabatan tertentu yang tidak dibolehkan dipegang perempuan, misalnya pemimpin negara yakni khalifah dan pembantu khalifah yakni muawin tafwidh maupun tanfidz.

Ada hikmah besar di balik ketetapan Allah tersebut. Salah satunya bahwa memimpin negara dan memikirkan hajat hidup orang banyak bukan perkara mudah. Satu hal, penuh dengan tekanan. Jika tidak mampu mengatasi, bisa stres. Itu sebabnya, pertimbangan spiritual penting dikedepankan.

Seseorang yang menjadi pejabat karena niat mengabdi dilandasi kesadaran akan besarnya tanggung jawab di hadapan Allah SWT kelak, akan senantiasa bekerja sungguh-sungguh untuk rakyat. Nah, dalam sistem demokrasi, masalah ini tidak menjadi perhatian.

Lagipula, toh perempuan sebagai pejabat pun tak sedikit yang malah mandul keberpihakannya terhadap perempuan. Sewaktu Megawati menjadi presiden, tak ada terobosan hebatnya untuk kaum perempuan.

Idealnya Hanya Islam

Demikianlah struktur jabatan di lembaga sekuler demokrasi yang bebas diisi oleh siapa saja. Apalagi ini hak prerogatif presiden. Ini bukan sistem pemerintahan Islam. Sehingga, 'wajar' jika sama sekali bukan profil ideal menurut Islam.

Tentu, kita hanya berharap yang ideal kelak jika sistem Islam ditegakkan dalam naungan Khilafah Islamiyah.

Bacaan: Delapan Srikandi Di Kabinet Jokowi, Tabloid Media Umat edisi 138, Nopember 2014

---

Tidak Korelasi Positif Antara Pilkada Dan Kepala Daerah Berkualitas

Utak-Atik Demokrasi

Setiap ada pergantian pemerintahan di Indonesia, hampir dapat dipastikan akan hadir kebijakan baru yang berbeda dengan sebelumnya. Terkadang asal beda. Tapi kadang memang kebijakan itu lahir dari kondisi sebelumnya yang dianggap kurang sempurna.

Tak terkecuali dalam pemilihan umum. Berapa kali kebijakan pemilu berkali-kali berganti. Di zaman Orde Baru, banyak kepala daerah ditunjuk langsung oleh presiden. Kemudian berubah menjadi dipilih oleh DPRD. Memasuki masa reformasi, itu semua dirombak. Semua dipilih oleh rakyat secara langsung. Dari mulai presiden, gubernur, hingga bupati/walikota. Cukup sampai di sini? Ternyata tidak. Tahun ini (2015), pemilihan kepala daerah (Pilkada) dipilih secara langsung dalam waktu serentak atau istilahnya pilkada serentak.

Mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Made Suwandi menjelaskan, perubahan itu dimaksudkan dengan dua alasan. Pertama, untuk efesiensi biaya. Karena kalau pemilihan gubernur, walikota dan bupati sekaligus jadi orang daftarnya juga sekaligus, pencoblosannya sekaligus. "Jadi biayanya juga lebih efesien,” katanya.

Alasan kedua, meminimalisir perbedaan visi misi pemerintah pusat, provinsi dengan kabupaten kota. Karena sekarang ditengarai visi misi presiden, gubernur, walikota dan bupati beda-beda. ”Nah, kalau waktunya tidak bersamaan, sulit sekali menyamakan visi misi mereka, menyamakan program-programnya,” ungkapnya.

Makanya ia menegaskan, pilkada serentak itu lebih ditujukan pada efesiensi penyelenggaraan. Tidak menyangkut kapasitas dan kapabilitas calon kepala daerah. ”Tidak ada kaitannya dengan menyaring calon kepala daerah. Itu tugasnya partai politik,” paparnya.

Tak Terwujud

Namun belum-belum pelaksanaan di lapangan menunjukkan hal yang sebaliknya. Suswanta, pengamat pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, mempertanyakan efektivitas dan efisiennya.

