Page

Mengikuti Arahan Kafir Penjajah Blokir Dakwah Islam



Jokowi Mengikuti Arahan Negara Kafir Penjajah

Amerika dan kafir penjajah lainnya menginginkan penghancuran Islam dan menghalangi perjuangan kebangkitan Islam, karena mereka tahu musuh yang sebenarnya dari neoliberalisme dan neoimperialisme adalah Islam. Namun sayangnya Presiden Jokowi yang mengaku beragama Islam, dipilih oleh rakyat yang mayoritas Muslim, digaji dari pajak rakyat yang mayoritas Muslim, justru malah tunduk pada perintah kafir penjajah. Mengapa bisa begitu? Lantas apa yang harus umat lakukan? Temukan jawabannya dalam wawancara wartawan Media Umat Joko Prasetyo dengan Ketua DPP Hizbut Tahrir In donesia (HTI) Rakhmat S Labib. Berikut petikannya.

Bagaimana pendapat Ustadz tentang pemblokiran sejumlah situs Islam online?

Tindakan pemerintah itu jelas menunjukkan kesewenang-wenangan rezim. Memang sebagian situs itu akhirnya dibuka. Akan tetapi, itu dilakukan setelah mendapatkan protes keras dari umat, ormas, dan tokoh Islam. Andai tidak ada protes, pemblokiran itu akan terus berlangsung. Bahkan bisa jadi yang diblokir akan terus bertambah.

Mengapa akan terus bertambah?

Karena kritera radikal yang dirumuskan BNPT sangat bias dan tidak jelas. Di antara kriteria radikal yang disebut BNPT adalah memaknai jihad secara terbatas. Apakah ketika memaknai jihad sebagai perang di jalan Allah SWT disebut sebagai radikal? Kalau benar, akan ada banyak situs yang diblokir. Bahkan, ada banyak buku dan kitab fiqih yang harus diberangus karena dianggap mengajarkan radikalisme.

Di samping itu, dengan kriteria yangi bias dan tidak jelas bisa digunakan pemerintah untuk memblokir situs mana saja yang tidak sejalan dengan kepentingan politik penguasa.

Maka kita bisa melihat, yang ditarget adalah situs Islam. Buktinya, situs bukan Islam, seperti situs komunis dan lainnya tidak diblokir.

Direktur Deradikalisasi BNPT Irfan Idris juga menyatakan bahwa yang diblokir itu yang menjelek-jelekan Presiden Jokowi dan sistem yang berlaku...

Banyak sekali situs yang mengungkap kejelekan Jokowi, bukan hanya situs-situs Islam, tetapi mengapa yang diblokir hanya situs Islam? Ini makin menunjukkan bahwa, yang menjadi target pemblokiran adalah situs Islam. Bahkan, Islamnya itu sendiri!

Nah, kalau ada media yang mengungkap kejelekan pemerintah, justru semestinya pemerintah bercermin diri, apakah yang dinyatakan media itu benar atau tidak. Menurut saya, yang dilakukan media bukanlah menjelek-jelekkan Jokowi. Kalau menjelek-jelekkan itu artinya rezim ini baik, namun diberitakan jelek. Padahal faktanya, rezim ini memang bermasalah. Kebijakannya banyak membuat rakyat menjadi menderita . Anehnya, justru banyak menguntungkan asing, seperti mengizinkan Freeport untuk mengekspor dalam bentuk konsentrat, padahal itu jelas-jelas dilarang oleh undang-undang. Oleh karena itu, yang benar bukan menjelek-jelekkan, tetapi mengungkap kejelekannya. Kalau tidak ingin diberitakan kejelekannya ya jangan bertindak jelek!

Itu terkait dengan mengungkap kejelekan rezimnya. Kalau terkait dengan kejelekan sistemnya?

Ya, ya harus diungkap. Jokowi melakukan tindakan itu kan berdasarkan sistem yang diberlakukan. Bahkan aspek sistemnya ini harus lebih diungkap dan ditunjukkan kebobrokannya. Sistem demokrasi dan liberalisme itulah yang jelas-jelas membuat rakyat negeri ini menderita, menyebabkan kekayaan alamnya dijarah, dan mengokohkan penjajahan oleh Amerika dan negara-negara kafir penjajah lainnya. Ini harus diungkap kebobrokannya, agar rakyat menjadi sadar. Sebab kalau sistem bobroknya tidak diganti, hanya ganti pemimpin saja, ya tidak akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik.

