Mereka Bicara
Muhammad
Asdar, Ketua Majelis Guru Besar FE Universitas Hasanuddin:
Dijajah
Asing
Kita ini bangsa dengan
mayoritas penduduk Islam tetapi pengamalan Islamnya sangat lemah. Itu yang
pertama, yang kedua, kita bermasalah karena kita sudah dijajah oleh asing.
Kemudian UU yang dihasilkan DPR sekitar seratusan yang nyata-nyata mendukung
asing.
Juga terjadi
ketidakadilan antara pembangunan Indonesia barat dengan timur, juga bantuan
antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil. Dampak lanjut dari semua itu
terjadi kesenjangan sosial dan kemiskinan yang besar, baik kemiskinan
struktural, budaya, dll semua sangat-sangat nyata, daya beli masyarakat juga
sudah berkurang, tidak ada lagi subsidi, tidak ada kepastian harga.
Hanya sistem Islam
sebagai jawaban dari semua permasalahan ini. Sistem politik, sistem ekonomi,
sistem hukum dan lainnya harus pakai Islam secara kaffah. []
Muhammad
Hatta Taliwang, Institut Ekonomi Politik Soekarno Hatta:
Dibiayai
Kekuatan Pemilik Modal
Terpilihnya Jokowi
merupakan output dari sistem juga. Kalau tidak ada kelompok-kelompok pemodal,
tidak mungkin orang sekelas Jokowi ini bisa tampil hingga menjadi presiden
tanpa ada modal besar dari kelompok-kelompok besar. Itu yang saya sebut ada
operasi untuk intelijen, ada operasi untuk intelektual, ada operasi untuk media
massa, ada operasi untuk partai, ada operasi untuk LSM dan lain-lain. Semua
secara sistemik dibiayai oleh kekuatan pemilik modal ini. Sistem itulah yang
mengatur kita sekarang. []
Hidayatullah
Muttaqin, Pengamat Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat:
Penyebabnya
Utamanya Sistem Buruk
Penyebab utama
buruknya prestasi Jokowi adalah sistem yang buruk yang meliputi sistem
demokrasi dan sistem ekonomi kapitalis. Sistem politik demokrasi melahirkan
penguasa yang tidak amanah, kebijakan yang berorientasi untuk kepentingan para
sponsor pemilu.
Sedangkan sistem
ekonomi kapitalis melahirkan kesengsaraan rakyat karena kebijakan menjadi
liberal, negara pun tunduk pada kepentingan para pemilik modal / konglomerat
dan negara-negara asing. []
Enny
Sri Hartati, Direktur The Institute for Development of Economics and Finance
(INDEF):
Selesaikan
Akar Masalahnya
PLN selama ini merugi
dan Pertamina selama ini merugi. PLN merugi karena sumber bahan bakunya
didominasi BBM yang relatif lebih mahal daripada gas atau batubara sehingga
produk outputnya akan mahal. Kenapa
sumber persoalan ini yang tidak diselesaikan pemerintah? Mengapa pasokan gas
dan batubara untuk PLN tidak dipenuhi sehingga PLN tidak rugi dan masyarakat
tidak harus menanggung beban kenaikan TDL terus?
Selama tidak ada
perubahan struktur bahan baku di PLN, juga penyelesaian utang yang menumpuk,
salah kelola energi Tangguh dan lain sebagainya itu tidak diselesaikan maka TDL
akan naik terus. Makanya, setiap persoalan harus diselesaikan dari akar
masalahnya terlebih dahulu. Jadi tidak hanya yang terlihat di permukaan
seperti, “PLN merugi ya sudah naikkan saia TDL-nya.”
Elpiji (gas minyak
bumi yang dicairkan/liquefied petroleum gas/LPG)
juga demikian, elpiji terus naik karena impor. Persoalannya mengapa harus
impor? Mengapa tidak mengelola karunia Allah yang begitu besar yakni gas alam
cair (liquefied natural gas, LNG)?
Inilah masalahnya, pemerintah tetap mau ambil jalan pintas atau memang berpikir
untuk menyelesaikan persoalan masyarakat? Kalau ingin menyelesaikan persoalan
masyarakat semestinya bila kita mempunyai energi yang murah. []
Arim
Nasim, Ketua Lajnah Maslahiyah DPP HTI:
Rezim
Pemalak Rakyat!
Pemerintah akan
menaikkan pajak dan menambah utang. Itu konsekuensi logis dari penerapan sistem
ekonomi kapitalis, ketika sumberdaya alam diserahkan kepada pihak swasta dengan
liberalisasinya, maka pemerintah memalak rakyat dalam bentuk pajak sehingga pajak
ditingkatkan baik jumlah pembayar pajak (intensifikasi pajak) atau menambah
obyek pajak (ektensifikasi pajak) bahkan warteg pun rencananya akan dipajak,
tol kena pajak, transaksi atau belanja di atas 250.000 akan kena pajak atau bea
materai karena mengejar setoran agar target pajak 1.400 trilyun bisa terpenuhi.
Ini betul-betul
menunjukkan rezim pemalak, tapi ironisnya para pengusaha justru malah diberi
keringan pajak atau insentif pajak. Luar biasa memang rezim Jokowi ini
pengabdiannya terhadap para kapitalis semua keinginan kapitalis difasilitasi
walaupun harus mencekik rakyat. []
Bacaan: Tabloid Media
Umat edisi 147, Maret-April 2015
---