Menurutnya, jika efektivitas diukur dari tercapainya tujuan pilkada yaitu terpilihnya kepala daerah yang amanah, profesional, dan pro-rakyat maka data menunjukkan sebaliknya. Menurut ICW, pada 2014 ada peningkatan jumlah kepala daerah yang tersangkut korupsi, dari 35 pada 2013 menjadi 47 pada 2014. ”Tidak ada korelasi positif antara pilkada dengan terpilihnya kepala daerah yang berkualitas," jelasnya.

Sejauh ini, menurut penilainnya, kepala daerah lebih berperan dan berfungsi sebagai wakil partai dibanding wakil rakyat. Aturan Mahkamah Konstitusi yang melegalkan politik dinasti dan mantan narapidana boleh menjadi calon semakin membuyarkan keinginan rakyat untuk memiliki kepala daerah berkualitas. ”Dapat dipastikan, pilkada serentak hanya menghasilkan politik plutokrasi yakni politik yang menempatkan orang berkantong tebal dengan kekuatan finansial danjaringan kuat sebagai pemenang," tandasnya.

Mereka yang terpilih sebagai calon tidak boleh sembarangan. Syaratnya memiliki logistik yang banyak. Ini sudah menjadi rahasia umum. Kalaupun ada yang tidak punya logistik atau minim, mereka hanya akan menjadi penggembira atau calon boneka.

Menurut Suswanta, calon yang terpilih sebagai kepala daerah akan melakukan perburuan rente dalam jebakan birokrasi negara dan pemerintahan. Tak heran jika kepala daerah ini tidak memikirkan dan menghitung perjuangan yang diberikan untuk rakyat, tapi menghitung seberapa besar uang yang telah dikeluarkan dan yang akan dikorupsi untuk mengembalikan bahkan menambah biaya politiknya.

Belum lagi dari sisi keamanan, lanjutnya, pilkada serentak sangat rawan terhadap konflik horisontal. Apalagi, beberapa partai politik saat ini pun masih mengalami perpecahan. Jika pemenang hanya memiliki selisih angka sedikit dengan calon kalah, maka akan muncul konflik yang melibatkan semua elemen baik elite, kelas menengah maupun akar rumput.

Semua calon hanya siap menang tapi tidak siap kalah, karena mengingat besarnya biaya politik yang telah dikeluarkan. Jika konflik berkepanjangan, maka hanya akan mengurus energi dan mengakibatkan terabaikannya rakyat, seperti kesejahteraan, kenyamanan, keamanan, dan kesehatan.

Dari sisi efisiensi keuangan, ternyata anggaran yang dibutuhkan untuk pilkada serentak lebih besar dibandingkan pilkada langsung lima tahun yang lalu. Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Lukman Edy menilai anggaran Pilkada serentak pada Desember 2015 ini menyedot anggaran yang tidak murah. "Bayangan awal kita pilkada secara serentak menjadi efisien, ternyata biaya menjadi ganda,“ katanya.

Ia mengungkapkan, lima tahun lalu, pilkada di satu daerah membutuhkan biaya rata-rata Rp5-10 milyar. Namun sekarang rerata setiap daerah membutuhkan anggaran di sekitar angka Rp10-15 milyar. Bisa dihitung berapa total biaya untuk 269 daerah.

Dana sebesar itu hanyalah dana penyelenggaraan. Itu belum termasuk dana yang harus dirogoh dari paslon yang akan bertanding dalam pilkada serentak. Apakah itu mahar partai, iklan dan survei politik maupun untuk mengurus sengketa hasil pilkada serentak. Belum dihitung biaya keamanan bagi daerah yang sulit dijangkau secara geografis seperti Papua, Maluku, dan Maluku Utara.

”Fakta menunjukkan bahwa yang akan terjadi justru inefektivitas dan inefisiensi," kata Suswanta. Menurutnya, melalui eksperimen ini borok demokrasi semakin terbuka lebar. "Sistem pemilihan kepala daerah dengan biaya, pikiran dan tenaga yang besar ternyata hanya akan menghasilkan calon koruptor. Ironi!