Maka umat ini harus sadar, penguasa juga harus sadar bahwa sistem bobrok inilah yang membuat pengelolaan negara ini gagal, tidak bisa mengurus rakyat dengan benar. Lha, masak kalau mengungkap fakta seperti itu disalahkan? Maka, semestinya berterima kasih kepada yang melakukan kritik itu.

Pemblokiran tersebut menunjukkan sikap rezim yang lslamophobia?

Ya, jelas sekali. Tidak bisa diingkari, semua situs yang diblokir adalah situs Islam. Apakah isinya semuanya sampah yang membahayakan sehingga harus diblokir? Lalu mengapa sikap tegas tidak dilakukan terhadap situs komunis, situs yang mendukung separatisme, situs porno dan situs rusak lainnya? Itu semua menunjukkan bahwa pemblokiran itu didasarkan pada lslamophobia, kebencian mereka terhadap Islam.

Di samping itu, bukan sekali ini saja rezim Jokowi menunjukkan sikap lslamophobia. Sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja melarang guru agama dari luar negeri. Alasannya, guru-guru tersebut dikhawatirkan menebar benih radikalisme. Ini jelas mengada-ada. Kalau itu dianggap ancaman, mengapa guru-guru lain yang mengajarkan demokrasi, kapitalis, HAM, dan semacamnya tidak dipersoalkan? Padahal semua itu adalah warisan penjajah yang membuat rakyat ini menderita, membuat negeri ini terancam, bahkan terjajah oleh neoliberalisme dan neoimperialisme.

Apakah isu radikalisme juga alat propaganda Barat untuk menjegal kebangkitan Islam?

Ya, jelas itu. Yang mereka inginkan adalah menghancurkan Islam, menghancurkan perjuangan kebangkitan Islam, karena mereka tahu musuh yang sebenarnya dari neoliberalisme dan neoimperialisme adalah Islam.

Jadi sebenarnya yang ingin mereka berangus itu lslam. Tetapi kalau langsung menyatakan ”kami ingin memerangi lslam” tentu saja akan mendapatkan perlawanan dari seluruh umat Islam.

Oleh karena itu, mereka membuat kategori-kategori moderat, radikal, tradisional, fundamentalis dan lain sebagainya. Lalu mengadu-domba sesama umat Islam yang telah dikategorikan tadi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memuluskan agenda Barat agar penjajahan mereka atas dunia Islam tetap langgeng.

Kaitannya antara propaganda Barat dengan tindakan pemerintah Indonesia?

Kalau kita lihat sejak awal, pemerintah Indonesia memerangi teroris itu kan hanya mencontek atau mengerjakan tugas dari Amerika saja. George Bush dulu menyatakan ”Anda bersama kami atau bersama teroris.” Dengan kata lain Bush membagi dunia menjadi dua, bila negara-negara yang ada tidak bersama Amerika maka dituduh bersama teroris. Kemudian itu diikuti berbagai negara termasuk Indonesia. LaIu berbagai terminologi dan ajaran Islam seperti "kafir harbi”, "jihad", dikait-kaitkan dengan teroris.

Agenda itu juga dengan jelas disampaikan Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry ketika hadir dalam pelantikan Jokowi jadi presiden. Dalam republika.co.id pada 20 Oktober 2014 yang berjudul Ini Tujuan Kerry Hadiri Pelantikan Jokowi. Di situ ditegaskan bahwa Kerry menginginkan Indonesia sebagai negeri Muslim terbesar memimpin perang melawan radikalisme Islam. Tidak cukup disebut radikalisme! tetapi radikalisme Islam! Jelas Islam yang dibidik.

Sungguh kita sayangkan rezim Jokowi mengikuti petunjuk dan arahan negara kafir penjajah, AS. Apakah dia lupa bahwa dirinya adalah penguasa di negeri Muslim, mengaku beragama Islam, dipilih oleh rakyat yang mayoritas Muslim, digaji dari pajak rakyat yang mayoritas Muslim, namun justru malah tunduk pada perintah kafir penjajah.

Maka umat harus segera sadar, bahwa pemimpinnya terbukti sebagai antek neoimperialisme. Oleh karena itu, seluruh komponen umat Islam harus merapatkan barisan melawan setiap upaya menghacurkan Islam. Di samping itu, kita harus bangkit dan berjuang untuk tegaknya syariah dalam naungan khilafah. Hanya dengan itu semua persoalan yang kini membelit umat Islam dapat terselesaikan.[]

Sumber: Tabloid Media Umat edisi 149, April 2015
---