Page

Negara Republik Sistem Rusak




Negara Republik Sistem Rusak


Kejahatan para rezim sistem republik berulang-ulang tanpa letih mengokohkan keyakinan secara kuat ke dalam pikiran dan perasaan umat Islam bahwa sistem republik selalu menindas. Sistem republik sebagai sistem yang bukan hanya kufur tetapi juga bersifat merusak. Dikatakan kufur karena sistem republik dengan pilar utamanya kedaulatan rakyat (as-siyadah li asy-sya’bi) telah menjadikan sumber hukum adalah akal dan hawa nafsu manusia atas nama rakyat. Tentu hal ini sangat-sangat bertentangan dengan prinsip utama akidah Islam berupa kedaulatan di tangan Allah SWT (as siyadah li asy-syar’i).

Rejim sistem republik gagal menolong umat Islam. Kewajiban kita mulai sekarang adalah mengadopsi perjuangan serius menyeru setiap elemen dari umat ini untuk menegakkan Daulah al-Khilafah dalam perjuangan kita. Itu adalah kewajiban yang Nabi kita Muhammad SAW perjuangkan. Rasul kita yang mulia telah mencurahkan seluruh kehidupan beliau untuk menegakkan Daulah Islamiyah dan berjuang untuk memperluasnya.

“Salah satu hal yang menyita perhatian dalam acara Muktamar Khilafah adalah spanduk bertuliskan “Urang Ciamis 100% Ngarojong (mendukung) Khilafah.” Ciamis adalah daerah paling timur Jawa Barat dan yang paling berbatasan dengan Jawa Tengah. Saya sebagai orang Ciamis yang studi di UI tidak menyangka begitu banyak masyarakat Ciamis yang ikut serta dalam Muktamar Khilafah kali ini.”
“Maraknya peserta MK yang diselenggarakan Hizbut Tahrir menunjukkan bahwa umat Islam di Indonesia sudah sangat rindu dengan Khilafah sebagai institusi yang akan menerapkan syariah Islam secara kaffah. Umat Islam Indonesia turut memberikan semangat bagi pejuang Khilafah di penjuru dunia. Hal ini pasti membuat geram musuh-musuh Allah yang tidak akan senang melihat Islam dan kaum Muslim bangkit.”
“Mahasiswa UI pun turut mendukung MK. Dukungan tegaknya syariah dan Khilafah tergambar dalam spanduk, ”Forum Remaja Masjid Universitas Indonesia (FRM UI) Mendukung Syariah dan Khilafah.” Ke depan saya berharap dukungan syariah dan Khilafah harus menggema di seantero UI. Insya Allah, di kampus-kampus yang lain juga memiliki harapan yang sama. Allahu Akbar!” (Irawan Setiawan, Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Indonesia)

Sistem republik meniscayakan biaya pemilu mahal (high cost) yang dibebankan calon kepala daerah, khususnya untuk sewa tandu partai. Politik transaksional yang ‘dilegalkan’ dalam sistem republik ini, karena dianggap sebagai konsekwensi dari biaya politik yang harus dibayar ketika ingin masuk dalam kancah pesta sistem republik.

Sistem republik sebagai bentuk pemerintahan yang di dalamnya banyak keputusan pemerintah atau di belakang kebijakan yang menimbulkan keputusan itu lahir dari suara terbanyak yakni dari mayoritas di pemerintahan atau di belakang kebijakan yang menimbulkan keputusan itu lahir dari suara terbanyak, yakni dari mayoritas di pemerintahan (consent of a majority of adult governed). Tataran Realitas, sistem republik dikendalikan oleh sinergi kepentingan para kapitalis dan penguasa yang memonopoli kebijakan, bukan untuk rakyat.
“Muktamar khilafah merupakan momentum perubahan dunia menuju khilafah. Perubahan hakiki adalah revolusi menuju Khilafah. Muktamar Khilafah di Indonesia sangat luar biasa. Bergetar rasanya ketika 100 ribu lebih takbir bergemuruh di Gelora Bung Karno. Duniapun ikut bergetar. Bagi saya, Khilafah sudah harga mati tidak bisa ditawar lagi. Hizbut Tahrir sebagai organisasi politik harus terus berjuang di tengah-tengah umat. Bahkan harus terlibat dalam semua aktivitas tegaknya Syariah dan Khilafah, termasuk dalam dunia usaha dan bisnis. Jika dunia usaha kuat, Syariah dan Khilafah akan semakin cepat tegak! Allahu Akbar….” (Dickdick Sodikin SE.MM, Managing Director Tridaya Consulting Group (TCG)