Mahalnya Biaya Pilkada

P emerintah menganggarkan biaya pilkada serentak sebesar Rp7 trilyun. Angka ini diperuntukkan bagi penyelenggaraan pilkada di 269 daerah, terdiri dari 9 provinsi, 36 kota, dan 224 kabupaten. Jumlah ini baru 53 persen dari jumlah kepala daerah yang harus dipilih secara langsung.

Seorang pengusaha di sebuah kota besar di Kalimantan mengungkapkan, modal maju sebagai calon minimal harus menyiapkan uang Rp35 milyar hingga Rp40 milyar. Angka ini tak terlalu berlebihan, sebab 10 tahun lalu Menteri Dalam Negeri saat itu Gamawan Fauzi mengungkapkan seorang calon kepala daerah membutuhkan puluhan hingga ratusan milyar untuk bersaing memperebutkan kursi kepala daerah.

Angka itu tak sebanding dengan gaji yang didapatkan oleh seorang kepala daerah. Tak heran jika banyak kepala daerah kemudian menjadi terdakwa dan harus meringkuk di balik jeruji besi karena terlibat kasus korupsi. Tahun lalu Kemendagri mencatat ada 327 kepala daerah dari total 524 kepala daerah di Indonesia yang terkena proses hukum. Sebanyak 86 persen di antaranya kasus korupsi.

Inilah mengapa Andi Azikin, Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan, Pascasarjana Universitas Paramitha Tangerang mempertanyakan buat apa kepala daerah dipilih rakyat? Soalnya, setelah berkuasa hanyalah menjalankan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Kepala daerah tidak boleh membuat perda atau kebijakan yang bertentangan dengan UU yang lebih tinggi dan menyalahi kebijakan pemerintah pusat.

Bacaan: Tabloid Media Umat edisi 156, Agustus-September 2015

---

Masalah Pilkada Dalam Sistem Bermasalah Demokrasi

Mereka Bicara

Pilkada Serentak

Wahyudi Al Maroky, Direktur Eksekutif Pamong Institute:

Pilkada Serentak Pindahkan Masalah Serentak

Pilkada langsung dan tak langsung itu tidak berkorelasi positif dengan kesejahteraan rakyat. Demikian pula pilkada serentak tidak menjamin makin demokratis. Apalagi berharap hasilnya lebih berkualitas, yang ada memindahkan masalah secara serentak.

Para pegiat demokrasi memang selalu berupaya menutup setiap celah kelemahan dan efek buruk demokrasi. Namun sayangnya setiap celah lemah demokrasi itu ditutup maka muncul lagi celah dan lubang berikutnya. Demikian pula efek buruk praktek demokrasi itu terus memproduksi masalah dan menimbulkan efek buruk yang baru.

Dulu kita pernah pilkada tidak langsung. Para kepala daerah dipilih oleh DPRD. Namun ini dianggap kurang demokratis maka dibuat pilkada langsung. Ternyata pilkada langsung biayanya sangat mahal dan banyak menimbulkan konflik sosial. Bahkan banyak kepala daerah yang tersandung kasus korupsi. Kini diubah menjadi pilkada langsung yang serentak. Diharapkan biayanya lebih murah dan tak ada politik uang sehingga bisa menekan kasus korupsi. Tapi tak ada yang berani menjamin akan bersih dari politik uang dan bebas korupsi. []

Suswanta, Pengamat Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY):

Politik Plutokrasi

Pertimbangan utama pemerintah melakukan pilkada serentak adalah efektivitas. Pertanyaan besar yang muncul adalah, apakah benar pilkada serentak lebih efektif? Jika efektivitas diukur dari tercapainya tujuan pilkada yaitu terpilihnya kepala daerah yang amanah, profesional, dan pro rakyat maka data menunjukkan sebaliknya. Menurut ICW, pada 2014 ada peningkatan jumlah kepala daerah yang tersangkut korupsi, dari 35 pada 2013 menjadi 47 pada 2014.

Fakta ini menunjukkan bahwa tidak ada korelasi positif antara pilkada dengan terpilihnya kepala daerah yang berkualitas. Kepala daerah lebih berperan dan berfungsi sebagai wakil partai dibanding wakil rakyat. Aturan Mahkamah Konstitusi yang melegalkan politik dinasti dan mantan narapidana boleh menjadi calon semakin membuyarkan keinginan rakyat untuk memiliki kepala daerah berkualitas. Dapat dipastikan, pilkada serentak hanya menghasilkan politik plutokrasi (politik yang menempatkan orang berkantong tebal dengan kekuatan finansial dan jaringan kuat sebagai pemenang). []

Bacaan: Tabloid Media Umat edisi 156, Agustus-September 2015

---

Perombakan Kabinet Tidak Akan Ada Perubahan Berarti

Belum genap setahun, rezim Jokowi-JK telah merombak kabinetnya. Presiden Jokowi beralasan, reshuffle Kabinet Kerja dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam perikehidupan. Hal itu diungkapkan orang nomor satu di Indonesia tersebut dalam pidato kenegaraan pada sidang bersama DPR-DPD RI, Jumat (14/8/2015).

Menurutnya, perombakan kabinet dilakukan dengan dasar yang kuat. Yaitu agar janji-janjinya untuk menyejahterakan rakyat Indonesia bisa tercapai.

"Para putra terbaik bangsa harus mau berkeringat/membanting tulang membangun bangsa dan negara. Bagi saya, perombakan Kabinet Kerja adalah salah satu jembatan terbaik untuk memenuhi janji saya pada rakyat, yaitu meningkatkan kesejahteraan dalam perikehidupan mereka," katanya.

Perubahan Tak Berarti

Namun, Ketua DPP Hizbut Tahrir lndonesia (HTI) Rokhmat S. Labib menilai perombakan kabinet tersebut tidak akan membawa perubahan yang berarti. ”Kalau sekadar perubahan, reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Jokowi bisa saja terjadi tetapi kalau perubahan yang berarti, jelas tidak mungkin!” tegasnya.

Menurut Rokhmat, perubahan yang berarti adalah perubahan yang bisa menyelamatkan negara termasuk dari keterpurukan ekonomi. Hal itu hanya bisa terjadi bila sistem ekonominya pun dirombak total. Oleh karena itu, sekadar perombakan kabinet saja jelas tidak menyelesaikan akar masalah.

”Kalau orangnya tidak cakap sehingga harus diganti, itu iya, tetapi harus diingat masalah utamanya yakni sistem ekonomi neoliberal yang diterapkan saat ini yang menjadi penyebab masalah yang terus berulang,” ungkapnya.

Rokhmat mengingatkan sistem ekonomi neoliberal ini sangat berbahaya karena meminggirkan peran negara dalam sektor-sektor vital dan hajat hidup orang banyak.

”Mau ganti menteri apa kalau misalnya sekarang, pengelolaan tambang-tambang itu -kekayaan alam yang sangat melimpah- bila tetap diserahkan kepada swasta? Malah UU-nya melegalkan itu semua dikuasai swasta bahkan kafir penjajah! Negara hanya mendapat porsi yang sangat kecil,” kata Rokhmat.

Ganti menteri seperti apapun bila tetap menggunakan neoliberalisme maka di sektor keuangan pun uang tetap berbasis kertas, pasar saham dan riba tetap jadi tulang punggung. Padahal, menurutnya, itu semua bertentangan 180 derajat dengan sistem ekonomi Islam dan jelas-jelas menjadi biang masalah krisis moneter yang selama ini berulang terjadi pada negara-negara yang menerapkannya, tak terkecuali Amerika dan Indonesia.

”Jadi kalau sekadar ganti menteri bahkan ganti presiden sekalipun namun sistemnya tidak diubah, ya tetap saja krisis ekonomi akan berulang terjadi," prediksinya.

Maka, lanjut Rokhmat, sejatinya negeri ini membutuhkan sistem 'baru yakni sistem ekonomi Islam. Dan memang sistem ekonomi llslam ini tidak bisa

berdiri Sendiri tetapi terikat dengan sistem politik Islam, yang semuanya hanya bisa ditegakkan dalam institusi negara khilafah. Pada Selasa, 12 Agustus 2015, Jokowi melantik 5 menteri dan 1 pejabat setingkat menteri di Istana Negara. Pelantikan itu dihadiri seluruh menteri Kabinet Kerja dan sejumlah tokoh nasional.