Sistem republik mudah meluncur ke arah tirani. Amerika serikat yang membangga-banggakan diri sebagai kiblat sistem republik dan HAM, selalu menjadikan 2 proaganda tadi sebagai alat penjajahan. Paul Findley senator AS lewat bukunya “Mereka Yang Berani Bicara dan Diplomasi Munafik Ala Yahudi”, membongkar dominasi loby Yahudi (AIPAC) dalam tubuh Kongres AS. Tidak seorang pun calon presiden AS yang bisa duduk di kursi kepresidenan tanpa direstui oleh lobi Yahudi tersebut, tegasnya
Fenomena mahar politik yang merupakan bagian dari politik uang (money politics) dalam sistem republik merupakan persoalan sistemik yang sulit diselesaikan. “Pasalnya, sistem republik yang berlaku di negeri ini berbasis sekuler dan berdasarkan suara terbanyak. Sehingga baik buruk akan mendapatkan legitimasi asal memperoleh dukungan paling banyak. jika seorang caleg yang bermodal gagasan saja tanpa di topang modal kuat akan keok. Ini bisa dipahami karena logika pesta sistem republik saat ini adalah logika suara dan kekuatan modal. Yang berkantong tebal sajalah yang akan menang.
Kontestan pilpres dan pilgub nyatanya tidak berdaulat, tetapi harus nurut pendapat partai. Jadilah, yang menentukan adalah elit partai. Pada akhirnya merekalah yang berdaulat, bukan anggota parlemen apalagi rakyat. Lebih dari itu, dalam sistem republik sarat modal. Para politisi dan parpol butuh dana besar untuk menjalankan proses politik. Dana itu sebagian kecil dari kantong sendiri dan sebagian besarnya dari para pemilik modal. Maka para pemilik modal itulah yang menjadi pihak paling berpengaruh dan paling berdaulat.

“AlhamdulilLah, Muktamar Khilafah sudah sukses dilaksana-kan, bi idznillah. Sekarang opini tentang Khilafah di masyarakat pun gaungnya sudah sangat terasa. Umat Islam sudah merindukan datangnya Khilafah. Ini karena sistem demokrasi dan kapitalisme faktanya telah gagal menyejahterakan umat.”
“HTI secara konsisten telah berupaya menyadarkan umat agar menerapkan Islam secara kaffah. Hal ini bisa terwujud secara sempurna dengan adanya institusi Khilafah. Insya Allah, hanya dengan menerapkan hukum Allah manusia dapat meraih kemuliaannya.” (Erik Sitepu, Kontraktor Alat Berat dan Pengusaha Perkebunan asal Riau)

Mungkinkah para penguasa republik itu totalitas melayani rakyat? Jika uang menjadi panglima. Sedangkan konsep atau ide akhirnya menjadi lips service pemanis kampanye semata. Sistem republik membonsai gagasan tapi menyuburkan politik uang. Inilah buruknya sistem republik. Jikalau ada gagasan/konsep maka itu semua adalah janji palsu. Buktinya, setelah pemilu, antara yang dilakukan dengan yang diucapkan saat kampanye seperti air dengan minyak. Tidak pernah sama. Dan itu terjadi berulang setiap pemilu

“Kita harus melakukan akselerasi untuk menegakkan khilafah” (Zakaria, dosen Universitas Hasanudin dan juga mahasiswa S3 IPB)

“Saya sangat terharu menyaksikan momen yang sangat berharga tersebut (Muktamar Khilafah), di mana umat berkumpul dalam jumlah besar menyuarakan syariah dan khilafah.” (Endah Prapti Lestari, Dosen Universitas Negeri Semarang)

“Saya kira acara (Konferensi Tokoh Umat) ini cukup bagus. Memang acara seperti ini sebaiknya diperbanyak. Karena ini merupakan upaya penyadaran umat sebenarnya. Sekarang ini adalah momennya dan kita umat Islam harus lebih pro aktif untuk tampil sekaligus berkontribusi dalam perjalanan bangsa kita.”
“Selama ini kita cenderung lebih banyak diam. Kita menyampaikan aspirasi dan ini adalah hak kita. Nah inilah penyadaran umat seperti ini belum banyak dilakukan.” (Siswanto, Dosen FISIP Unlam)

“Alhamdulillah acaranya (Konferensi Tokoh Umat) bagus. Materi yang disampaikan juga bagus. Barangkali perlu pemetaan ke depan agar materi yang disampaikan tidak terlalu padat. Supaya para peserta bisa memahami lebih jauh.”
“Harapan terhadap dakwah, sebaikanya kita sampaikan terus-menerus ke masyarakat dengan penyampaian yang sederhana walaupun materinya tetap seperti yang ada.”
“Untuk perjuangan khilafah itu sudah kewajiban umat Islam ya. Dan janji Allah suatu saat akan terwujud kembali.” (Alwi Sahlan, Tokoh Masyarakat Banjarmasin)