Dalam pelantikan itu, Jokowi melantik Darmin Nasution sebagai Menko Perekonomian menggantikan Sofyan Djalil, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menko Polhukam menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno, Rizal Ramli sebagai Menko Kemaritiman menggantikan Indroyono Soesilo.

Selain itu, Sofyan Djalil sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas menggeser Andrinof Chaniago, dan Thomas Lembong sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Rahmat Gobel. Presiden juga mengangkat Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab) menggantikan Andi Widjajanto. [] joko prasetyo

Sumber: Tabloid Media Umat edisi 156, Agustus-September 2015

---

Indonesia Makin Liberal Dan Terjajah

Jokowi yang digadang-gadang akan memberikan angin segar perubahan bila menjadi presiden ternyata jauh panggang daripada api. Indonesia malah semakin liberal dan kian terjajah. Nawa cita yang diagung-agungkan sekarang tinggal sebuah kenangan.

Dalam acara talkshow di Jakarta, Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Muhammad Ismail Yusanto membeberkan delapan bukti keterpurukan negeri ini dan kian leluasanya asing bercokol mencengkram negeri Muslim terbesar di dunia.

Pertama, BPJS, bukti negara lepas tanggung jawab. Karena BPJS-SJSN hakekatnya adalah asuransi yang dipaksakan kepada seluruh rakyat. "Sistem jaminan sosial semacam ini lahir dari sistem kapitalisme. Dengan mewajibkan seluruh rakyat dalam asuransi itu, negara hendak berlepas tangan dari urusan layanan kesehatan rakyatnya!” tegas Ismail dalam acara Halqah Islam dan Peradaban Edisi Refleksi Akhir Tahun 2015: Indonesia Makin Liberal dan Makin Terjajah.

Kedua, semakin tingginya ancaman kekerasan terhadap anak. Menurut Ismail, kenyataan tersebut buah dari sistem kehidupan sekularistik itu serta merupakan wabah yang ditularkan oleh peradaban Barat ke negeri-negeri Muslim. ”Itu mirip potret kehidupan di Barat. Sejak tahun 2000, di AS misalnya, setiap tahun lebih dari 5 juta anak mengalami kekerasan fisik, seksual, verbal, diabaikan, dan ditinggalkan," kata Ismail, Rabu (16/12/2015) di Gedung Juang 45, Jakarta Pusat.

Ketiga, nilai tukar rupiah merosot pada titik terendah sejak krisis 1998. ”Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar, merupakan konsekuensi logis dari sistem ekonomi kapitalis yang menjadikan uang sebagai komoditas sehingga mengikuti hukum permintaan dan penawaran,” kata Ismail yang menegaskan uang dalam Islam haruslah berbasis emas dan hanya sebagai alat tukar saja.

Keempat, masuk jeratan rentenir Cina. Pada 16 September 2015, tiga bank milik negara yaitu Bank Mandiri, BRI dan BNI, mendapatkan pinjaman senilai total 3 miliar dolar AS dari China Development Bank (CDB). Masing-masing bank BUMN tersebut, menerima pinjaman sebesar satu milyar dolar AS yang 30 persennya dalam mata uang Renminbi dengan jangka waktu 10 tahun. Tingkat bunga pinjaman tersebut sebesar 3,4 persen untuk mata uang dolar AS dan 6,7 persen untuk mata uang Renminbi.

Tak cukup menjerumuskan ke dalam dosa besar riba, Cina pun mengikat pinjamannya dengan syarat lain yakni adanya jaminan dalam bentuk aset, adanya imbal hasil seperti ekspor komoditas tertentu ke Cina hingga kewajiban negara pengutang agar pengadaan peralatan dan jasa teknis harus diimpor dari Cina. "lnilah cengkraman baru ala Cina, penjajah dari Timur,” beber Ismail.

Kelima, dengan meningkatkan pajak dan mengurangi subsidi APBN 2016, pemerintah semakin kapitalis dan memeras rakyat. Keenam, kabut asap adalah bencana yang dibiarkan untuk membela para kapitalis sawit. Ketujuh, pemerintah melanggar UU dan mengubah peraturan demi langgengnya penjajahan kapitalisme melalui Freeport di Indonesia. Kedelapan, pepesan kosong Pilkada serentak.

Dalam acara yang sama, peneliti dari Asosiasi Ekonomi Politik lndonesia (AEPI) Salamuddin Daeng mengungkapkan hasil penelitiannya selama 2015. Kesimpulannya? ”Drama horor berlangsung sepanjang 2015!” tegasnya.

Horor tersebut berupa kekacauan yang melanda negeri ini, mulai dari tragedi kemanusiaan, maraknya begal, kerusuhan, pembakaran tempat ibadah, kebakaran hutan, hingga krisis ekonomi. ”Terakhir drama 'Papa minta saham' mempertontonkan kepada publik suatu upaya manipulasi terhadap konstitusi dan UU yang dilakukan oleh elite penguasa pemerintahan dan parlemen,” bebernya.

Serangkaian kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah, menurut Daeng, langsung menghantam ulu hati rakyat seperti kenaikan harga BBM, kenaikan tarif dasar listrik setiap bulan sekali, yang diikuti dengan kenaikan harga-harga kebutuhan dasar seperti pangan, ongkos transportasi, dll.

”Akibatnya inflasi sangat tinggi dan pada saat bersamaan daya beli masyarakat jatuh ke level paling rendah,” ungkapnya.

Kondisi ini berdampak pada industri yang berhadapan dengan biaya input yang tinggi, sementara produknya tidak mampu diserap oleh masyarakat. ”Industri nasional banyak yang gulung tikar yang mengakibatkan ratusan ribu buruh mengalami PHK," kata Daeng.

Di bidang hukum sangat berantakan terlihat dengan tidak konsistennya pemerintah dalam menjalankan undang-undang. ”Pemerintah melanggar Putusan MK Terkait UU 22 tahun 2001 tentang Migas yang melarang harga BBM diserahkan kepada mekanisme pasar. Pemerintah juga melanggar UU Minerba terkait dengan perpanjangan iz'in ekSpor bahan mentah hasil tambang,” ujar Daeng menyebut beberapa contoh.

Di bidang ekonomi, menurut Daeng, Indonesia berhadapan dengan situasi membahayakan terkait merosotnya nilai tukar dan tergerusnya cadangan devisa yang sudah sampai pada tinqkat membahayakan. “Negara dan perusahaan-perusahaan nasional berada dalam ancaman tidak bisa bayar utang!” simpulnya.

Tim ekonomi Jokowi dinilai Daeng tidak kompeten terkait dengan seluruh kesalahan serius dalam asumsi APBNP 2015 dan RAPBN 2016 yang membuat jatuh kredibilitas pemerintahan di mata rakyat dan internasional. “APBN dinilai oleh pelaku ekonomi sangat ambisius dan tidak mungkin terealisasi,” katanya.

Selanjutnya pemerintah membuat polemik lagi soal perpanjangan kontrak Freeport. ”Seharusnya kontraknya harus diakhiri atas dasar Freeport melangar UU Minerba. Meskipun pemerintah memperpanjang, hal tersebut hanya boleh dilakukan pada 2019 mendatang," katanya.

Ternyata, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Djoko Santoso pun menyatakan hal senada. Menurutnya, berakhirnya perang dingin yang dimenangkan oleh kapitalisme, membuat negara-negara liberal semakin berkuasa.

Djoko juga menyatakan sepakat dengan point utama refleksi akhir tahun 2015 HTI, bahwa Indonesia semakin liberal dan semakin terjajah. ”Saya sepakat, Indonesia makin liberal dan makin terjajah,” pungkasnya. []

Sumber: Tabloid Media Umat edisi 165, Januari 2016

---